Undang-undang Nasional: Jangan Anda Coba-coba Mendekat ke "Negara Yahudi”

Oleh: Min Mohamed Habla

Akhirnya, Knesset “Israel” mengesahkan “Undang-undang Nasional” yang mengabadikan keyahudian “Israel” dan memberikan hanya kepada Yahudi saja hak membuat keputusan di negara itu. Itu  setelah berbulan-bulan berlangsungnya perdebatan politik dan konstitusi dan undang-undang itu telah meraih persetujuan dari 62 orang anggota dewan dari keseluruhan 120 orang, ditentang  oleh 55 anggota  lainnya dan dua abstain dari pengambilan suara.

Anggota Dewan (dari etnis) Arab di Knesset menolak undang-undang itu dan mencela pengesahannya, dan mulai merobek dokumen itu dan melemparkannya ke hadapan PM Benjamin Netanyahu.

Pengesahan undang-undang  yang pertama kali dipresentasikan tujuh tahun lalu (2011), oleh mantan kepala Badan Keamanan Internal (Shin Bet), anggota Knesset Avi Dichter, dan disahkan oleh Komite Menteri untuk di undang-undangkan tahun lalu, dan dilangsungkan pembacaan awalnya di Knesset sebelum mendapatkan pengesahan finalnya pada hari ini.

Undang-undang Diskriminatif

Undang-undang baru “Israel” yang kontroversial berisikan 11 klausa dengan judul-judul sebagai berikut: Prinsip-prinsip Dasar, Simbol Negara, Ibukota Negara, Bahasa, Non-Diaspora, Hubungan dengan Bangsa Yahudi, Permukiman Yahudi, Hari Kemerdekaan dan Memorial Day, Hari Istirahat dan Hari Libur, Masa Berlakunya Undang-undang

Dimuat dalam teksnya bahwa “hak untuk menentukan nasib sendiri di negara “Israel” terbatas hanya bagi orang-orang Yahudi, dan imigran yang mengarahkan kepada kewarganegaraan langsung hanyalah bagi orang Yahudi saja,” dan bahwa “kota Yerusalem akbar yang  terpadu adalah ibukta “Israel”,” dan bahwa “bahasa Ibrani adalah bahasa resmi negara, dan bahasa Arab kehilangan statusnya sebagai bahasa resmi.”

Negara “Israel” didefinisikan sebagai negara nasional bagi orang-orang Yahudi, yang didalamnya ditegakkan hak alamiah, kebudayan, agama dan sejarahnya bagi penentuan nasibnya sendiri. Sebagaimana ditegaskan bahwa “penegakan hak untuk menentukan nasib sendiri di dalam negara “Israel” eksklusif bagi orang-orang Yahudi saja.”

Dalam klausa ketiganya, dinyatakan bahwa “Yerusalem secara penuh dan terpadu merupakan ibu kota “Israel””.

Undang-undang ini juga menghapuskan bahasa Arab dari statusnya sebagai bahasa resmi bersama bahasa Ibrani, dan menjadikannya sebagai bahasa yang “memiliki tempat khusus.” Undang-undang ini menyatakan bahwa “pengaturan penggunaan bahasa Arab di lembaga resmi atau yang terafiliasi dengannya berada  di bawah undang-undang.”

Jumlah orang Arab di Israel saat ini sekitar 1.8 juta, atau sekitar 20% dari total penduduk yang berjumlah sekitar sembilan juta orang. Mereka terus-menerus mengeluhkan diskriminasi dan praket rasis yang mengubah mereka menjadi warga negara kelas dua atau ketiga.

Sementara di tengah momentum semakin meningkat gerakan rakyat Palestina yang menuntut hak kepulangan, undang-undang ini berusaha menutup pintu kepulangan secara permanen di hadapan rakyat Palestina, dan tetap membuka lebar bagi para imigran Yahudi, di mana dinyatakan bahwa migrasi yang mengarah kepada kewarganegaraan langsung hanya untuk orang Yahudi saja, dan bahwa negara tetap terbuka “bagi kedatangan orang-orang Yahudi Diaspora. ”

Ini berarti bahwa undang-undang baru ini tidak hanya memupuskan harapan rakyat Palestina saja, tetapi juga memukul resolusi PBB yang menegaskan hak kepulangan dan kompensasi, termasuk Resolusi 194, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 / Desember 1948.

Dengan posisi “Israel” sebagai “negara Yahudi”, maka perannya –sesuai dengan undang-undang baru ini- tidak hanya terbatas pada batas teritorialnya dan tidak terpenjara di dalam lingkup geografis saja, tapi juga bekerja mencakup persyaratan artikel-VI di dalam undang-undang kepada diaspora “untuk menjaga hubungan antara negara dan putera-puteri Yahudi,” sebagaimana “Israel” juga bekerja ” untuk melestarikan warisan budaya, sejarah dan agama dari para Yahudi Diaspora.”

Sementara negara-negara di dunia berdiri di atas konsep negara kontemporer yang berarti kesetaraan antara warga di dalam negara terlepas dari agama mereka dan asal usul mereka. Di sisi lain untuk menerima hidup berdampingan dengannya, undang-undang yang baru menegaskan bahwa Israel tertarik “menjaga keselamatan putera-puteri Yahudi dan warganya, yang menghadapi masalah karena identitas mereka sebagai Yahudi atau sebagai warga di negara itu”. Ini merupakan sebuah bias yang jelas terhadap nasionalisme dengan mengorbankan kewarganegaraan, bertentangan dengan tatanan yang telah berlaku secara politik di sebagian besar negara dengan kecenderungan sistem demokrasi.

Reaksi Luar Biasa

Dan undang-undang baru ini –menurut situs Palestina “hurriyah news” meletakan batu fondasi bagi pelembagaan sistem rasis (apartheid) di dalam negara penjajah, dan mengandung eksistensi negara penjajah sebagai negara nasional bagi bangsa Yahudi, dan lagu kebangsaan, bendera dan hak bermukim akan dijamin selama beberapa generasi.

Undang-undang ini juga membuka jalan bagi negara penjajah  “untuk memberlakukan legislasi diskriminatif ekstrimis  kolonialis, menghapuskan eksistensi  Palestina yang ada di dalamnya. Sebagai dia juga menimbulkan ancaman eksistensial terhadap status rakyat Palestina, karena mengubah realitas kondisinya menjadi semacam gembalaan dan bukan warga negara, sebagaimana mereka diharamkan dari setiap hak untuk menentukan nasib sendiri atau hak kolektif yang sah, dan mereka tidak diakui sebagai kelompok minoritas nasional, seperti yang dijelaskan situs tersebut.

Namun implikasi dari undang-undang ini tidak terbatas pada orang-orang Palestina secara umum dan seorang Palestina di dalam (“Israel”) secara khusus,  tapi juga berpengaruh kepada “Israel” dan reputasinya. Koran Inggris The Guardian menjelaskan sebelumnya bahwa “Israel” telah mengubah pengumuman lebih dari satu kesempatan bahwa dirinya negara demokratis, dan hal itu merugikan reputasi internasionalnya.

Koran tersebut menerangkan bahwa teks “Kemerdekaan Negara Israel” mengacu pada janji kesetaraan dalam hak-hak sosial dan politik bagi semua warga negara, terlepas dari agama, ras atau jenis kelamin.

Koran tersebut menambahkan bahwa undang-undang baru itu akan memberikan keutamaan atas keyahudian Israel dengan mengorbankan kedemokratisannya, dan itu merupakan kontradiksi besar terhadap teks kemerdekaannya.

Meskipun Israel telah mempraktekkan bentuk diskriminasi selama beberapa dekade terakhir terhadap warga Palestina di dalam (“Israel”), tapi tidak pernah sampai  perkaranya dalam bentuk undang-undang “secara tegas terang-terangan “, dan itu memerlukan waktu lebih dari tujuh tahun hingga pengesahannya.

Penulis Abdel Fattah Madi menjelaskan dalam artikel sebelumnya di Aljazeera bahwa ini disebabkan oleh beberapa hal – yang paling utama muncul tentunya akibat kelemahan pihak Arab, kekerdilannya, dan terpecah-pecahnya barisan Palestina dan perselisihannya..

Namun demikian; menurut penulis tersebut- Ada faktor penting lain yang berkaitan sebagiannya dengan masyarakat “Israel” sendiri, seperti tumbuhnya rasa gelisah di dalam tubuh entitas “Israel” sebagai akibat dari keunggulan demografi Palestina, dan bereskalasinya isu-isu Palestina 1948 dengan isu-isu konflik, dan naiknya bobot perlawanan Palestina, dan meningkatnya minat internasional terhadap                      pengakuan bagi negara Palestina.

Ini masih ditambah munculnya gerakan sayap kanan radikal dan tuntutan mereka, baik dengan cara membangun Haikal dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa – atau dengan dominasi orang-orang Yahudi dan pengusiran orang-orang Arab secara final – sebagaimana diminta oleh aliran ekstrimis sayap kanan atau dengan kedua-dua maksud itu secara bersamaan. (i7)

——–

Sumber: www.aljazeera.net, terbit: 19/07/2018.

, ,

About Kholid Abdullah

Kholid Abdullah bekerja sebagai tutor Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di beberapa lembaga swasta. Selain mengajar, aktifitas harian yang rutin dilakukannya adalah melakukan alih bahasa dari media berbahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk mengisi konten situs ASPAC (Asia Pacific Community for Palestine). Saat ini Kholid sedang menyusun sebuah ebook “Antologi Puisi & Nyanyian Perlawanan Palestina”. Untuk mengirim pesan kepadanya, bisa melalui email: interiorasap@gmail.com.
View all posts by Kholid Abdullah →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *