Yerusalem dan Kejatuhannya: Kebijakan Pasca Penjajahan C-1 (Bagian-5 dari 6)

 

Dalam serial kelima dan satu sebelum yang terakhir dari serial “Yerusalem dan Kejatuhannya,” kami menyoroti kebijakan “Israel” di Yerusalem pasca penjajahannya. Begitu pasukan Penjajah Zionis memasuki Yerusalem, mulailah dia memberlakukan undang-undang untuk meyahudisasi kota ini. Dan dalam upaya untuk melestarikan kota suci dan karakternya yang Islami, Penjajah menunjuk Dewan Islam Tertinggi, yang bertugas menjaga dan mengelola urusan keagamaan khususnya Masjid Al-Aqsha, dibawah pimpinan Syeikh Abdul Hamid Al-Saih, namun pada hari berikutnya Penjajah menjauhkannya.

 

Baca juga: Yerusalem dan Kejatuhannya: Pertempuran Yerusalem (Bagian-3 dari 6)

 

Kebijakan penjajahan demi penjajahan diterapkan diantaranya, penerapan apa yang dinamakan dengan undang-undang properti bagi orang-orang yang tidak ada, untuk melegalkan penyitaan hak milik warga Palestina yang meninggalkan Tepi Barat sebelum atau selama masa penjajahan.

Diantaranya perubahan nama-nama tempat dan desa-desa dan peninggalan bersejarah atau monumen seperti “Haith Al-Buraq” atau Dinding Buraq yang diberi nama baru “Haith Al-Mukabbir”.

Penghancuran peninggalan bersejarah tidak hanya terjadi pada penamaannya saja, tapi bahkan juga penghancuran desa-desa Palestina, seperti yang terjadi di Perkampungan “Al-Maghariba”, sebagaimana telah dihancurkan lebih dari 135 rumah dan  gedung, dan pengusiran sekitar 6.000 warga Yerusalem.

Selain dari yang telah digambarkan di atas, Penjajah mengadopsi kebijakan pemukiman dalam beberapa tahapannya, dimulai pertama-tama dengan penyitaan sekitar empat ribu dunim untuk didirikan di atasnya berbagai pemukiman Zionis untuk memisahkan desa-desa itu baik dari sisi manusianya dan geografisnya. (i7)

—————

Sumber: www.aljazeera.net, terbit: 08/06/2018.

 

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *