OKI Tolak ‘Rencana Perdamaian’ Trump

Pemandangan saat rapat tingkat menteri OKI di Jeddah, Saudi Arabia on 3 Februari 2020 [Fatih Aktaş/Anadolu Agency]

Pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah hari Selasa (03/02) dengan tegas menolak rencana Timur Tengah Trump, dan menyerukan “semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau bekerja sama dengan upaya pemerintah AS untuk menegakkannya dengan cara atau bentuk apa pun . “

Organisasi dunia Islam, yang merupakan organisasi antar pemerintah terbesar kedua setelah PBB, mengatakan dalam pernyataannya kemarin bahwa mereka “menolak rencana AS-negara Zionis ini, karena tidak memenuhi aspirasi minimum dan hak-hak sah rakyat Palestina, dan bertentangan dengan kerangka acuan proses perdamaian.”

Pertemuan tingkat menteri tersebut, yang dihadiri perwakilah dari seluruh 57 negara anggota selain Iran, setelah Arab Saudi menolak untuk mengeluarkan visa kepada para diplomat negara itu, berlangsung dua hari setelah Liga Arab menolak kesepakatan itu.

Pertemuan luar biasa terbuka itu kemudian mengadopsi sebuah resolusi untuk mengungkapkan keprihatinan atas “pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip hukum internasional” dan menyerukan “kepada pemerintah Amerika untuk mematuhi perjanjian internasional yang disepakati terkait kerangka acuan hukum bagi perdamaian yang berkeadilan, abadi dan komprehensif”.

OKI mengatakan resolusi tersebut mempertahankan sikap sebelumnya, dengan komitmen berkelanjutan untuk “mengakhiri penjajahan negara Zionis terhadap Palestina”.

Rencana itu, yang oleh Trump disebut sebagai “kesepakatan abad ini” memiliki bayangan pembentukan negara Palestina di atas sekitar 70 persen Tepi Barat, sebagian besar Jalur Gaza dan beberapa kantong kecil tanah di negara Zionis bagian selatan. Kota Baitul Maqdis, ibukota historis Palestina, akan “tetap sebagai ibukota negara Zionis yang tak terbagi”, demikian seperti dikatakan Trump saat mengumumkan kesepakatan itu di Washington pada Selasa lalu.

Menteri Luar Negeri Libanon, Nassif Hitti, yang berbicara di Jeddah hari itu menolak kesepakatan Trump tersebut dengan mengatakan: “Usulan yang dibuat dengan judul perdamaian adalah solusi berdasarkan pada sebuah negara Palestina yang terlihat semi-berdaulat dan di di atas beberapa potong tanah Palestina, sambil berusaha untuk menambah legitimasi kepada penjajahan Zionis dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan resolusi internasional.”

Meskipun tidak dapat hadir di dalam konferensi di Jeddah, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebut kesepakatan Trump itu sebagai rencana “hayalan”, sementara juru bicara kementerian luar negeri Abbas Mousavi menyebut rencana itu sebagai “pengkhianatan abad ini” “yang ditakdirkan untuk gagal”.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Benny Gantz, yang keduanya hadir di Washington untuk mempublikasikan perjanjian itu, secara terbuka menyambutnya. Dengan Netanyahu menyebut rencana itu sebagai sebuah “solusi sama-sama menguntungkan” bagi kedua belah pihak, sebuah “rencana besar bagi negara Zionis …. [dan] rencana besar bagi perdamaian ”.

Para pemimpin Palestina tidak hadir dalam pengumuman kesepakatan itu di Washington, dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas kemudian mengumumkan dari Kairo “bahwa tidak akan ada lagi hubungan denganmu [negara Zionis] dan Amerika Serikat, termasuk kerja sama keamanan”.

Penasihat Presiden AS, Jared Kushner, mengatakan Senin lalu, bahwa jika Otoritas Palestina tidak dapat menerima persyaratan dari perjanjian itu maka “Saya kira kita tidak bisa membuat negara Zionis mengambil risiko untuk mengakui mereka sebagai negara”. (i7)
————

Sumber: www.middleeastmonitor.com, tanggal: 03 Februari 2020, pukul: 15:31.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *