Menteri Intelijen Mesir Kunjungi Tel Aviv "dan Abbas Tolak Menyambutnya"


Oleh: Bassel Maghrabi

Sumber-sumber media “Israel” melaporkan pada Kamis (16/08) bahwa Kepala intelijen Mesir, Abbas Kamel mengunjungi Tel Aviv pada hari Rabu dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bagian dari upaya Mesir untuk memediasi gencatan senjata antara Hamas dan “Israel”,  selain itu dia juga menyajikan beberapa rincian perihal rekonsiliasi Palestina.

Kamel bertemu dengan para pejabat tinggi “Israel” tentang kemungkinan diadakannya perjanjian pertukaran tahanan di masa mendatang. Media “Israel” juga menjelaskan bahwa Kamel memberikan penjelasan kepada pejabat “Israel” tentang hasil pembicaraan yang telah berlangsung antara Hamas dan Al-Jihad Al-Islamy di Mesir.

Situs website milik channel-10 “Israel” menyebutkan bahwa Kamel mendiskusikan pelaksanaan proyek kemanusiaan di Gaza, dan kemungkinan negosiasi pertukaran tahanan dengan Hamas, tetapi pada tahap selanjutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa rekonsiliasi dalam negeri Palestina, yang sedang diupayakan oleh faksi-faksi Palestina melalui sidangnya di Kairo, harus mengandung persetujuan “Israel”.

Channel-10 mengklaim bahwa Kamel ingin mengunjungi Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, namun pihak yang terakhir meminta maaf karena kesibukannya dalam sidang Dewan Pusat Palestina, yang memberi makna bahwa Abbas menolak untuk berjumpa dengan Kamel dengan dalih sidang tersebut.

Kepala Shin Bet, Nadav Argaman berkata kepada anggota Kabinet kecil untuk urusan Politik dan Keamanan bahwa. “Penghindaran diri Abbas dari jalannya gencatan senjata dengan sendirinya akan memperkokoh kekuatab Hamas, yang akan mengarah pada semakin meningkatnya kekuatan Hamas di Tepi Barta. Dia menganggap bahwa langkah ini (penghindaran diri Abbas dari kesepakatan gencatan senjata yang terkandung di dalamnya) akan berkontribusi kepada pelemahan karakternya sebagai kelompok “moderat”. Sebaliknhya “orang-orang Palestina akan memandang bahwa mereka mampu mewujudkan prestasi melalui praktek-praktek kekerasan”, demikian seperti dilansir oleh “Israel News Corporation”.

Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan “Israel”, Avigdor Lieberman pada Kamis berusaha menjauhkan diri dari menduikung keputusan Dewan kecil menteri untuk urusan Politik an Keamanan (Kabinet) untuk menyetujui gencatan senjata di bawah kerangka kesepakatan antara “Israel” dan gerakan Hamas yang diperantarai oleh PBB, Mesir dan Qatar dan pihak lain.

Kepada Radio FM 103, Lieberman mengatakan pada Kamis lalu bahwa dia “tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah “taswiyah” atau “penyelesaian” dan apa definisinya. Fakta di lapangan adalah itulah ketetapannya dan perilaku kami akan menyesuaikan dengan kondisi itu (lapangan).”

Dia menambahkan bahwa “Memang benar ada banyak inisiatif dari dunia (internasional), tetapi kami akan mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kepentingan “Israel”, dan kami tidak memiliki kepentingan untuk melukai rakyat Gaza, tetapi dengan melakukan dialog terhadap para pemimpin mereka. Dan kami perlu katakan dengan sejelas-jelasnya: Jika ketenangan dan keamanan berlaku di pihak lain, maka kami memiliki keinginan untuk memperbaiki kondisi penduduk Gaza. Dan jika tercapai ketenangan dan keamanan maka penduduk Gazalah yang pertama beroleh keuntungan. Dan jika terjadi kerusuhan maka merekalah orang yang pertama akan mengalami kerugian.”

Patut dicatat bahwa Lieberman mendukung perjanjian gencatan senjata dalam sidang kabinet pada hari Ahad lalu, sementara dua orang menteri lain menolak perjanjian itu, mereka berasal dari partai “Al-Bayt al-Yahudiy” atau Partai Rumah Yahudi, yaitu Naftali Bennett dan Ayelet Shaked. Sementara itu jajak pendapat menunjukkan bahwa para pemilih partai-partai sayap kanan “Israel” mendukung serangan permusuhan yang baru dan keras tejadap Gaza, maka baik Lieberman dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu keduanya bisa merasakan  Bennett dan Shaked menjadi tantangan bagi mereka.

Pada Kamis sore, harian “Israel” Ha’aretz melaporkan bahwa tiga pejabat senior Israel mengatakan bahwa pemahaman tentang gencatan senjata antara “Israel” dan Hamas mengandung enam klausa fundamental dan akan dilaksanakan secara bertahap, dengan persyaratan gencatan senjata penuh dipertahankan. Keenam klausa tersebut adalah: gencatan senjata komprehensif, pembukaan gerbang perbatasan dan perluasan daerah penangkapan ikan, bantuan medis dan kemanusiaan, pertukaran tahanan dan orang hilang, pemulihan infrastruktur berskala besar di Gaza dengan pembiayaan luar negeri, pembahasan seputar pelabuhan dan bandara.

Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas sudah mulai berlaku sejak hari Rabu kamaren. Media “Israel” mengatakan hari ini bahwa para anggota kabinet diberi penjelasan tentang rincian perjanjian, yang diperantarai oleh Mesir dan PBB.

Menurut Haaretz, bahwa Kabinet telah mengesahkan perjanjian itu secara prinsip pada hari Ahad lalu. Anggota kabinet dari partai “Al-bayt Al-yahudiy” menentang perjanjian itu yaitu Naftali Bennett dan Eyelet Shaked.

Banyak sudah perjanjian rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang tidak bisa diimplementasikan, yang paling terakhir perjanjian Kairo pada 12 Oktober 2017, dikarenakan wabah perselisihan seputar beberapa isu antara lain (fakta) keberdayaan Otoritas (Palestina), masalah PNS Gaza yang ditunjuk Hamas pada saat memegang kekuasaan di Gaza. (i7)

, , , , ,

About Kholid Abdullah

Kholid Abdullah bekerja sebagai tutor Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di beberapa lembaga swasta. Selain mengajar, aktifitas harian yang rutin dilakukannya adalah melakukan alih bahasa dari media berbahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk mengisi konten situs ASPAC (Asia Pacific Community for Palestine). Saat ini Kholid sedang menyusun sebuah ebook “Antologi Puisi & Nyanyian Perlawanan Palestina”. Untuk mengirim pesan kepadanya, bisa melalui email: interiorasap@gmail.com.
View all posts by Kholid Abdullah →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *