Netanyahu Eksresi Partai Koalisi Hingga Akhir Masa Jabatannya

Sumber media Israel berspekulasi bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang bekerja melakukan ekskresi terhadap partai-partai gabungan yang membentuk koalisi pemerintah, terutama “Haredim”  (ultra-Ortodoks), di mana dia mengharuskan mereka tetap berada dalam koalisi pemerintah dan tidak memecah diri dari pemerintah meski telah dilayangkan dakwaan terhadap Netanyahu terkait kasus korupsi yang sedang dihadapinya.

Netanyahu sedang berupaya melakukan normalisasi terhadap krisis kolasisi yang meledak sekitar sepekan yang lalu yang dilatarbelakangi tuntutan partai-partai “Haredim” (ultra-ortodox) untuk membatalkan undang-undang   perekrutan (militer) dan persyaratan pemungutan suara berdasarkan APBN tahun 2019. Menurut undang-undang “Haredim” dibebaskan dari perekrutan dan wajib militer bagi angkatan bersenjata Israel.

Sumber-sumber Likud mengatakan Netanyahu diperkirakan akan meminta agar para rekanannya berjanji untuk tetap berada dalam koalisi sampai pemilu November 2019 sebagai syarat agar pemerinthahannya saat ini terus berlanjut.

Menurut sumber tersebut, sebagai syarat berlanjutnya eksistensi pemerintah ini, Netanyahu bermaksud mencari solusi yang disepakati dalam rancangan undang-undang “Perekrutan”, dan menghentikan semua undang-undang terkait masalah agama dan negara sampai pemilu nanti.

Netanyahu akan meminta rekanan koalisinya untuk menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak akan mengundurkan diri meski ada dakwaan yang diajukan terhadap dirinya dan proses peradilannya,” Haaretz mengutip sumber-sumber Likud.

Channel TV-2 Israel mengatakan bahwa Netanyahu akan melakukannya demi mencegah sekutunya mengundurkan diri dalam situasi dilayangkannya surat dakwaan terhadap dirinya sebelum permulaan  tahun mendatang. Menurut sumber tersebut, Netanyahu juga bermaksud untuk meminta solusi yang disepakati bersama terkait rancangan undang-undang tentang perekrutan, yang seharusnya disetujui pekan ini

Mengenai dampak krisis koalisi itu, Netanyahu bertemu Sabtu malam dengan ketua-ketua dari partai koalisi dan partai-partai Haredim (ultra-Orthodox) dalam upaya untuk menemukan solusi atas krisis yang berasal dari rancangan undang-undang perekrutan. Sumber yang dekat dengan Netanyahu mengatakan bahwa dia meminta para pemimpin partai untuk menunjukkan fleksibilitas dan menegaskanan bahwa dia tidak menginginkan pelaksanaan pemilu yang lebih cepat.

Pada hari Rabu siang, anggota Knesset dari partai-partai agama mengajukan draf rancangan undang-undang baru ke dalam agenda komite menteri untuk disahkan. Ini pada dasarnya adalah prosedur teknis, yang bertujuan untuk memenuhi penjadwalan waktu. Dan bagi yang memerlukan usulan apapun dapat mengajukan ke Komite pada hari Ahad. Belum jelas apakah sebuah kesepakatan telah dicapai dalam koalisi yang memungkinkan persetujuan atas rancangan undang-undang komite tersebut.

RUU tersebut ditandatangani oleh sembilan anggota Knesset dari Yahdut Htorah dan Shas, meskipun Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman dan Menteri Keuangan Moshe Kahlon tidak memberikan persetujuan mereka atas langkah tersebut, namun demikian semua menteri kabinet diperkirakan akan memberikan persetujuannya. Sebagai jawaban atas komentar tersebut seorang anggota Knesset dari Yisrael Beiteinuberkata “Sejauh ini, tidak ada usulan kompromi yang telah disampaikan kepada kami dan kami tidak mencari kompromi. Kami hanya akan mendukung proposal yang datang dari pihak militer dan kementerian keamanan,”

Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, Lieberman telah mengeskalasikan sikapnya dalam beberapa hari terakhir. Dalam komentar dan kicauannya Sabtu malam, dia mungkin akan mengirim sebuah pesan bahwa dia tidak berniat menarik diri dari tuntutannya untuk memberlakukan undang-undang perekrutan yang  baru dengan partisipasi dari Badan Keamanan Israel dan militer  Israel.

Lieberman mengkritik perilaku partai-partai Haredim (ultra-Orthodox) dalam krisis ini. Lieberman dalam tulisannya mengatakan “RUU yang sedang disusun saat ini bukanlah solusi pertengahan melainkan sebuah penyerahan diri terhadap eksresi ,” Lieberman berjanji bahwa “Yisrael Beiteinu hanya akan mendukung rancangan undang-undang yang dibuat oleh pihak keamanan dan militer. Tidak ada kompromi dalam hal keamanan.

Seorang sumber yang dekat dengan Netanyahu mengatakan kepada situs Walla: “Kami meminta Haredim untuk tidak menimbulkan masalah kontroversial di Knesset dan tidak menambahkan lebih banyak bom lagi. Jika kesepakatan tercapai, maka kemungkinan Haredim dan para Rabi akan mengajukan banding ke majlis-majlis Taurat untuk mencapai kesepakatan seputar teks undang-undang dan ketundukannya terhadap pemungutan suara saja dalam pembacaan pendahuluan, dan tidak dalam tiga pembacaan. “

Pada hari Minggu siang, Netanyahu diperkirakan akan bertemu dengan semua ketua partai koalisi pemerintah. Sumber yang dekat dengan Netanyahu menegaskan bahwa prioritas perdana menteri adalah melanjutkan agenda pemerintah sebelum akhir masa jabatannya pada bulan November 2019. Hal ini memerlukan persetujuan mitra koalisinya (Arab48/i7).

About Kholid Abdullah

Kholid Abdullah bekerja sebagai tutor Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di beberapa lembaga swasta. Selain mengajar, aktifitas harian yang rutin dilakukannya adalah melakukan alih bahasa dari media berbahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk mengisi konten situs ASPAC (Asia Pacific Community for Palestine). Saat ini Kholid sedang menyusun sebuah ebook “Antologi Puisi & Nyanyian Perlawanan Palestina”. Untuk mengirim pesan kepadanya, bisa melalui email: interiorasap@gmail.com.
View all posts by Kholid Abdullah →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *