Kuwait Tunjuk Duta Besar Pertamanya Untuk Palestina

Aziz Rahim Al-Daihani Dubes pertama Kuwait untuk Palestina


Emir Kuwait Syekh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah menunjuk Aziz Rahim Al-Daihani sebagai duta besar negara Teluk pertama untuk Palestina, demikian seperti dilansir oleh Kantor Berita Ma’an.

Keputusan itu diambil ketika Kuwait berupaya meningkatkan dukungannya bagi Palestina melawan penjajahan negara Zionis.

Palestina menyambut langkah Kuwait, terutama setelah Kuwait memboikot KTT ekonomi 25-26 Juni lalu di Manama, Bahrain, yang dipimpin oleh Jared Kushner, menantu dan penasehat senior Presiden AS Donald Trump.

Konferensi yang disebut “Perdamaian untuk Kemakmuran” telah meluncurkan bagian pertama dari rencana perdamaian Amerika “Kesepakatan Abad Ini” untuk Palestina dan negara Penjajah Zionis, konferensi yang dikutuk dan diboikot oleh warga Palestina.

Kuwait adalah satu-satunya negara Teluk yang memboikot acara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Hamas Hazem Qasim mengatakan upaya bagi “mengintegrasikan penjajahan negara Zionis ke dalam wilayah itu pasti akan gagal”.

Dia menyalahkan pihak-pihak yang melakukan “normalisasi hubungan dengan negara Penjajah Zionis atas serangan negara penjajah tersebut terhadap rakyat Palestina dan situs-situs sucinya. “

Khaled Al-Jarallah, Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait, mengatakan sikap negara Teluk itu diambil sehubungan dengan perjuangan Palestina dan merupakan posisi yang tak tergoyahkan.

Dia juga menjelaskan Kuwait akan terus menahan diri dari normalisasi hubungan dengan negara Penjajah Zionis sampai berbagai tuntutan rakyat Palestina terpenuhi.

Selama KTT ke-18 Gerakan Non-Blok yang diadakan di Baku, ibukota dan pusat komersial Azerbaijan, awal bulan ini, Emir Kuwait memperingatkan bahwa ketidakmampuan masyarakat internasional untuk menemukan solusi yang layak dan komprehensif untuk perjuangan Palestina mengancam. perdamaian dan keamanan di wilayah ini sekarang lebih dari sebelumnya.

Kuwait Times melaporkan bahwa Emir juga menjelaskan kebijakan dan tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh negara Penjajah Zionis untuk mengubah realitas di wilayah yang dijajah adalah pelanggaran tidak sah dan juga merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi internasional yang berlaku.

Dia mengatakan: “Solusi apa pun yang tidak memenuhi aspirasi dan kehendak rakyat Palestina tidak akan berhasil.”

Negara Penjajah Zionis telah melakukan upaya normalisasi besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir, yang membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan tokoh-tokoh negara Penjajah Zionis lainnya mengunjungi negara-negara Teluk termasuk Oman, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Meskipun negara Penjajah Zionis dan sekutu utamanya, AS, telah tertarik untuk menggambarkan upaya-upaya ini sebagai langkah positif menuju integrasi negara Penjajah Zionis di Timur Tengah, dimana inisiatif ini mendapat pertentangan dari Kuwait. (i7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *