RUU Baru “Israel”: Hukuman Penjara Bagi Yang Mengangkat Bendera Palestina

Anat Barako, seorang anggota Knesset dari Partai Likud, mengajukan RUU yang akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang mengangkat bendera Palestina di Israel, hingga satu tahun penjara.

RUU – yang dianggap sebagai inisiatif pribadi dari Barako – ini muncul pasca demonstransi yang diselenggarakan oleh “Komite Tindak lanjut Tinggi Masyarakat Arab” (perwakilan organisasi tertinggi masyarakat Arab di Israel) di Tel Aviv untuk memprotes undang-undang nasionalisme (Yahudi) dua pekan lalu, dimana di dalamnya diangkat bendera Palestina.

RUU itu berisikan pernyataan bagi warga negara yang saat demonstrasi mengangkat bendera negara musuh atau organisasi apapun yang bukan sahabat bagi “Israel” seperti bendera PLO maka akan menjalani proses peradilan dan “akan menghadapi hukuman penjara untuk masa satu tahun.”

RUU itu akan diajukan pada pembukaan sesi musim dingin Knesset Oktober mendatang, seperti dilansir oleh surat kabar “Israel Today”.

Surat kabar itu mengatakan telah menerima informasi bahwa Barako telah mengadakan dialog dengan para pejabat senior pemerintah, dan mereka berjanji untuk memberikan dukungan pemerintah terhadap rancangan undang-undang itu, dan mempercepat proses persetujuannya.

RUU ini dianggap sebagai amandemen KUHP, yang melarang berkumpulnya tiga orang lebih dengan maksud mengganggu keamanan umum, sebagaimana juga akan ditambahkan ayat khusus berkaitan dengan demonstrasi yang memuat larangan mengangkat bendera negara atau organisasi musuh atau tidak bersahabat di “Israel”.

Puluhan ribu orang berpartisipasi dalam demonstrasi pada 11 Agustus lalu yang diselenggarakan oleh” Komite Tindak Lanjut Tinggi Masyarakat Arab” untuk menuntut pencabutan Undang-undang Nasionalisme (Yahudi).

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri terpancing dengan diangkatnya bendera Palestina dalam demonstrasi itu. Dia menulis melalui kicauan akun twitternya bahwa “ diangkatnya bendera Palestina di dalam demonstrasi itu merupakan bukti paling kuat akan pentingnya rancangan undang-undang nasionalisme.”

Undang-Undang Nasionalisme – yang disahkan pada 10 Juli – mengakui keyahudian “Israel”, dan memberikan hak ekslusif dalam menentukan nasib sendiri atas negara “Israel” hanya bagi bangsa Yahudi.

Negara (“Israel”) menganggap pengembangan pemukiman Yahudi memiliki nilai nasionalisme – berdasarkan undang-undang nasionalisme – dan negara bekerja untuk mendorong dan mendukung penegakannya dan stabilitasnya.

Undang-undang itu juga mengatur penurunan status bahasa Arab dari bahasa resmi menjadi bahasa .dengan status khusus.(i7)

Sumber: www.aljazeera.net/alquds,  terbit: 22/08/2018.

 

, ,

About Kholid Abdullah

Kholid Abdullah bekerja sebagai tutor Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di beberapa lembaga swasta. Selain mengajar, aktifitas harian yang rutin dilakukannya adalah melakukan alih bahasa dari media berbahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk mengisi konten situs ASPAC (Asia Pacific Community for Palestine). Saat ini Kholid sedang menyusun sebuah ebook “Antologi Puisi & Nyanyian Perlawanan Palestina”. Untuk mengirim pesan kepadanya, bisa melalui email: interiorasap@gmail.com.
View all posts by Kholid Abdullah →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *