Pro Kontra Internasional Atas Rencana Perdamaian Trump


Rencana Perdamaian Amerika di Timur Tengah yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada hari Selasa (28/01) mendapatkan reaksi internasional yang beragam antara yang mendukung dan menolak dan yang mengajak untuk mengkaji kembali rencana itu sebelum diterapkan.

Turki menganggap bahwa rencana perdamaian Amerika ini terlahir sudah mati dan rencana itu bertujuan membunuh “solusi dua negara”. Turki menegaskan bahwa tanah air Palestina tidak dapat dibeli dengan uang.

Iran mengatakan bahwa “rencana memalukan yang diberlakukan oleh Amerika kepada Palestina adalah pengkhianatan zaman ini dan ditakdirkan untuk gagal.” Iran menyatakan kesiapannya untuk mengesampingkan segala perbedaan dan bekerja sama secara erat dengan semua negara di kawasan untuk menghadapi apa yang diistilahkannya dengan “rencana jahat Trump” itu.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Al-Safadi mengatakan bahwa mendirikan negara Palestina merdeka di atas teritorial 1967 dengan kota Baitul Maqdis sebagai ibukotanya adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian komprehensif dan abadi di Timur Tengah.

Perdamaian yang Adil

Safadi menekankan – dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pasca Presiden Amerika mengumumkan rencana itu – bahwa Yordania mendukung setiap upaya nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif yang diterima oleh semua semua bangsa. Dia mengajak dilakukannya negosiasi serius dan langsung yang membahas semua permasalahan terkini, yang didalamnya tercakup perlindungan bagi kepentingan Yordania.

Adapun Kementerian Luar Negeri Qatar, mengumumkan bahwa mereka menghargai upaya Amerika dalam menemukan solusi bagi konflik Arab-negara Zionis “selama itu masih dalam kerangka legitimasi internasional.”

Dia mengatakan bahwa semua negara Arab sebelumnya telah mengadopsi inisiatif perdamaian yang memiliki sejumlah prinsip perdamaian yang adil, dan bahwa tidak akan tercipta perdamaian tanpa melindungi hak-hak rakyat Palestina di kota Baitul Maqdis bagian timur;  hak kepulangan mereka ke tanah air Palestina, dan membangun negara yang berdaulat di atas territorial 1967.

Adapun Kementerian Luar Negeri Saudi memuji upaya Presiden Trump untuk mendamaikan antara Palestina dan negara Zionis, dan mendesak dimulainya negosiasi langsung antara kedua pihak di bawah sponsor Amerika untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif.

Sementara Kemenlu Mesir meminta kedua pihak yang berkepentingan untuk mempelajari dengan hati-hati visi Amerika untuk mencapai perdamaian, mencari tahu semua dimensinya dan membuka pintu-pintu dialog untuk melanjutkan negosiasi di bawah naungan Amerika.

Duta Besar UAE untuk Washington, Yousef Al-Otaiba, yang mengatakan bahwa UAE menghargai upaya Amerika yang berkesinambungan untuk mencapai kesepakatan damai antara Palestina dan negara Zionis, dan bahwa rencana tersebut merupakan inisiatif serius untuk mengatasi banyak masalah yang belum terselesaikan.

Hari ini, Rabu (29/01) Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa pembacaan pertama rencana Trump itu mengesankan penyia-nyiaan yang besar terhadap hak-hak Palestina yang sah.

Inggris menyambut melalui PM Boris Johnson rencana Trump, sedangkan Menlunya Dominic Rapp mengatakan rencana itu “jelas merupakan proposal yang serius,” mengajak pihak negara Zionis dan Palestina “untuk mempelajari rencana itu dengan jujur ​​dan adil, dan untuk memeriksa jika itu mungkin menjadi langkah pertama untuk kembali ke jalur negosiasi.” “.

Sementara Prancis menyambut baik rencana Amerika, dan mengatakan akan mempelajarinya dengan cermat, tetapi menekankan bahwa setiap rencana perdamaian di Timur Tengah harus sesuai dengan hukum internasional dan standar yang disepakati secara internasional.

Dia juga menekankan bahwa solusi dua negara untuk konflik negara Zionis-Palestina adalah penting untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah.

Di New York, juru bicara Sekjen PBB Stephen Dujarric, mengatakan bahwa posisi PBB dalam proses perdamaian Timur Tengah akan terus mematuhi resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum yang relevan, baik itu terkait semua pemukiman (Yahudi) dan kota Baitul Maqdis.

Adapun Uni Eropa, ia menganggap bahwa inisiatif perdamaian Amerika ini memberikan kesempatan untuk meluncurkan kembali upaya menuju solusi negosiasi yang bisa diterapkan.

Rusia, melalui wakil menteri luar negerinya, Mikhail Bogdanov, mengatakan bahwa rencana Trump merupakan salah satu inisiatif, tetapi bukan Washington yang membuat keputusan penyelesaiannya.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan kemarin, menjelang pengumuman rencana tersebut, bahwa apa yang dibocorkan dari “kesepakatan abad ini” mencerminkan penyelesaian yang berbeda dari yang diakui secara internasional, dan bahwa rencana AS harus dievaluasi yang paling pertama sekali oleh pihak Palestina dan negara Zionis.

Adapun Kementerian Luar Negeri Jerman  menggambarkan proposal perdamaian Amerika itu memunculkan banyak pertanyaan yang akan yang akan dibahas dengan mitra Uni Eropa.

Di Oslo, Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linda menyatakan dukungan negaranya untuk sikap PBB dalam menyelesaikan masalah Palestina berdasarkan “solusi dua negara”, sambil menegaskan bahwa solusi itulah yang jadi penjamin perdamaian yang adil dan berkelanjutan.


Kesepakatan yang Memalukan

Dari dalam negeri Palestina, Hamas mengatakan bahwa rencana yang diumumkan oleh Trump akan menjadi penyebab meledaknya konflik dengan penjajah Zionis, dan tidak akan menjadi sumber keamanan dan perdamaian di kawasan itu. Rencana itu bertujuan untuk melikuidasi masalah Palestina dan mengokohkan elemen-elemen negara ekstremis Yahudi yang rasis.

Pemimpin gerakan Jihad Islam, Daoud Shihab, mengatakan bahwa sikap Palestina yang menolak perjanjian ini akan dimaknai dengan semangat untuk memperkuat persatuan dan partisipasi dengan semua pihak nasional dalam menghadapi hal itu dan mengaktifkan perlawanan dalam segala bentuknya.

Hizbullah Libanon juga mengutuk rencana itu dengan menjulukinya sebagai “kesepakatan memalukan” dan upaya untuk melenyapkan hak-hak rakyat Palestina “yang historis dan sah”.

Di dalam negara Zionis, koalisi yang terdiri dari partai dan aliran Arab mengumumkan penolakan terhadap rencana Trump karena itu “melanggengkan penjajahan dan pemukiman.” Mereka mencatat bahwa itu adalah rencana untuk melikuidasi hak-hak rakyat Palestina dan mencegah perdamaian yang adil.

Pusat Informasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Pendudukan Palestina (B’Tselem) juga menganggap rencana Amerika sebagai rencana apartheid dan bukan rencana perdamaian. B’Tselem menganalogikan rencana itu dengan keju Swiss yang mengandung rongga di dalamnya, dimana presiden Amerika memberikan kejunya untuk negara Zionis dan rongganya untuk Palestina.

Adapun Amnesty International mengatakan bahwa rencana perdamaian Trump mengandung proposal yang melanggar hukum internasional dan menguatkan pencerabutan negara Zionis atas hak-hak Palestina (i7).

Sumber: Aljazeera, terbit: 29/01/2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *