Meningkatkan Peran Politik Luar Negeri Indonesia Untuk Kemerdekaan Palestina Dalam Perspektif Legislatif

 

Tubagus Hasanuddin, S.E., M.M

 

 

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb.

 

 

 

Yth. Ketua Panitia beserta para panitia

 

Yth. Para Narasumber dan Undangan

 

Sebelumnya, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan pidato terkait dengan perspektif legislatif dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan melalui pidato ini dapat memberikan manfaat bagi konsistensi dukungan Indonesia terhadap usaha rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaannya.

 

Seperti yang kita semua ketahui, konsepsi kebijakan luar negeri Indonesia selalu mengacu kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI). Konsepsi kebijakan luar negeri Indonesia yang tertuang pada UUD RI 1945 alinea ke empat berbunyi:

 

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…”

 

Selain konsepsi kebijakan luar negeri yang tertuang di dalam UUD RI 1945 tersebut, Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya juga memiliki sikap politik dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yang kemudian juga diatur oleh Undang-Undang (UU). Sikap politik luar negeri Indonesia tertuang di dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Di dalam pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa

 

“Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”

 

Demikian pula dengan pasal 3 yang menjelaskan tentang prinsip politik luar negeri Indonesia yang berbunyi:

 

“Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional”

 

Sedangkan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tertuang dalam pasal 4 yang berbunyi;a

 

“Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan”

 

Berdasarkan konsepsi kebijakan luar negeri Indonesia, prinsip politik bebas aktif dan pelaksanaannya, maka kita dapat menguraikan politik luar negeri bebas aktif Indonesia memiliki dua unsur penting. Dua unsur politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas memiliki makna bahwa, Indonesia di dalam pelaksanaan politik luar negerinya tidak melibatkan diri pada suatu aliansi militer atau pakta pertahanan dengan kekuatan luar. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan menolak keterlibatan maupun ketergantungan kepada pihak luar. Dengan demikian, potensi berkurangnya kedaulatan dapat diminimalisir. Unsur kedua adalah aktif. Aktif dimaknai dengan bahwa Indonesia selalu menentang penjajahan dan memajukan perdamaian dunia.

 

Terkait dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, Indonesia merupakan negara yang menentang segala bentuk penjajahan. Penentangan terhadap segala bentuk penjajahan tertuang di dalam UUD RI 1945 alinea pertama yang berbunyi;

 

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

 

Berdasarkan amanat Konstitusi dan UU yang mengatur tentang hubungan luar negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan kontribusi yang penting dan cukup signifikan bagi kemerdekaan Palestina, khsususnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Peran DPR RI dalam mendukung beridirinya Palestina merdeka adalah sebagai berikut.

 

DPR RI telah membentuk Kaukus Parlemen untuk Palestina berdasarkan semangat perjuangan bangsa Palestina

 

DPR RI Mengeluarkan petisi yang menuntut pembebasan anggota parlemen Palestina dari tahanan Israel

 

Menyatakan keprihatinan atas krisis intern politik yang terjadi di Palestina selama ini

 

Melakukan peran Peduli Palestina pada 19-22 Januari 2009 untuk menggalang bantuan dana kemanusiaan dan mengirimkannya ke rakyat Palestina

 

DPR RI telah mengirimkan delegasi untuk melakukan ke Palestina dan Jalur Gazza pada tahun 2010. Dari hasil dari kunjungan tersebut, saat ini Indonesia telah membantu mendirikan Rumah Sakit Indonesia (Al-Rayyan) di Gaza Utara.

 

DPR RI telah mengajukan empat posisi Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB terkait dengan isu Palestina. Keempat posisi tersebut adalah sebagai berikut: hentikan blokade atas jalur Gaza, penegasan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah asalnya, penegasan hak bangsa Palestina untuk menjaga dan mempertahankan Mesjid Al-Aqsa.

 

Dukungan Indonesia dalam berbagai bentuk seperti penggalangan dana, pengiriman relawan serta demonstrasi atau unjuk rasa untuk kemerdekaan Palestina

 

DPR RI selama ini memiliki sikap yang berani mengeluarkan kecaman terhadap berbagai pelanggaran dan langkah-langkah provokatif Israel

 

Sedangkan dalam konteks parlemen internasional, terdapat beberapa peranan yang positif terhadap upaya kemerdekaan Palestina. Peran DPR RI tersebut antara lain:

 

DPR RI telah meloloskan Palestina untuk masuk ke dalam IPU (Inter Parliamentarian Union) / Parlemen Sedunia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina

 

DPR RI sebagai Presiden APA (Asian Parliamentary Assembly) Standing Committee on Political Standing Committee dan Vice President PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States) 2010-2012, untuk mengadakan “APA Troika Meeting” di Teheran, membahas masalah konflik Israel-Palestina pada tanggal 31 Mei 2010

 

Tentunya peran dan upaya DPR RI dalam mendukung berdirinya Palestina merdeka tidak terhenti sampai apa yang sudah dipaparkan. DPR RI akan terus berupaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan beberapa upaya ke depan. Upaya tersebut diantara lain adalah:

 

Tetap dan konsisten untuk membebaskan Palestina dari Penjajahan

 

Mendukung berdirinya Pemerintahan di Palestina

 

Mendukung sepenuhnya rekonsiliasi masyarakat Palestina dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat Palestina dalam mencapai kemerdekaan

 

Mendukung Pemerintah RI melalui forum ASEAN untuk mendorong negara-negara di ASEAN yang belum mengakui kemerdekaan Palestina agar mengakui Palestina merdeka

 

Mendukung Pemerintah RI melalui gerakan Non Blok untuk mendorong 29 negara Non Blok lainnya untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

 

Tentunya upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang sangat mungkin untuk dilakukan ke depan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

 

 

 

Wabilahitaufiq Wal Hidayah

 

Wassalamualaikum Wr. Wb.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *