Sekjen PBB Sarankan Pengerahan Pasukan Bersenjata dengan Mandat PBB untuk Lindungi Warga Palestina

 

Sekjen PBB Antonio Guterres mengadakan konferensi pers bersama dengan PM Palestina Rami Hamdallah di Ramallah – Tepi Barat pada 29 Agustus 2017-[Issam-Rimawi/ Anadolu-Agency]
Perlindungan warga sipil Palestina dapat ditingkatkan dengan penempatan pasukan bersenjata yang diamanatkan PBB atau observer tidak bersenjata, dalam sebuah kehadiran sipil PBB yang lebih efektif atau bantuan PBB yang lebih luas, tulis Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dalam sebuah laporan pada hari Jumat (17/08).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta laporan itu terkait resolusi yang diadopsi pada Juni yang mengutuk Israel atas penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap warga sipil Palestina dan menyangkal penembakan roket dari Gaza ke wilayah sipil Israel.

Resolusi tersebut meminta proposal untuk memastikan “keamanan, perlindungan dan keselamatan penduduk sipil Palestina di bawah penjajahan “Israel”, termasuk … rekomendasi mengenai mekanisme perlindungan internasional.”

Guterres menguraikan empat opsi, tetapi ia tidak membuat rekomendasi khusus. Dia mencatat bahwa semua opsi akan membutuhkan kerja sama dari kedua belah pihak, penghentian permusuhan dan penambahan sumber daya secara berkelanjutan untuk memastikan kelayakannya. Dia menulis:

Pasukan penjaga perdamaian bersenjata PBB atau pasukan bersenjata dari sekelompok negara yang berpikiran sama yang beroperasi di bawah mandat Perserikatan Bangsa Bangsa bisa saja dikerahkan untuk menawarkan perlindungan fisik, kata Guterres. Pilihan ini, bagaimanapun, akan membutuhkan mandat Dewan Keamanan dan Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, yang kemungkinan akan menggunakan hak vetonya.

Misi Observer Sipil PBB atau non-PBB dapat dikerahkan “dengan mandat khusus untuk melaporkan isu-isu perlindungan dan kesejahteraan dan menyediakan mediasi lokal,” kata Guterres. Ini juga membutuhkan mandat PBB.

Opsi ketiga bisa dengan memperluas program-program dan pembangunan serta bantuan kemanusiaan PBB saat ini untuk memenuhi kebutuhan warga sipil Palestina secara lebih efektif dan memperkuat institusi Palestina, tulisnya.

Opsi terakhir adalah mengirim tambahan pejabat-pejabat koorinasi dan politik serta HAM PBB untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan tentang situasi dan meningkatkan visibilitas PBB, kata Guterres.

Resolusi Majelis Umum ini meminta laporan itu diadopsi dengan dukungan 120 suara, 8 menolak, dan 45 abstain. Itu diajukan dalam Majelis Umum setelah Amerika Serikat pernah memveto resolusi serupa di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara.

“Cara terbaik untuk memastikan keselamatan dan perlindungan penduduk sipil Palestina masih dalam kerangka negosiasi penyelesaian yang komprehensif, adil dan final terhadap konflik Arab-Israel,” kata Guterres. (i7)

———————

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 18/08/2018, pukul 11:32 pagi.

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *