Penjajah Akan Bangun Stasiun Kereta Melintas Dekat Tembok Al-Buraq

Kota Baitul Maqdis – Juru bicara Kementerian Perhubungan negara Zionis membenarkan bahwa instansi yang bernama Komite Infrastruktur Nasional telah sepakat untuk membangun stasiun kereta api di dekat Tembok Al-Buraq di Kota Tua Baitul Maqdis yang dijajah.

Menteri Transportasi Zionis, Biszil Smotrich, menggambarkan langkah komite tersebut sebagai keputusan bersejarah.

Di sisi lain, direktur Al-Quds Center untuk Hak Sosial dan Ekonomi Ziyad Al-Hamouri mengatakan: Proyek ini dan semua proyek negara Zionis lainnya yang ada di sekitar Kota Tua bertujuan hanya untuk melayani penduduk Yahudi di kota itu dengan mengorbankan wagra Palestina.

Dia menambahkan, “negara Zionis ingin mengarahkan pariwisata dan berbagai perusahaan ke kota bawah tanah yang sedang dibangun di bawah Kota Tua.”

Patut dicatat bahwa stasiun kereta baru ini merupakan perpanjangan dari jalur kereta berkecepatan tinggi yang mulai beroperasi pada akhir Desember antara Tel Aviv dan Baitul Maqdis.

Media-media negara Zionis mengindikasikan bahwa pekerjaan bagi peluncuran kereta ekspres dimulai dari Stasiun Yitzhak Navon di gerbang kota yang dijajah itu hingga ke Tembok Al-Buraq, di jalur yang semuanya melintasi bawah tanah.

Jalur ini memanjang dari bawah Jalan Jaffa di Baitul Maqdis, pada kedalaman sekitar 80 meter dari Stasiun Navon Yitzhak hingga kedalaman 50 meter saat mencapai stasiun Tembok (Al-Buraq), yang akan dinamai Stasiun Donald Trump.

Sejak mengambil alih kepresidenan Amerika Serikat pada tahun 2017, Trump telah mengambil beberapa keputusan yang menguntungkan negara Zionis, dimana yang paling menonjol adalah pengakuannya pada akhir tahun itu terhadap Baitul Maqdis baik bagian barat ataupun timurnya sebagai ibukota bersatu bagi negara Zionis.

Sementara itu, Kemenlu Yordania mengutuk kesepakatan pemerintah negara Zionis untuk memperluas jalur kereta ekspres yang menghubungkan Tel Aviv dan Baitul Maqdis ke Kota Tua di Baitul Maqdis jajahan, dan membangun beberapa stasiun kereta di Kota Tua.

Juru bicara kementerian tersebut, Duta Besar Dhaifallah Al-Fayez, mengatakan bahwa langkah sepihak ini merupakan pelanggaran mencolok hukum internasional dan hukum humaniter internasional, dan berbagai resolusi PBB dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), sebagaimana dilansir oleh Kantor Berita Yordania (Petra).

———-
Sumber: www.palinfo.com, terbit: Rabu, 19 Februari 2020 pukul 11:28 malam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *