“Perang Diplomasi” Untuk Palestina

Untuk mencapai kemerdekaan sebuah bangsa, tentu harus melibatkan seluruh pihak, baik internal dalam negeri maupun masyarakat internasional. Perjuangan rakyat Indonesia melawan berbagai penjajahan dari Portugis, Inggris, Belanda hingga Jepang, merupakan contoh nyata sejarah kemerdekaan yang berhasil. Berapa banyak jatuh korban dari berbagai generasi, hingga akhirnya mendapatkan apa yang dicita-citakan. Pengakuan internasional sangat dibutuhkan ketika proklamasi dikumandangkan.

Setelah kemerdekaan diraih, Indonesia masih harus berjuang mempertahankannya, dengan cara mencari dukungan dari negara-negara lain. KH. Agus Salim, Muhammad Hatta dan Muhammad Natsir tercatat sebagai salah satu negosiator internasional untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mesir dan Palestina merupakan negara yang dikunjungi dan memiliki saham besar terhadap kemerdekaan bangsa.

Palestina melakukan berbagai cara guna mencapai kemerdekaan. Rakyatnya dengan gagah berani melawan penjajah di dalam tanah air mereka, sementara pemerintah Palestina berusaha dengan jalur negosiasi dan diplomasi. Keduanya saling melengkapi satu sama lainnya.

Palestina saat ini membutuhkan dukungan politik internasional dalam meraih kemerdekaan. Setelah 69 tahun penjajahan (sejak Mei 1948), dukungan sudah sampai pada dikeluarkannya berbagai resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, pada 29 Nopember 2012 lalu, Palestina sudah menjadi negara pengamat bukan anggota di PBB. Akan tetapi, resolusi-resolusi yang dikeluarkan majelis umum PBB terkait Palestina, tidak pernah dipatuhi pihak Israel. Karena Israel dilindungi Amerika Serikat (AS) dan PBB merupakan lembaga bentukan negara-negara pemenang perang dunia kedua, khususnya AS. Israel dari lahirnya hingga kini menjadi anak emas AS. Selama AS masih mendukung Israel, selama itu pula perjuangan di Palestina akan terus berlangsung.

Baru-baru ini, salah seorang anggota komisioner tinggi HAM PBB berkebangsaan Yordania bernama Zeid Ra’ad Al Hussein bersiap akan mempublikasikan daftar nama-nama perusahaan AS dan Dunia yang bekerja di Permukiman Israel di wilayah jajahan Palestina. Publikasi ini direncanakan akan diumumkan pada akhir tahun 2017. Daftar nama perusahaan ini tentu akan berpengaruh terhadap investasi mereka jika diketahui publik.

Oleh karenanya, AS mengancam akan menghentikan bantuan pendanaan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB, apabila mereka mengungkap daftar nama perusahaan AS tersebut. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley telah mengirim surat ancaman jika mereka mempublikasikan “daftar hitam” perusahaan internasional yang bergerak di sektor komersil di permukiman Israel. Para pejabat diplomatik Israel di PBB pun memiliki misi untuk menggagalkan publikasi ini.

Israel tidak tinggal diam dengan rencana aksi Dewan HAM PBB. Israel mengancam lembaga-lembaga internasional yang mengadopsi “daftar hitam” tersebut akan ditinjau kembali atau ditarik izin kerjanya di wilayah pendudukan. Kementerian Strategis Israel juga menyebutkan bahwa penerbitan nama-nama perusahaan ini sama saja menjadikan PBB sebagai organisasi BDS (Boycott, Divesment, Sanctions), yaitu gerakan internasional yang mengkampanyekan pomboikotan, penarikan investasi dan penjatuhan sanksi terhadap Israel.

Apakah Dewan HAM PBB mau dan mampu mempublikasikan daftar perusahaan dunia yang bekerja di permukiman Israel? Jika mereka tidak umumkan, berarti Dewan HAM PBB kalah dalam diplomasi. Jika mereka umumkan, maukah negara-negara dunia memboikot perusahaan tersebut karena telah membantu dalam penjajahan Israel terhadap Palestina? Kita tunggu “Perang Diplomasi Untuk Palestina” hingga akhir tahun ini. (Salman Alfarisy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *