Ribuan Warga Penjajah Zionis Tentang Kesepakatan Koalisi

Demonstran tetap menjaga jarak saat aksi protes menentang PM Benyamin Netanyahu dan korupsi pemerintah di Rabin Square di Tel Aviv [Oded Balilty/AP Photo]

Warga negara Penjajah Zionis berdemonstrasi menentang Benjamin Netanyahu di sisa masa jabatannya sebagai Perdana Menteri karena dia menjadi tersangka tindak kriminal.

Ribuan warga negara Penjajah Zionis berdemonstrasi menentang kesepakatan Pemerintah Koalisi yang membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap berkuasa saat dia bersiap untuk diadili atas tuduhan korupsi.

Para pengunjuk rasa menentang Netanyahu tetap menjabat sebagai Perdana Menteri di saat dia menjadi seorang tersangka kriminal.

Para pengunjuk rasa mengatakan kesepakatan Pemerintah Koalisi, yang memberi Netanyahu wewenang atas penunjukan hakim dan para pejabat hukum, “menghancurkan demokrasi” dan dimaksudkan untuk menyelamatkan Netanyahu dari masalah hukum yang dihadapinya.

Netanyahu dijadwalkan akan menghadapi persidangan bulan depan atas tuduhan penipuan, menyalahgunakan wewenang dan menerima suap. Dia secara konsisten membantah telah melakukan kesalahan apapun.

Aksi demonstrasi pada hari Sabtu (25/04) memenuhi pusat Rabin Square Tel Aviv. Meski demikian para demonstran menjaga jarak satu sama lain sejalan dengan peraturan kesehatan yang sudah berlaku selama beberapa pekan ini yang dimaksudkan untuk memperlambat penyebaran virus corona.

Para pengunjuk rasa, mengenakan masker wajah, mengibarkan bendera Penjajah Zionis dan beberapa tulisan menyerukan Netanyahu melepaskan jabatannya karena kasus korupsi. Juru bicara kepolisian mengatakan ada ratusan orang yang turut serta dalam aksi demonstrasi itu, tetapi laporan media setempat mengatakan ada ribuan orang yang telah turut ambil bagian.

Netanyahu dan mantan Komandan Militer Benny Gantz, yang memimpin Partai Biru dan Putih, menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan pada hari Senin setelah beberapa pekan negosiasi untuk mencapai apa yang mereka sebut sebagai Pemerintah “Darurat Nasional” yang dimaksudkan untuk mengendalikan negara Zionis melewati wabah koronavirus.

Kesepakatan itu memberikan Netanyahu dorongan signifikan di saat dia berjuang untuk mempertahankan kekuasaan dan di saat yang sama menangkis tuduhan korupsi.

Partainya akan memiliki wewenang terhadap penunjukan yudisial, yang dapat membantu Netanyahu jika kasusnya sampai ke Mahkamah Agung.

Kesepakatan itu mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak mengenai penunjukan kunci, termasuk jaksa agung dan jaksa penuntut negara, yang memberikan Netanyahu hak veto kepada para pejabat yang memegang kendali atas penentuan nasib hukum bagi dirinya.

————–

Sumber: www.aljazeera.com, terbit: 25/04/2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *