Rekonsiliasi yang Menjadi Harapan

Dalam beberapa pekan terakhir, media Palestina diramaikan kembali dengan agenda perundingan antara dua faksi utama di Palestina yaitu Hamas dan Fatah. Kali ini kembali dimediasikan oleh pihak Mesir, yang berlangsung pada hari Selasa, (10/10/2017) kemarin dengan mempertemukan perwakilan keduanya di ibukota Kairo.

Banyak pihak memandang pesimis upaya rekonsiliasi ini, mengingat bukan kali pertama hal itu dilakukan. Memang, paska perseteruan kedua faksi terbesar di Palestina tersebut terjadi, usai pemilu parlemen tahun 2006, secara tidak langsung Palestina tidak memiliki pemerintahan sentral. Wilayah Tepi Barat didominasi faksi Fatah dan Jalur Gaza didominasi Hamas. Sejak saat itu berbagai upaya rekonsiliasi terus dilakukan namun berakhir gagal.

Perpecahan terjadi karena alasan klasik, yaitu penolakan Zionis Israel dan sekutunya atas kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina. Dengan klaim atas nama dunia Internasional, Israel dan sekutunya menyaratkan Hamas untuk mengakui kedaulatan negaranya dan menghormati kesepakatan antara Israel-Palestina. Syarat yang ditolak kelompok Hamas kala itu. Dari situ kemudian dimulai drama menekan Hamas di Tepi Barat, hingga harus bertahan di Jalur Gaza sejak tahun 2006 hingga sekarang.

Hamas harus membayar konsekuensi pilihannya. Dikucilkan oleh faksi Fatah yang terbiasa berkoordinasi dengan penjajah Israel, dan ditekan melalui blokade dan agresi militer. Penduduk Palestina di Jalur Gaza pun turut terkena imbasnya. Kesal dengan keteguhan Hamas dalam perlawanan, pada tahun 2008, 2012 dan 2014 Zionis Israel dengan kekuatan militernya memborbardir Jalur Gaza. Ribuan sipil gugur dan ribuan bangunan porak-poranda. Sampai saat ini sekitar 2 juta orang terpenjara dalam blokade di Jalur Gaza, dan 1/3 penduduknya hidup di bawah garis kemisikinan yang bergantung kepada bantuan.

Lebih dari satu dasawarsa blokade berlangsung, Jalur Gaza terus alami berbagai macam krisis kemanusiaan, mulai dari kelangkaan air bersih, keterbatasan listrik, ekonomi yang semakin terpuruk, ditambah lagi dengan ditutupnya satu-satunya akses ke dunia luar oleh Mesir, yang menambah beban derita rakyat Palestina di sana.

Banyak pihak yang bertanya-tanya, akankah rekonsiliasi kali ini akan tercapai? Mengingat dalam beberapa waktu terakhir, Hamas dikabarkan siap menyerahkan administratif di Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina yang tak lain diisi orang-orang Fatah. Sikap mengalah yang diambil kelompok ini perlu diapresiasi demi kembalinya kehidupan normal di Jalur Gaza. Tapi, apakah sikap ini akan berlanjut kepada syarat rekonsiliasi yang ditetapkan Israel dan sekutnya, yaitu mengakui kedaulatan negara Israel dan dilucutinya senjata sayap militer Hamas? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Tapi melihat sikap Hamas selama ini, kelompok ini dikenal keras terhadap Zionis Israel, menentang penjajahan atas tanah Palestina yang diatasnya terdapat Masjid Suci Aqsha.

Namun apabila Israel memaksakan syaratnya itu, maka rekonsiliasi hanya tinggal mimpi, karena akan banyak tekanan khususnya kepada Hamas untuk mengalah. Terlebih Israel, Amerika dan Uni Eropa masih menempatkan organisasi perlawanan rakyat ini ke dalam list teroris, yang artinya apapun sikap kelompok tersebut, eksistensinya akan dihilangkan, minimal ruang geraknya dipersempit.

Dilain sisi perlu disadari, persatuan adalah sebuah harapan untuk mengembalikan kedaulatan Palestina. Biarlah penjajah dan sekutunya tak menerima kehadiran pemerintahan bersatu Palestina, namun keutuhan bangsa merupakan prioritas, dengan itu segala permasalahan anak bangsa dapat diatasi bersama, hingga tercapainya negara Palestina yang berdaulat, hidup merdeka dari segala bentuk penjajahan. (Muhammad Syarief)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *