Otoritas Palestina: Donasi Internasional Turun 60% Dalam 6 Tahun

Menteri Keuangan Otoritas Palestina (PA) Shukri Bishara kemarin mengungkapkan bahwa donasi internasional kepada Otoritas Palestina telah menurun hingag 60 persen dalam kurun enam tahun terakhir.

Itu diungkapkan saat sidang mendesak yang diadakan di ibukota Mesir Kairo tingkat menteri keuangan negara-negara Arab guna membahas cara-cara untuk membantu Otoritas Palestina, yang dianggap berada di ambang kehancuran finansial. Bishara meminta negara-negara Arab untuk meningkatkan jaringan keamanan finansial senilai $ 155 juta per bulan, demikian seperti dilansir oleh Al-Watan Voice.

Bishara juga menyatakan bahwa donasi internasional kepada Otoritas Palestina telah menurun secara substansial, dari $ 1 miliar lebih pada tahun 2013 menjadi kurang dari $ 450 juta pada 2018 – penurunan sekitar 60 persen.

Namun, Bishara menekankan bahwa Otoritas Palestina telah “melanjutkan menerapkan strategi

[nya]

, tanpa mengambil pinjaman lebih banyak lagi dan memastikan hutang publik tidak melebihi 11 persen dari PDB”.

Selama enam tahun terakhir, Bishara mencatat bahwa Otoritas Palestina telah mengejar beberapa tujuan: untuk secara bertahap mengurangi defisit anggaran dan untuk mempersiapkan diri ketika donasi internasional berhenti. “Kami telah berhasil menggandakan pendapatan kami selama enam tahun terakhir melalui rasionalisasi dan reformasi, namun kami menurunkan pajak penghasilan dari 20 menjadi 15 persen pada tahun 2016,” kata menteri keuangan.

Dia menambahkan: “Defisit saat ini menurun dari 13 persen pada tahun 2013 menjadi 4,5 persen pada tahun 2018 dan kami berencana mencapai 2,5 persen sebelum terjadinya krisis terkini.”

Bishara juga membahas dampak penjajahan Zionis yang sedang berlangsung di Tepi Barat sebagai satu faktor yang menghambat kemajuan finansial, dengan mengatakan bahwa “agar tidak menipu diri sendiri, terlepas dari semua pencapaiannya, kami yakin bahwa kami tidak dapat mencapai ekonomi yang makmur dan pembangunan berkelanjutan karena hambatan yang dibuat oleh penjajah Zionis ”.

Dia bertanya: “Bagaimana kami bisa mencapai pembangunan yang berkelanjutan di saat 64 persen dari Areal-C telah menjadi subyek pengembangan permukiman penjajah Zionis dan diserahkan bagi kepentingan militer penjajah Zionis? Bagaimana kami bisa mengembangkan proyek infrastruktur, perumahan dan pertanian kami sementara hak kami yang paling sederhana yaitu air dirampas? ”

Bishara menyimpulkan dengan bertanya “bagaimana kami bisa mengembangkan sektor pariwisata sementara ada lebih dari 700 pos pemeriksaan militer penjajah Zionis yang tersebar di Tepi Barat,” menunjuk kepada bocoran tipis akhir pekan ini dari isi ‘Kesepakatan Abad Ini’ yang lama ditunggu-tunggu yang merekomendasikan pembangunan sektor pariswisata di wilayah territorial Palestina yang dijajah.

Kesepakatan tersebut mengusulkan hampir $ 1 miliar bagi pembangunan sektor pariwisata Palestina, yang telah diberi label “gagasan yang tampaknya tidak praktis” mengingat penjajahan Zionis yang masih terus berlangsung di Tepi Barat dan pengepungan terhadap Jalur Gaza. (i7)

———–

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 24 Juni 2019 pukul 10:14 pagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *