Pakar hukum: Tahan Terus Warga Palestina, Arab Saudi Dianggap Langgar Hukum Internasional

Warga Palestina ambil bagian dalam aksi protes sebagai bentuk solidaritas terhadap para tahanan di Arab Saudi, di depan kantor Palang Merah di kota Gaza tanggal 16 Oktober 2019. [Ashraf Amra/Apaimages] – MEMO

Kota Al-Quds Jajahan – Pakar Hukum Internasional, Dr. Anis Fawzi Qassem, menegaskan bahwa pemerintah Saudi harus segera membebaskan semua tahanan Palestina dan Yordania, terutama karena proses penahanan terhadap mereka dilakukan tanpa memiliki landasan hukum, dan karenanya menuntut agar mereka diekstradisi ke Yordania.

Dr. Anis yang juga menjabat sebagai Ketua Kongres Rakyat Nasional Palestina di luar negeri, mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan Quds Press, keterkejutannya terhadap proses penahanan itu pada prinsipnya. Dijelaskannya bahwa para tahanan tersebut memiliki catatan reputasi yang baik di Arab Saudi selama beberapa dekade. Dijelaskannya bahwa cara penangkapan mereka dan tabiat vonis yang dijatuhkan terhadap mereka sebagai bentuk pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional.

Dia menegaskan bahwa para tahanan tersebut sebelumnya melakukan kerja berkhidmat dan mendukung rakyat Palestina secara terbuka, bahkan lebih jauh lagi, bahkan pemerintah Saudi secara jelas-jelas mengetahui berbagai pergerakan dan sepak terjang mereka, selama beberapa dekade.

Arab Saudi telah secara sewenang-wenang menangkap sejumlah mahasiswa, akademisi, dan pemegang status muqim di negara itu setahun yang lalu. Diantara mereka termasuk Muhammad al-Khudari, pejabat yang membidangi hubungan antara Hamas dan Kerajaan Arab Saudi, tanpa menerbitkan tuduhan resmi terhadap mereka. Beberapa dari mereka telah menjalani peradilan tanpa diketahui lagi nasibnya, demikian seperti dijelaskan oleh beberapa organisasi HAM.

Quds Press menyatakan bahwa Pemerintah Saudi sejak tanggal 8 Maret tahun lalu mulai menyidang sekitar 62 orang warga Palestina (beberapa di antaranya adalah pemegang paspor Yordania) yang tinggal di dalam kerajaan tersebut.

Dr. Anis melanjutkan, “Saya meyakini ini adalah penahanan politik. Intinya adalah tidak ada peradilan bagi mereka atas tuduhan yang mereka tidak pernah lakukan.”

Dia menjelaskan bahwa “sesuai dengan protokol internasional yang berlaku di dunia, pemerintah Saudi berkewajiban untuk segera membebaskan mereka dan memulangkannya ke negara mereka, sebagai pemilik keputusan bagi peradilan atau pembebasan terhadap mereka secara mutlak. Inilah yang telah kita saksikan di beberapa negara yang khawatir akan masuknya virus Corona ke penjara-penjara mereka, yaitu membebaskan para tahanan tanpa menunda-nundanya.”

————-
Sumber: www.palinfo.com, terbit: Kamis, 2 April, 2020, jam: 18:43.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *