Otoritas Palestina Tolak Panjarahan Hak Para Syuhada dan Tawanan

Pejabat Palestina telah menyatakan penolakan terhadap keputusan Israel untuk memotong sebagian dana yang harus dibayarkan Israel kepada Otoritas Palestina, sebagai hukuman karena memberikan dana bantuan kepada para tahanan dan keluarga para syuhada. Para pejabat Palestina itu juga menolak keputusan pemerintah Israel yang akan membangun ribuan unit pemukiman (Yahudi).

Penolakan tersebut terjadi dalam sebuah pertemuan Senin antara Perdana Menteri Palestina Rami al-Hamdallah, Kepala Otoritas Urusan Sipil Hussein al-Sheikh dan Menteri Keuangan dan Perencanaan Shukri Bishara dengan Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon dan Koordinator Pemerintah Israel Yoav Mordehai.

Lembaga kementerian untuk Urusan Legislatif di Israel telah meratifikasi undang-undang tersebut sehingga pihak Penjajah Israel dapat melakukan pemotongan alokasi dana yang diperuntukan bagi Otoritas Palestina dimana darinya akan dikeluarkan hak bagi narapidana dan keluarga yang ditinggalkan para syuhada.

Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengatakan bahwa pada setiap akhir tahun pihaknya memberikan sejumlah dana kepada Otoritas Palestina yang akan diserahkan kepada narapidana dan keluarga para syuhada. Jumlah dana ini akan diambil dari alokasi dan pendapatan pajak Otoritas Palestina yang kemudian dipindahkan ke dana kompensasi bagi kasus yang diajukan warga Israel terhadap warga Palestina.

Para pejabat Palestina tersebut meminta pemerintah Israel untuk segera menghentikan semua prosedur dan keputusan terakhirnya, dan menariknya kembali karena berpotensi mengancam terhadap solusi bagi kedua negara. Pemerintah Palestina sebelumnya telah menggambarkan rancangan undang-undang Israel terkait pemotongan dana Otoritas Palestina ini sebagai pembajakan dan pencurian secara terang-terangan.

Pengepungan Gaza

Di sisi lain, pihak Palestina menuntut dihentikannya pengepungan Israel terhadap Jalur Gaza, dan memberikan kemudahan bagi pergerakan individu dan perdagangan antara Tepi Barat – Gaza – dunia luar, supaya beban krisis ekonomi menjadi lebih ringan.

Pihak Palestina juga menekankan perlunya memberikan fasilitas yang diperlukan bagi pendirian proyek-proyek Palestina di wilayah yang ditunjuk (C), percepatan prosedur perizinan untuk pembentukan kawasan industri di Tarqumiya di Hebron, dan isu-isu lain yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari warga Palestina (Aljazeera/i7)

————-

Keterangan Foto:

Sidang Kabinet Palestina di Ramallah (Arsip Al-Jazeera)

About Kholid Abdullah

Kholid Abdullah bekerja sebagai tutor Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di beberapa lembaga swasta. Selain mengajar, aktifitas harian yang rutin dilakukannya adalah melakukan alih bahasa dari media berbahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk mengisi konten situs ASPAC (Asia Pacific Community for Palestine). Saat ini Kholid sedang menyusun sebuah ebook “Antologi Puisi & Nyanyian Perlawanan Palestina”. Untuk mengirim pesan kepadanya, bisa melalui email: interiorasap@gmail.com.
View all posts by Kholid Abdullah →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *