PBB: ‘Penjajah Zionis Bertekad Lakukan Aneksasi Lebih Luas Lagi’

Michael Lynk, Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM di Palestina mengatakan “…Negara Penjajah Zionis menangkap dan menyidang antara 500 hingga 700 anak-anak Palestina di Pengadilan Militer setiap tahunnya.”


Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM di Palestina pada hari Jumat (12/07/2019) mengangkat kekhawatiran tentang kurangnya akuntabilitas HAM di Palestina dan menyatakan bahwa negara Penjajah Zionis  telah membidik aneksasi wilayah lebih luas lagi, demikian seperti dilaporkan oleh Kantor Berita Anadolu.

Pernyataan Michael Lynk muncul saat berada di Amman, Yordania setelah kunjungannya selama sepekan, di mana ia berkumpul bersama dengan organisasi HAM Palestina dan negara Penjajah Zionis karena ia ditolak masuk ke Palestina oleh otoritas negara Penjajah Zionis.

Dia mengatakan, bahwa penolakan negara Penjajah Zionis bagi izin masuk itu bertentangan dengan kewajiban negara Penjajah sebagai salah satu anggota PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa pemukiman Penjajah Zionis adalah ilegal, aneksasinya atas Yerusalem Timur adalah melanggar hukum, dan pelanggarannya terhadap HAM Palestina merusak berbagai kesepakatan dan perjanjian internasional. Sekarang adalah waktunya bagi komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban negara Penjajah Zionis sepenuhnya atas tindakannya, dan untuk menetapkan jika peran negara Penjajah Zionis sebagai kekuatan yang menjajah telah melampaui garis merah terang menjadi  sesuatu yang ilegal.

Setiap Jumat, warga Palestina yang hidup di Tepi Barat dijajah Penajajah Zionis  melakukan demonstrasi untuk memprotes kebijakan Penjajah Zionis selama puluhan tahun yang membangun pemukiman khusus bagi orang Yahudi saja di atas tanah yang dirampas dari rakyat Palestina.

Menurut perkiraan, ada 640.000 pemukim Yahudi saat ini yang tinggal di 196 pemukiman Yahudi yang berbeda-beda (dibangun dengan persetujuan pemerintah negara Penjajah Zionis) dan lebih dari 200 pemukim “di luas pos” (dibangun tanpa persetujuan dari negara Penjajah Zionis) di seluruh Tepi Barat.

Hukum internasional menganggap Tepi Barat, termasuk kota Baitul Maqdis (Yerusalem) Timur, sebagai “wilayah jajahan” dan menganggap semua kegiatan pembangunan pemukiman Yahudi di sana sebagai ilegal.

Sejak protes anti-penjajahan dimulai di Gaza lebih dari satu tahun yang lalu, puluhan pengunjuk rasa telah dibunuh- dan ribuan lainnya menderita luka-luka – oleh pasukan negara penjajah Zionis yang dikerahkan di dekat kawasan penyangga (buffer zone). (i7)

————–

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 12 Juli 2019, pukul: 21:15.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *