Penjajah Zionis Setujui 2.000 Rumah Pemukim Yahudi Baru di Tepi Barat

Pemandangan sebuah pemukiman Yahudi di Nablus Tepi Barat pada 2 April 2019 [Shadi Jarar’ah/Apaimages]

Penjajah Zionis telah menyetujui pembangunan 1.936 unit rumah di Tepi Barat yang dijajah, menurut Peace Now sebuah lembaga pemantau yang anti-pemukiman.

Menurut Peace Now, lampu hijau tersebut diberikan pada hari Ahad dan Senin lalu, ditambahkan pula bahwa 89 persen dari unit-unit baru itu akan dibangun di pemukiman yang mungkin harus dikosongkan Penjajah Zionis di bawah perjanjian perdamaian pada masa mendatang dengan Palestina”.

Menurut lembaga pemantau tersebut bangunan pemukiman Yahudi ilegal telah mengalami banyak peningkatan di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekutunya Presiden AS Donald Trump.

Sekitar 650.000 orang Yahudi negara Penjajah Zionis saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967 saat Zionis menjajah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Palestina menginginkan batas-batas territorial tersebut – termasuk juga Jalur Gaza – untuk mendirikan negara Palestina di masa depan.

Peace Now menyatakan “meskipun kurang memiliki mandat yang jelas, bagi pemerintah berkuasa ini adalah urusan bisnis seperti biasa – melanjutkan promosi besar-besaran konstruksi yang berbahaya dan tidak penting di daerah yang dijajah dan di tempat-tempat yang negara Penjajah Zionis akan harus mengosongkan diri nantinya.

Menurut Peace Now, 1.150 unit telah mendapatkan persetujuan tahap pertama dari proses perencanaan. Sebanyak 786 unit telah menerima pengesahan akhir, termasuk 258 yang akan dibangun di Haresha, sebuah “pos terdepan yang ilegal” di sebelah barat kota Ramallah di Tepi Barat.

Yesha Council, sebuah organisasi payung pemukiman Penjajah Zionis di Tepi Barat yang dijajah merayakan persetujuan itu dengan menyatakan: “Kami senang, pembangunan di Yudea, Samaria dan Lembah Yordan adalah hal biasa dan kami senang melihat bahwa setiap beberapa bulan rencana ini mengalami perkembangan yang dilakukan oleh Sub-komite Perencanaan Tinggi, ” mengacu pada Tepi Barat yang dijajah.

Menyerukan Peace Now, Dewan Yesha menambahkan bahwa “sudah waktunya bagi organisasi sayap kiri ekstremis untuk menerima bahwa AS juga telah menyatakan bahwa pemukiman itu … tidak bertentangan dengan hukum internasional dan mepraktikkan kedaulatan negara Penjajah Zionis [di daerah-daerah tersebut] adalah masalah konsensus di negara Penjajah Zionis.”

Akhir tahun lalu, pemerintahan Trump meninggalkan posisi lama AS yang sudah berjalan empat dekade bahwa eksistensi pemukiman Penjajah Zionis di wilayah yang dijajah “tidak konsisten dengan hukum internasional”.

Namun Uni Eropa, PBB dan lainnya telah menegaskan bahwa mereka masih terus menganggap pemukiman-pemukiman tersebut ilegal. (i7)

———–

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: January 7, 2020 at 1:36 siang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *