Tantangan Yang Dihadapi Warga Palestina Berkewarganegaraan ‘Israel’ Pasca Pemilu Knesset

Politikus 'Israel' dari minoritas Arab, Ahmed Tibi berdiri diapit oleh istrinya (kiri) dan anak perempuannya saat memberikan suaranya dalam pemilu parlemen 'Israel' pada 9 April 2019 di Taiyibam kota bagian utara 'Israel'. [Ahmad GHARABLI / AFP / Getty]
Politikus ‘Israel’ dari minoritas Arab, Ahmed Tibi berdiri diapit oleh istrinya (kiri) dan anak perempuannya saat memberikan suaranya dalam pemilu parlemen ‘Israel’ pada 9 April 2019 di Taiyibam kota bagian utara ‘Israel’. [Ahmad GHARABLI / AFP / Getty]


Oleh: Nabil Al-Sahli


Beberapa pertanyaan mencuat pasca berlangsungya pemilu Knesset ‘Israel’ pada 9 April lalu, dan menurunnya jumlah kursi yang dimenangkan oleh partai-partai Arab dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pertanyaan utamanya diantaranya terkait tantangan yang dihadapi warga Palestina yang tinggal di atas tanah mereka yang dijajah sejak tahun 1948. Meskipun mereka telah tergabung dalam arena politik ‘Israel’ sejak tahun 1977, partai-partai Arab, yang terwakili di dalam dan di luar Knesset, masih belum berhasil mewujudkan impian dan juga keadilan ekonomi serta politik bagi minoritas Arab.

Sejak 1948, pemerintah ‘Israel’ yang datang silih berganti senantiasa berupaya memperburuk hubungan minoritas Arab dengan bangsa Arab yang ada di sekelilingnya, sementara di saat yang sama, mencoba untuk berasimilasi dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat ‘Israel’, meskipun memargilkan minoritas ini dalam setiap aspek kehidupan. Institusi-institusi negara ‘Israel’ telah menerapkan kebijakan khusus yang bertujuan menghapuskan jati diri Arab dengan cara menghancurkannya. Institusi negara ini telah mengujicobakan untuk membuat bangsa Druze dan Sirkasia sebagai bangsa yang terpisah,  memaksakan kepada mereka wajib militer ‘Israel’ sejak tahun 1958. ‘Israel’ juga mencoba untuk membuat perbedaan antara Arab Muslim dan Arab Kristen, serta membagi umat Kristen menjadi komunitas Timur dan komunitas Barat, dan dan umat Islam kepada beberapa sekte yang berbeda-beda.

Warga Arab yang tinggal di dalam Garis Hijau telah mengalami tiga fase antara tahun 1948 dan 2019. Fase pertama (1948-1966) disebut sebagai periode pemerintahan militer karena banyaknya perintah dan undang-undang militer yang berlaku. Selama periode ini, pihak berwenang ‘Israel’ mengeluarkan 34 undang-undang untuk merampas tanah rakyat Arab Palestina, baik milik pengungsi Palestina yang hidup di luar negeri atau rakyat Palestina yang tinggal di dalam ‘Isreal’, yang dikenal sebagai ‘orang yang absen’, karena mereka tinggal di beberapa kota kecil dan kota besar yang berbeda dari tempat asal dimana mereka diusir darinya.

Israel’ terus mengadopsi kebijakan merampas lebih banyak tanah dan territorial milik warga Arab, dengan rampasan tanah mencapai puncaknya pada akhir Maret 1976, ketika pemerintah ‘Israel’ merampas sekitar 5.200 hektar tanah di desa Sakhnin, Arraba, dan desa-desa lain yang terletak di Galilea dan Triangle. Terkait hal ini, kelompok minoritas Arab di daerah-daerah tersebut melakukan perlawanan pada Hari Bumi, 30 Maret 1976, yang memakan enam orang syuhada dari desa-desa ini. Sejak hari itu rakyat Palestina di seluruh dunia baik di dalam negeri ataupun di luar merayakannya sebagai hari nasional. Hari ini menjadi lambang persatuan nasional Palestina dalam membela jati diri tanah bangsa Arab, berperang melawan perampasan tanah oleh otoritas penjajah.

Kebijakan Yahudisasi ‘Israel’ bahkan tidak berhenti walau sedetikpun. Dekade terakhir menjadi saksi akan terus meningkatnya kegiatan pemukiman (Yahudi) di seluruh bumi Palestina yang bersejarah, termasuk Galilea, Negev, Tepi Barat, dan Yerusalem, yang menyaksikan aktivitas permukiman (Yahudi) fanatik, terutama di lingkungan Arab. Kegiatan semacam itu bertujuan untuk meyahudisasi area-area ini dan untuk memaksakan fait accompli ‘Israel’ Itulah sebabnya mengapa pemerintah Netanyahu menganggap Yerusalem sebagai “prioritas nasional”.

Tercatat bahwa walaupun telah berlalu 72 tahun sejak berdirinya ‘Israel’, institusi-institusi negaranya masih tidak mampu memaksakan status quo demografis Yahudi yang absolut, karena masyarakat Arab berjumlah sekitar 20 persen dari populasi ‘Israel’, sebesar 1,5 juta rakyat Palestina, belum lagi mayoritas Arab di Galilea. Namun, mengingat tentara ‘Israel’ merampas tanah warga Arab dengan menggunakan dalih keamanan, rakyat Palestina hanya memiliki 3 persen dari tanah di mana ‘Israel’ berdiri di atasnya, meskipun pertumbuhan populasinya dari 151.000 pada tahun 1948 hingga menjadi 1,5 juta warga Arab Palestina.

Karenanya, ‘Israel’ melakukan tekanan yang cukup besar dan luas terhadap minoritas Arab agar ‘Israel’ memperoleh tujuan demografis ini setelah merampas sejumlah besar bagian dari wilayah Palestina. Hal ini menyebabkan meningkatnya penderitaan warga Palestina, karena sementara tingkat pengangguran di kalangan warga Yahudi di dunia kerja ‘Israel’ tidak lebih dari 9 persen, tingkat pengangguran di kalangan warga Arab telah mencapai lebih dari 20 persen. Karena pilihan yang buruk, hanya 44 persen anak-anak Arab yang bisa mengenyam pendidikan tingkat TK, sementara 95 persen anak-anak Yahudi berusia tiga tahun bisa mengenyamnya.

Lebih jauh lagi, lebih dari seperempat anak-anak warga Arab yang tinggal di dalam ‘Garis Hijau’ menderita kemiskinan yang ekstrem. Sebagai akibat dari diskriminasi dalam anggaran pendidikan, tingkat buta huruf warga Arab meningkat menjadi 12 persen dibandingkan dengan 5 persen di kalangan warga Yahudi. Untuk membuat situasi demografis yang mendukung rencana dan visi ‘Israel’, pihak berwenang ‘Israel’ telah mengembangkan rencana untuk meyahudisasi Galilea dan Negev dan untuk memecah konsentrasi warga Arab di dua wilayah dengan beberapa alasan, yang paling dikenal adalah apa yang biasa disebut dengan proyek-proyek pengembangan.

Kampanye dalam pemilu ‘Israel’ baru-baru ini banyak mengandung slogan dan pidato-pidato yang menyerukan undang-undang untuk memarginalisasi minoritas Arab. Tokoh-tokoh ‘Israel’ bahkan menyerukan pengusiran minoritas Arab, yang mengindikasikan meningkatnya rasisme dan diskriminasi oleh ‘Israel’, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi warga Palestina di ‘Israel’ setelah pemilihan Knesset ke-21, yaitu kemungkinan lolosnya paket percepatan undang-undang rasis terhadap mereka. Ini sangat berbahaya mengingat fakta bahwa pemerintah ‘Israel’ berikutnya akan menjadi pemerintah yang paling rasis dan paling sayap kanan yang dipersenjatai dengan dukungan absolut dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan Middle East Monitor (i7).

—————-

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit 16/04/2019, jam: 03:37 pagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *