Tahanan “Administratif” Boikot Mahkamah Israel

Ramallah, 14-02-2018. Ratusan tahanan Palestina yang ditangkap berdasarkan “Undang-Undang Penangkapan Administratif” mengumumkan telah dimulainya pemboikotan atas Mahkamah Penjajah Israel. Sebuah tindakan yang bertujuan mendelegitimasi peradilan Israel, yang mereka anggap sebagai instrumen intelejen Shavak.

Sekitar 500 tahanan Palestina telah memutuskan untuk melakukan “aksi tempur” melawan Mahkamah Militer Israel, yang menurut mereka telah melakukan penahanan formalitas di mana tahanan atau pengacaranya tidak diberitahu terhadap dakwaannya dan hanya disebut “berbahaya bagi keamanan negara.”

Ketua Lembaga Urusan Tawanan Palestina, Issa Qaraqaa, mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Ramallah kemarin bahwa Shavaklah yang menginstruksikan penetapan keputusan administratif “untuk pertimbangan terkait keamanan negara,” yang menjadikan hakim-hakim yang bertugas memutuskan kasus mereka menjadi semata-mata sidang formalitas.

Qaraqaa mengutip pernyataan yang dikeluarkan oleh tahanan tersebut bahwa ada sekitar 500 orang tahanan di seluruh penjara Israel yang telah memutuskan sejak pertengahan Februari ini memboikot semua pengadilan yang diadakan bagi tahanan “administratif” hingga tanpa batas waktu.

Para tahanan itu menganggap “Mahkamah Israel adalah alat untuk mempercantik wajah Penjajah yang buruk.” Sejak gerakan Intifadha Palestina yang pertama pada tahun 1987, Israel telah meningkatkan kebijakan penahanan ‘administratif’, dan ini diiringi dengan subordinasi mutlak Mahkamah Peradilan dibawah dinas Intelijen Israel, menurut pernyataan tahanan tersebut.

Penahanan “administratif” didefinisikan sebagai prosedur di mana narapidana ditahan tanpa tuduhan dan berdasarkan “berkas rahasia” dan dijatuhi hukuman penahanan untuk periode tertentu yang dapat diperbarui menjelang masa berakhirnya. Hal ini dapat terjadi hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya tanpa diketahui waktu pembebasannya.

Penahanan “administratif” ini dimulai pada era mandat Inggris delapan dekade yang lalu, dan hukum internasional mengharuskannya penggunaannya dalam situasi luar biasa. Tapi Israel mengklaim ini tunduk dibawah pengawasan yudisial. Oleh karena itu para tahanan memandang perangkat yudisial Israel sebagai eksekutor yang membenarkan undang-undang kebijakan Penjajah di atas hak mereka.

“Kami tidak akan membiarkan mereka menetapkan kebohongan komitmen mereka kepada hukum internasional dan pengawasan yudisial yang independen atas persidangan kami,” kata tahanan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan para tahanan ini muncul setelah melakukan boikot parsial terhadap pengadilan di beberapa tahun terakhir, di samping aksi mogok makan kolektif pada tahun 2014 yang berlangsung dua bulan, serta pemogokan individu oleh belasan tahanan untuk menghentikan penahanan administratif atas diri mereka.

Sejalan dengan pemboikotan Mahkamah Israel, Lembaga Asosiasi Tahanan memerintahkan perwakilan Pengacara Palestina untuk menahan diri agar tidak membawa para anggotanya ke Mahkamah penahanan “administratif”.

Sejak akhir tahun 2015, saat dimana pasukan penjajah Israel menyaksikan gelombang eskalasi setelah serangkaian serangan Palestina yang mentarget Penjajah, Israel telah mengeluarkan sekitar 3.500 perintah penahanan “administratif”. Menurut Menteri Narapidana, hanya 1% saja dari persidangan ini yang dibatalkan perintah penangkapannya sementara sisanya tetap berjalan.” *Pada tahun 2017, Penjajah Israel telah mengubah penahanan 11 anak-anak Palestina menjadi tahanan “administratif”. Di antara tahanan administratif ada juga tujuh anggota Dewan Legislatif Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

 

Kesaksian-kesaksian

Tahanan manula Rizk Rajoub dari Hebron masih melakukan mogok makan karena pembaharuan penahanan “administratif” atas dirinya tanpa dakwaan setelah dia menolak untuk dideportasi ke Sudan.

Mantan Walikota Al-Bireh, Jamal al-Tawil, menceritakan pengalaman penahanannya yang berulang-ulang sejak tahun 1994, yang sebagian besarnya dikarenakan “penahanan administratif” tanpa dakwaan. Dan saat ini putrinya, Bushra, seorang jurnalis sedang menjalani penahanan “administratif” untuk masa empat bulan untuk masa yang bisa diperbaharui.

Al-Taweel mengatakan bahwa penahanan “administratif” menyasar pada moral napi dan stabilitas keluarganya, yang hidup dalam situasi tidang tenang permanen. Tiap kali masa tahanan berakhir lalu diputuskan lagi masa tahanannya yang baru, dan begitu seterusnya sampai pihak intelijen Penjajah melepaskannya. Dan terus menerus datang dalam persidangan Mahkamah “administratif” ini berarti “turut serta dalam memperkuat legalitasnya”.

Mantan Menteri Urusan Tahanan dan pemimpin Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Safi Qabha, mengatakan bahwa tindakan para tahanan tersebut adalah untuk menutupi bahaya dan membuka “keadilan palsu yang mereka serukan untuk dilenyapkan.”

Qabha – yang baru saja dibebaskan dari penjara Israel beberapa hari yang lalu – menyerukan perlunya strategi nasional untuk mendukung para tahanan baik dari berbagai kelompok dan lembaga resmi otoritas Palestina dengan mengajukan berkas kasus Penahanan “Adminstratif” ke Mahkamah Pidana Internasional.

Yayasan Al-Dhameer untuk HAM mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kebijakan “Penahanan Administratif” melanggar ketentuan Konvensi Jenewa yg ke-4 dan bahwa penggunaannya secara luas dan sistematis adalah bentuk penyiksaan dan pelanggaran berat berdasarkan Pasal 147 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949. Hal ini juga dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Piagam Roma (Aljazeera/i7).

———–

Keterangan foto: Wanita-wanita Palestina membawa foto suami mereka yang menjalani masa tahanan “administratif” (Arsip Aljazeera)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *