Negara Penjajah Zionis Pertimbangkan Tolak Masuknya Penyelidik ICC sebagai Tanggapan atas Penyelidikan Kejahatan Perang

Negara Penjajah Zionis sedang mempertimbangkan untuk mencegah masuknya para pejabat dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai tanggapan atas keputusan kepala jaksa penuntut untuk menyelidiki kemungkinan adanya  kejahatan perang di dalam territorial Palestina yang dijajah, demikian seperti dilaporkan oleh media setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‘Israel Hayom’ melaporkan kemarin (23/12) bahwa perwakilan dari beberapa kementerian:  Urusan Luar Negeri, Keadilan dan Dewan Keamanan Nasional negara Penjajah Zionis telah membahas cara-cara praktis untuk menanggapi keputusan kepala jaksa penuntut ICC.

Harian tersebut menjelaskan bahwa perwakilan dari tiga kementerian tersebut bertemu pada hari Ahad di kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan membahas kemungkinan mencegah masuknya para petugas ICC ke negara Penjajah Zionis.

Menurut surat kabar itu, negara Penjajah Zionis sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang serupa dengan yang diambil oleh pemerintah AS, yang menolak untuk memberikan visa masuk bagi petugas ICC sebagai tanggapan atas niat pengadilan ICC untuk menyelidiki beberapa tentara Amerika yang berpartisipasi dalam perang di Afghanistan.

Netanyahu akan mengalihkan semua pertimbangan mengenai masalah ini kepada kabinet keamanan negara Penjajah Zionis dan menetapkan sejumlah perintah terkait hal itu untuk mencegah terungkapnya rencana aksi-aksi negara Penjajah Zionis dalam hal tersebut, demikian seperti dinyatakan dalam surat kabar itu.

Pada hari Jumat, Kepala Penuntut ICC Fatou Bensouda mengumumkan niatnya untuk membuka penyelidikan penuh terhadap kemungkinan kejahatan perang di dalam territorial Palestina.

—————–
Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 24 Desember 2019 pukul 11:07 pagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *