Tudingan Kepada Moskow atas Kegagalan DK-PBB di Suriah

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada hari Senin (12/03) menyaksikan serangkaian tudingan keras terhadap Rusia yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, yang menyalahkan Moskow karena gagal mematuhi gencatan senjata di Suriah.

Duta Besar Rusia Vasily Nibenzia dalam persidangan itu mengutuk “kritik yang tak ada habisnya melawan Rusia,” merujuk kepada delegasi AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Hailey, yang menyebut nama Rusia “22 kali”, duta besar Prancis “16 kali” dan duta besar Inggris “12”kali”, dalam pidato  mereka sebelum pidato yang disampaikan Duta Besar Rusia itu.

Pertemuan Dewan Keamanan itu berlangsung sebagai tindak lanjut pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan 2401 tanggal 24 Februari lalu, yang dengan suara bulat merekomendasikan diselenggarakannya sidang ini. Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterich, untuk menyampaikan laporan “dalam tempo 15 hari” mengenai kebutuhan untuk mencapai gencatan senjata di Suriah selama satu bulan.

Semua duta besar yang dijadwalkan menyampaikan materi sidang sepakat pada hari Senin bahwa pelaksanaan gencatan senjata belum terjadi. Pertemuan Dewan Keamanan ini akan disusul sidang selanjutnya 16 hari setelah dikeluarkannya resolusi 2401.

Duta Besar Prancis Francois Delater  mengungkapkan dalam pidanyo bahwa “sangat mungkin bagi Rusia untuk menghentikan pertumpahan darah”, lanjutnya “kami mengetahui bahwa Rusia berdasarkan pengaruh yang dimilikinya terhadap rezim Suriah dan partisipasinya dalam berbagai operasi, mampu untuk meyakinkan rezim Suriah dengan memberikan tekanan yang sesuai untuk menghentikan serangan darat dan udara terhadap Ghouta Timur.”

Pada gilirannya, Haley mengatakan bahwa Rusia telah meluncurkan “setidaknya 20 pemboman dalam satu hari di Damaskus dan Ghouta Timur di empat hari pertama pasca diadopsinya resolusi tersebut.”

Haley menambahkan bahwa sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan akan gencatan senjata, dan sebagai akibat dari tindakan Rusia dan rezim Suriah, “sekarang saatnya untuk bergerak,” katanya sambil, mengumumkan  draft baru yang menyerukan gencatan senjata segera di Suriah.

Menurutnya rancangan yang baru ini  “sederhana dan mengikat dan tidak memberikan kesempatan  terjadinya perambahan,” katanya tanpa menentukan kapan Dewan Keamanan akan melakukan pemungutan suara.

Haley menuding Moskow “mengambil keuntungan dari celah” dalam resolusi Dewan Keamanan yang paling akhir, yang didalamnya terdapat pengecualian dan izin untuk melanjutkan serangan terhadap “kelompok-kelompok teroris” dan kaki tangannya. Menurut Hailey, Moskow dan Damaskus menganggap semua faksi oposisi di Ghouta Timur sebagai “teroris”.

Haley menyimpulkan bahwa baik Rusia maupun Suriah tidak memiliki “itikad untuk menerapkan gencatan senjata” sebelum dia mengungkapkan pertanyaan “Apakah Rusia telah menjadi alat bagi Bashar al-Asad, dan bahkan lebih buruk lagi alat bagi Iran?”

Menanggapi tudingan ini, duta besar Rusia mengatakan bahwa sikap tersebut diterjemahkan sebagai “kesalahan politis yang bukan dimotivasi oleh pertimbangan kemanusiaan.” Dalam tudingan negara-negara Barat ini tersirat bahwa mereka hanyalah amat menginginkan membela kelompok-kelompok yang menentang rezim Damaskus.

Nibenzia juga mengatakan bahwa Resolusi PBB 2401 yang dikeluarkan pada akhir Februari “tidak mengandung kesepakatan gencatan senjata segera,” namun terdapat upaya mencapai mekanisme jangka menengah yang mencakup Suriah secara keseluruhan, dengan asumsi bahwa rezim Suriah memiliki hak untuk “membela diri dari para teroris.”

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Yordania, Jonathan Allen, mengatakan bahwa “peran Rusia yang mendukung Damaskus” tidak akan dilupakan dan bahwa “pertanggungjawaban harus dilakukan

Duta Besar Peru Gustavo Meza Quadra mengatakan bahwa “terorisme seharusnya tidak menjadi dalih untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.”

Tanpa menyebutkan nama Rusia, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta semua negara untuk mematuhi gencatan senjata dan untuk memberikan kesempatan bagi sampainya bantuan kemanusiaan kepada warga sipil.

Duta Besar Prancis, Dulter, menambahkan bahwa “serangan darat dan udara terus berlanjut di bawah rentetan tembakan, dan bahwa warga sipil bukanlah korban dari kedua belah pihak, namun adalah sasaran yang sebenarnuya dari serangan ini.”

Dia mengatakan Prancis menginginkan “tindakan nyata” yang akan dimulai dengan “perginya para petempur teroris dari Ghouta dengan bantuan aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Dia menambahkan, setelah itu  dibutuhkan mekanisme yang kuat untuk memantaunya dari waktu ke waktu untuk menghentikan permusuhan, mengevakuasi yang terluka dan memberikan bantuan kemanusiaan

Duta Besar Rusia menganggap bahwa Moskow telah melakukan “upaya nyata” bagi sampainya bemberikan bantuan kemanusiaan.

Dia menjelaskan bahwa militer Rusia telah berpartisipasi dalam mengamankan konvoi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Ghouta Timur, yang telah diakui oleh sumber-sumber diplomatik Barat (Arab48/i7).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *