Palestina Laporkan Kejahatan Perang ke ICC Atas Penghancuran Khan Ahmar

Pasukan Penjajah Zionis terlihat menggunakan kekerasan untuk memerangi warga Palestina saat mengusir mereka dari rumahnya di Desa Khan Ahmar Yerusalem, tanggal 4 Juli 2018 [Issam Rimawi /Anadolu Agency]
 

Palestina kemarin (11/09) melaporkan tuduhan kejahatan perang ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas penghancuran Khan Ahmar yang telah direncanakan ‘Israel’.

Kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat, menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah melayangkan laporannya kepada Jaksa ICC, Fatou Bensouda kemarin atas kejahatan perang ‘Israel’ di wilayah Palestina yang dijajah (OPT), khususnya pembongkaran terjadwal atas Khan Ahmar, sebuah desa Badui di Tepi Barat yang terjajah.

Berbicara dalam konferensi pers di Ramallah, Erekat menjelaskan bahwa pelaporan itu ” terfokus kepada kejahatan perang yang terjadi di Khan Ahmar, khususnya kejahatan pemindahan secara paksa, pembersihan etnis dan penghancuran properti warga sipil,” demikian seperti dilansir oleh WAFA.

Erekat juga merilis video di laman Twitter Departmen Urusan Negosiasi PLO yang mendesak Bensouda untuk bertemu dengan Dewan Khan Ahmar dan Walid Assaf, Ketua Panitia Perlawanan terhadap Tembok dan Pemukiman (Yahudi). Erekat menambahkan “kami harap investigasi resmi dapat segera dibuka – dan kami telah memantapkan diri untuk mengambil jalur ini dan berjuang di DK-PBB dan Majelis Umum PBB, Dewan HAM dan Pengadilan Internasional.

Langkah ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton mengancam memberikan sanksi terhadap ICC dan mengklaim bahwa lembaga tersebut adalah “mati bagi [kami]” dalam upayanya untuk melindungi kepentingannya sendiri dan juga ‘Israel’. Bolton menjelaskan bahwa “Amerika Serikat akan menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk melindungi warga negara kami dan sekutu-sekutu kami dari penuntutan yang tidak adil oleh pengadilan yang tidak sah ini. Kami tidak akan bekerja sama dengan ICC. Kami akan membiarkan ICC mati dengan sendirinya.” Menanggapi komentar Bolton, ICC menyatakan, hari ini, bahwa lembaga ini akan” terus melakukan tugasnya tidak terpengaruh, sesuai dengan […] pandangan menyeluruh terhadap penegakan hukum”.

Ini bukan kali pertama Palestina menyerahkan laporan ke ICC. Pada bulan Mei, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengajukan permohonan kepada ICC untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang melekat dalam kebijakan pemukiman ‘Israel’. Pengajuan tersebut terkait pemindahan paksa terhadap warga Palestina, pembunuhan di luar hukum, perampasan ilegal atas tanah dan properti, pembongkaran rumah warga Palestina dan properti lainnya, aksi represif terhadap aksi protes melalui pembunuhan terhadap peserta protes damai dan kebijakan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan secara besar-besaran.

Pada Mei lalu juga, Sindikat Wartawan Palestina (PJS) mengajukan kasus ke ICC terhadap beberapa pejabat dan institusi ‘Israel’ yang terlibat langsung dalam kejahatan terhadap media Palestina. Kasus tersebut bertujuan untuk menyoroti pembunuhan terhadap wartawan Palestina Yaser Murtaja dan Ahmed Abu Hussein, serta cedera yang dialami oleh sekitar 90 orang wartawan akibat serangan ‘Israel’ di Jalur Gaza sejak awal 2018 di tengah-tengah aksi ‘Pawai Kepulangan Akbar’.

Khan Ahmar, desa Badui yang terkait dengan pengajuan  terbaru Palestina ke ICC, telah dijadwalkan pembongkarannya oleh ‘Israel’ karena diduga desa tersebut dibangun di atas tanah negara “Israel’. Pekan lalu, Pengadilan Tinggi ‘Israel’ memberi lampu hijau bagi pembongkarannya, menolak permohonan bagi penyelamatan desa itu dan menyatakan kembali perintah sementara yang melarang Otoritas ‘Israel’ dari melanjutkan penggusuran. Pertanyaan dimana  warga Khan Ahmar akan dipaksa tinggal masih belum terjawab setelah beberapa lokasi alternatif yang disarankan ‘Israel’ ditolak. Sebelumnya, ‘Israel’ telah menyarakankan warga Badui ini untuk direlokasikan ke sebuah lokasi penimbunan di dekat kota yang tidak Jauh, Abu Dis atau barat daya Jericho, yang keduanya akan terhitung sebagai pemindahan paksa yang masuk kategori kejahatan perang menurut pasal 8 Statuta ICC (i7).

———————–

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit 12/09/2018, jam: 12:23 siang.

, , ,

About Kholid Abdullah

Kholid Abdullah bekerja sebagai tutor Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di beberapa lembaga swasta. Selain mengajar, aktifitas harian yang rutin dilakukannya adalah melakukan alih bahasa dari media berbahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk mengisi konten situs ASPAC (Asia Pacific Community for Palestine). Saat ini Kholid sedang menyusun sebuah ebook “Antologi Puisi & Nyanyian Perlawanan Palestina”. Untuk mengirim pesan kepadanya, bisa melalui email: interiorasap@gmail.com.
View all posts by Kholid Abdullah →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *