Proyek Pipa Pengairan Pemukiman Yahudi Akan Sita Hektaran Tanah

Nablus – Otoritas penjajah hari ini (08/12) telah memutuskan untuk memperpanjang saluran air dari pemukiman ‘Shvut Rahel’ menuju ‘Magdollym’ sepanjang 7 km melintasi wilayah Qasra dan Jalud selatan Nablus, utara Tepi Barat yang dijajah.

Ghassan Douglas, penanggung jawab pemukiman di utara Tepi Barat mengatakan dalam keterangannya: apa yang diistilahkan dengan nama Komisaris Pengairan otoritas penjajah yang merupakan perpanjangan tangan di lapangan dari militer penjajah di Tepi Barat, telah menerbitkan surat perintah penetapan jalur pengairan (no. 06/996/2018) untuk membantu beberapa pemukiman dan pos pemukiman yang terletak di sebelah timur dari pemukiman ‘Shvut Rahel’.

Dia menambahkan, berdasarkan perencanaan jalur pengairan yang akan mulai efektif pelaksanaannya dari pemukiman ‘Shvut Rahel’ yang terletak di wilayah Desa Jalud, hingga sampai ke pemukiman ‘Magdollym’ yang terletak di wilayah Desa Qasra akan melintasi jarak yang luas dari wilayah Desa Jalud sepanjang lebih dari 4 km. Wilayah yang akan dilintasi itu terletak di jalur pengairan di 7 danau di tanah-tanah desa Jalud. Danau-danau itu yang bernomor : 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, dan dari tanah-tanah Desa Qasra akan melintasi 3 danau dengan nomor: 1, 3, 4. Dengan demikian rencana tersebut akan menghancurkan jalur pengairan yang amat luas dari dua wilayah di desa Jalud dan Qasra.

Dijelaskannya bahwa pipa-pipa pengairan tersebut akan menyebabkan kerusakan di daerah-daerah pertanian, dan menghalangi para pemiliknya untuk bisa bekerja dalam jarak bermeter-meter dari pipa pengairan. Ditambah lagi kerusakan yang ditimbulkan oleh buldoser saat pengerjaan di sepanjang jalur pengairan, yang akan melintasi 70 persen pipa-pipa di wilayah Jalud dan sepanjang 4 km.

Dia menunjukkan pengumuman yang telah diterbitkan oleh otoritas penjajah yang menyatakan: “Para pemilik tanah dan orang-orang yang tinggal secara sah di wilayah tersebut di sepanjang jarak yang sudah ditentukan dalam perencanaan itu berhak menuntut penggantian atau kompensasi dari pelaksana proyek terkait kerugian mereka akibat pelaksanaan proyek. Dan mereka diperbolehkan mengajukan banding atas kompensasi kepada Komite Banding seperti yang telah ditetapkan dalam perkara itu terkait Komite Banding (Yudea dan Samaria) (No. 172) 1967 “.

Dia menegaskan bahwa para pemilik tanah tidak akan diizinkan untuk menyanggah atau menolak perluasan jalur pengairan yang melintasi tanah mereka yang akan menyebabkan kerusakan, dikarenakan lokasi jalur pengairan itu setelah selesai pembangunannya akan berubah menjadi jalan yang terlarang untuk didekati atau bekerja di sana atau hal yang semacamnya (i7).

Sumber: www.palinfo.com, terbit: 08/12/2018 – jam: 12:55:42 siang.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *