Pemerintah Zionis Ajukan RUU Anti Teroris Baru

Yayasan Solidaritas HAM Palestina mengungkap rincian baru RUU anti teroris baru yang diajukan Menteri Kehakiman Zionis Tzep Levni ke Komisi Hukum dan Pengadilan Zionis. Peneliti Yayasan Solidaritas HAM Palestina, Ahmad Baitawi, menyebutkan telah disetujui komisi mengajukan draf UU ini ke Knesset untuk mendapatkan persetujuan, sebagai pengganti dari UU Darurat yang diberlakukan pemerintah Zionis.

Baitawi menyatakan bahwa RUU ini sudah dibuat pada tahun 2010 oleh kementrian kehakiman, dinas intelijen Shin Bet, kementrian perang, dewan keamanan nasional, dan kementrian luar negeri. Meski di luarnya berbicara tentang pelanggaran keamanan yang dilakukan orang Palestina dan ‘Israel’ khususnya dari kelompok kiri, namun orang Palestina lah yang paling dirugikan dari RUU ini.

Baitawi menegaskan bahwa RUU ini menambah kewenangan dinas intelijen Shin Bet dan memberi formula hukum untuk melakukan penahanan administratif. Serta diperbolehkan mencegah pertemuan tawanan dengan pengacaranya selama lebih dari 30 hari. Berdasarkan RUU ini, “terorisme” dalam pandangan Zionis tidak hanya terbatas pada perbuatan yang mengakibatkan kerugian fisik pada Zionis namun juga perbuatan bukan kekerasan.

Ada perluasan cakupan organisasi teroris, aksi terorisme, rasisme pada organisasi teroris dan perluasan tanpa batas cakupan terorisme. Sebagai contoh adalah bisa seseorang memberikan sumbangan dana untuk salah satu organisasi yang mendukung lembaga-lembaga pendidikan Palestina dan bagian darinya yang secara natural menginduk pada gerakan Hamas, maka bisa dianggap telah mentransfer dana kepada “teroris”.

RUU ini juga memungkinkan bagi Shin Bet untuk menuntut orang-orang yang menunjukkan simpatinya pada Hamas atau menentuk simbul negara penjajah Zionis seperti pembakaran bendera ‘Israel’.

RUU ini juga memberikan izin penggunaan “bahan-bahan rahasia”, yakni informasi yang diklaim otoritas penjajah Zionis sebagai informasi intelijen. Secara umum penggunaan bahan-bahan rahasia ini sekarang dibatasi. Apabila RUU ini disetujui maka akan menjadi biasa saja.

UU ini juga memberi kewenangan kepada menhan sesuai dengan pertimbangan sendiri mengumumkan organisasi apapun sebagai organisasi teroris. Berbeda dengan UU yang berlaku saat ini di Inggris yang memberi hak untuk mengajukan keberatan, UU baru Zionis ini tidak memberi hak bagi anggota organisasi untuk membela diri terhadap keputusannya. Cara satu-satunya hanya lewat Mahkamah Agung.

UU ini juga menilai apapun yang membahayakan sekitar dianggap sebagai teroris. Dengan UU ini memungkinkan untuk menuduh setiap orang Palestina yang melempar puntung rokok, misalnya, kemudian menyebabkan kobaran api maka bisa dianggap sebagai teroris.

Tuduhan kecil ini bisa berakibat pada penjara hingga 3 tahun, dengan tuduhan membakar bendera Zionis atau memberi sumbangan kepada organisasi sosial bahkan banyak karena menunjukkan simpati dengan sebuah organisasi yang dianggap otoritas Zionis sebagai teroris. (infopalestina)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *