Sepak Terjang PLO Dalam Sorotan

Penilaian apapun terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), tapi yang pasti dan perlu dicatat bahwa organisasi ini adalah simbul kesuksesan nasional. Organisasi ini telah mengilustrasikan semangat Palestina dalam memikul tanggung jawab dan inspirasi menyatukan suara rakyat Palestina.

Organisasi ini mencegah isu Palestina larut ditelan zaman atau jadi permainan politik di level pemegang kebijakan Arab dan dunia internasional. Organisasi ini mampu mengorganisasikan dan mendistribusikan kekuatan bangsanya dalam rangka meraih kemerdekaan Palestina.

Akan tetapi PLO tahun 1964, di awal pendiriannya, berbeda dengan PLO tahun 2012 ini. Karena PLO sekarang menghadapi lima problematika serius sehingga kredibiltasnya menurun sebagai representasi resmi bangsa Palestina. Juga kemampuannya untuk beraktivitas dan untuk sukses menemui hambatan-hambatan. Lima problem itu adalah sebagai berikut:

 

Problem Pertama: Persoalan Representasi

Secara resmi, PLO adalah “representasi formal satu-satunya bagi rakyat Palestina” dan atas dasar inilah pihak resmi Arab dan dunia internasional berinteraksi dengan organisasi tersebut. Namun dalam aplikasinya, pemahaman seperti ini tidak sebanding lurus dengan kondisi di lapangan, khususnya di kalangan rakyat Palestina berikut faksi-faksinya. Berbarengan dengan naiknya kelompok-kelompok Islam (seperti Hamas dan Jihad Islami) lebih dari seperempat abad, dan menjadi elemen penting bangsa Palestina, malah tidak menjadi representasi dalam organisasi itu. Bahkan dua faksi ini tidak masuk dalam keanggotaan organisasi sampai sekarang.

Faksi Fatah, yang menguasai PLO sejak tahun 1968 sampai sekarang menguasai semua sendi organisasi dan yang menentukan kebijakannya. Dalam banyak perjanjian dan dokumen penting, diantarannya Perjanjian Kairo Maret 2005, Piagam Konsensus Nasional Juni 2006, Perjanjian Mekkah Pebruari 2007 dan Perjanjian Rekonsiliasi Mei 2011, menyebutkan bahwa PLO harus direstrukturisasi. Namun isi perjanjian itu tak satupun direalisasikan.

Kemudian para petinggi Fatah tidak memiliki upaya secara serius untuk mengokomodir elemen-elemen masyarakat dan faksi-faksi lainnya dalam kiprah politik dan popularitas yang dimiliki masing-masing faksi. Sampai akhirnya pamor PLO merosot dan menurun. Yang seharusnya menjadi representasi rakyat Palestina, namun kini menjadi milik Fatah dan didominasi oleh Fatah.

Terkait dengan problem ini, PLO tidak memberikan peluang bagi representasi hakiki mewakili putera-putera Palestina, baik yang ada di dalam maupun luar Palestina. Bahkan mayoritas petinggi PLO tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan mereka atau memiliki hubungan dengan mereka. Hal yang sama, PLO tidak pula menjadi payung yang efektif dan akomodatif bagi keahlian, kemampuan, kelompok independen dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Persoalan ini juga muncul dalam pedoman dan standar yang dijadikan pijakan untuk memilih dan menunjuk representasi rakyat Palestina, termasuk terhadap kelompok independen, dalam keanggotaan Dewan Nasional Palestina (DNP).

Tanpa ikutsertaan Hamas dan Jihad Islami dalam keanggotaan PLO, maka prosedur yang dipakai sangat aneh. Sebagai contoh, tambahan sekitar 400 anggota baru di DNP pada tahun 1996. Sehingga jumlah anggota DNP menjadi 800 orang yang sebelumnya hanya sekitar 450 anggota saja. Penambahan anggota ini menimbulkan tanda tanya dan kritikan, bukan hanya oleh faksi-faksi anggota DNP, namun sejumlah petinggi Fatah sendiri termasuk ketua DNP, Salim Za’non.

Cerita punya cerita, ternyata petinggi PLO saat itu membutuhkan suara mayoritas untuk menghapus sebagian besar poin yang ada dalam piagam nasional Palestina. Semua itu dilakukan untuk memenuhi syarat dalam perjanjian Oslo dengan Zionis Israel.

Problem Kedua: Persoalan Lembaga dan Kerja Organisasi

DNP ini belum menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Begitu juga soal kewenangan yang sebenarnya seperti apa, sejak tahun 1991. Bahkan DNP, sejak tahun itu, tidak mampu memperbarui dirinya sendiri sesuai dengan AD/ART organisasi. Yang seharusnya dilakukan setiap tiga tahun sekali.

Bidang-bidang yang ada di PLO, layaknya seperti departemen di sebuah negara, kondisinya mati atau orang sekarat di ruangan perawatan intensif (ICU) tak tahu apa yang sedang terjadi pada bangsa dan rakyat Palestina. Bidang-bidang yang tidak memiliki anggaran dan kader yang terlatih, tidak memiliki program kerja yang jelas sesuai dengan keinginan bangsa yang ingin membebaskan tanah airnya.

Di antara bidang-bidang yang nyaris tak dengar suaranya adalah bidang-bidang seperti: bidang urusan tanah jajahan, bidang urusan pengungsi, bidang pendidikan dan pengajaran, bidang hubungan nasional, bidang media dan kebudayaan, bidang organisasi kerakyatan, bidang militer dan bidang sosial.

Pusat kajian milik PLO, yang menjadi prestise bagi bangsa Palestina, sudah tidak ada lagi. Sedangkan pusat perencanaan Palestina, didera persoalan internal dan hampir punah. Sebagai contoh, di awal tahun 1970, pusat perencanaan menggolkan program “rencana strategi integral untuk revolusi Palestina”. Kemudian dikirimkan secara rahasia kepada pimpinan PLO di Amman, Yordania.

Ketika tidak ada yang mendiskusikan tentang detail rencana itu, ketua pusat perencanaan Palestina, Yusuf Shaeg, berangkat sendiri ke Amman untuk menindaklanjuti dan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di Amman, beliau terkejut ketika mendapatkan dokumen rencana “sangat rahasia” itu tergeletak di atas meja di kantor pimpinan PLO. Terdapat bekas gula dan teh di halaman mukanya. Beliau pun kembali lagi ke Beirut, Lebanon dengan tangan hampa. Setelah kerja berkesinambungan oleh kelompok peneliti handal, kini hanya berubah menjadi teman membuat teh dan kopi!

Pemilihan sejati terakhir badan eksekutif PLO adalah tahun 1996. Pemilihan itu melahirkan kepemimpinan yang masa jabatannya disepakati berakhir sesuai dengan AD/ART organisasi. Akan tetapi di lapangan, kepemimpinan itu terus berlangsung hingga sekarang ini (2012).

Selanjutnya, kepemimpinan PLO menghadapi krisis berupa wafatnya 6 orang anggotanya. Hal ini mengancam jatah 2/3 yang harus dicapai untuk menyelenggarakan sidang. Karena pimpinan PLO terdiri dari 18 anggota. Pimpinan PLO terpaksa mengadakan rapat DNP tanggal 25/8/2009, tanpa ada pergantian atau perubahan bagi anggota lama.

Telah hadir 325 anggota dari total lebih dari 700 anggota yang masih hidup sejak dipilih tahun 1996. Hanya enam anggota baru badan eksekutif yang dipilih.

Yang menjadi sorotan lagi adalah masuknya Saleh Rafat sebagai anggota PLO mewakili Gerakan Feda. Padahal Yaser Abdu Rabbu, sudah masuk dalam badan eksekutif PLO beberapa tahun sebelumnya, dari gerakan yang sama, Feda. Tapi setelah itu, Abdu Rabbu keluar dari Feda tapi tetap menjadi anggota eksekutif PLO.

Padahal Feda dan dua partai lainnya, Partai Rakyat dan Partai Front Demokrasi, berkoalisi dalam pemilu legislatif tahun 2006 dan hanya mendapatkan dua kursi dari total 132 kursi. Sementara mereka mendapatkan  empat kursi di badan eksekutif PLO. Pada saat yang sama, Hamas tidak memiliki kursi di badan eksekutif PLO padahal mereka mendapatkan 74 kursi di pemilu tahun 2006 (termasuk 4 kursi independen). Artinya, Hamas memperoleh 56-59% dari total kursi parlemen (132 kursi).

Problem Ketiga: Persoalan Pembuatan Kebijakan dan Mekanismenya

Pribadi ketua PLO yang sering mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di internal PLO. Mantan ketua PLO, Yaser Arafat, sering menjadi pusat kritikan banyak orang, baik dari kalangan internal Fatah sendiri maupun dari faksi-faksi lainnya berikut kelompok-kelompok independen. Ia sering mengambil kebijakan secara pribadi dan memegang kekuasaan secara otoriter. Khususnya dalam masalah politik, militer dan keuangan. Realita seperti ini yang susah dihilangkan oleh teman-temannya sendiri di PLO.

Kondisi ini disertai dengan mandulnya lembaga pengawas dan legislatif PLO yang tidak berjalan secara efektif sehingga memperlemah mekanisme pengawasan dan punishment. Sehingga memberikan peluang kepada badan eksekutif melakukan apa yang mereka inginkan. Sebagai contoh, DNP hanya bisa mengadakan 11 kali sidang saja dalam sepuluh tahun pertama (1964-1973), 5 kali sidang dalam sepuluh tahun kedua (1974-1983), 4 kali sidang dalam sepuluh tahun ketiga (1984-1993), dan hanya dua kali saja selama 19 tahun (1994-2012). Hal ini jika kita anggap sidang tahun 1996 dan 2009 sebagai sidang yang layak disebut sebagai sebuah sidang yang formal. Karena disebabkan beberapa pertanyaan yang menyertai diselenggarakannya dua sidang tersebut. Baik soal kelengkapan keanggotaan atau alasan khusus diselenggarakannya dua sidang itu dalam satu hari untuk membuang poin-poin piagam nasional atau menyempurnakan keanggotaan badan eksekutif.

Dan penyelenggaraan sidang-sidang lainnya tidak lebih dari beberapa hari saja, dalam kondisi yang paling baik. Sedangkan keputusan-keputusan DNP, sepanjang sejarahnya, seringnya diambil melalui jalan tepuk tengan tanpa harus menghitung suara yang mendukung atau menentang.

Bersamaan dengan naiknya popularitas kelompok Islam dan kemenangan Hamas dalam pemilu tahun 2006, sangat jelas pembuatan kebijakan di PLO tidak melibatkan para tokoh dan mereka yang memiliki jaringan luas di masyarakat Palestina.

Sebelumnya ada kesepakatan, berdasarkan Perjanjian Kairo tahun 2005, untuk merestrukturisasi dan mengefektifkan kembali peran PLO. Dalam kesepakatan itu ada semacam konsensus agar jumlah DNP dibatasi sampai 300 anggota dan perwakilan terbagi dua arah; dari dalam dan luar Palestina. Untuk separuh representasi dalam Palestina harus dipilih, termasuk didalamnya anggota parlemen yang terdiri dari 132 anggota.

Namun kemenangan Hamas yang mengejutkan semua pihak dalam pemilu tersebut (Hamas mendapatkan 74 kursi dibandingkan 45 kursi yang didapatkan Fatah), menghalangi pimpinan Fatah untuk melakukan reformasi di tubuh PLO dan menghapus beberapa ide yang sebelumnya sudah pernah disampaikan. Ini artinya, proses pembuatan kebijakan Palestina dibawah payung satu organisasi, menjadi terhambat alias mandul.

Problem Keempat: Persoalan Hilangnya Peran dan Pengaruh

Bersamaan dengan mandulnya kerja organisasi di tubuh PLO, hilangnya peran, lemahnya interaksi organisasi dengan realita rakyat Palestina dan dunia luar serta membesarnya peran Otoritas Palestina (OP). PLO mengalami persoalan serius yang banyak tidak diketahui oleh sebagian besar rakyat Palestina, didalam dan luar Palestina.

Adapun OP, yang didirikan oleh PLO yang seharusnya menjadi salah satu alat perjuangannya, melebar dan membesar mampu mempekerjakan puluhan ribu pegawai, mengatur urusan lebih dari 4 juta orang Palestina yang ada di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sementara beberapa bidang di PLO tidak mampu untuk mempekerjakan beberapa orang saja. Sehingga nampak di permukaan, PLO kini seolah-olah menjadi bidang dari bidang-bidang OP dan alat OP.

Pimpinan Fatah, lebih memilih dan nyaman dengan PLO karena posisi organisasi tersebut sebagai “satu-satunya representasi yang sah” bagi rakyat Palestina. Karena berbagai perundingan dan kesepakatan berikut hubungan diplomasi menggunakan nama organisasi itu.

Fakta di lapangan, PLO kini ibarat orang sakt yang dirawat di “ruangan penyembuhan” atau “ICU” untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Kini PLO hanya menjadi alat stempel bagi kebijakan pimpinannya dan pimpinan OP.

Problem Kelima: Persoalan Visi, Jalur dan Sumber Rujukan

Rujukan apa yang dijadikan landasan PLO untuk mengatur, menentukan visi organisasi dan rencana-rencana strategis lainnya? Untuk menentukan program politik yang selaras dengan rencana strategis yang sudah digariskan saat di awal pendiriannya? Apa itu, piagam nasional Palestina? Atau program sepuluh poin? Atau deklarasi kemerdekaan? Atau perjanjian Oslo? Atau inisiatif Arab? Atau peta jalan damai?

Dalam pasal sembilan piagam nasional Palestina, yang itu menjadi landasan bagi masuknya Fatah kedalam PLO, menyebutkan bahwa “perjuangan bersenjata adalah jalan satu-satunya bagi kemerdekaan Palestina”. Pasal 19 juga menyebutkan “pembagian Palestina sesuai dengan tahun 1947 dan berdirinya Israel tidak sah walaupun masanya panjang”. Pasal 21 berbunyi, “bangsa Arab Palestina…. menolak semua solusi pengganti kemerdekaan Palestina secara total”.

Di tahun 1974, ada program sepuluh poin yang mengizinkan PLO untuk bekerja secara bertahap dan mengizinkan mendirikan “pemerintahan perlawanan” di wilayah Palestina manapun yang sudah berhasil dibebaskan.

Tahun 1988, ada deklarasi kemerdekaan yang mengakui pembagian Palestina dan resolusi PBB, termasuk resolusi nomor 242 yang menganggap isu Palestina ini sebagai isu pengungsi.

Adapun perjanjian Oslo tahun 1993, pimpinan PLO mengakui hak “Israel” atas 77% tanah historis Palestina, PLO harus komitmen dengan jalur perundingan damai dan meninggalkan perjuangan bersenjata.

Demikian bangsa Palestina kini menghadapi persoalan yang serius. Jika rujukan sebenarnya bagi bangsa Palestina adalah piagam nasional Palestina, maka Hamas dan Jihad Islami, yang saat ini bukan anggota PLO, lebih dekat kepada PLO berikut tujuannya dibandingkan dengan faksi-faksi lainnya yang kini memimpin PLO.#

Penulis: Muhsin Shaleh/ Analis Aljazeera.net
Alih bahasa: Amrozi M. Rais, Lc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *