KTT Islam di Makkah Tekankan Sentralitas Masalah Palestina dan Baitul Maqdis


Dalam Pernyataan Penutup KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang telah berakhir di Mekah hari ini, menegaskan sentralitas permasalahan Palestina dan Baitul Maqdis (Kota Yerusalem atau Al-Quds yang mulia) dan hak kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

Pernyataan itu mengutuk setiap keputusan “ilegal dan tidak bertanggung jawab” untuk mengakui Baitul Maqdis (Yerusalem) sebagai ibu kota “Israel” dan meminta negara-negara anggota untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap negara-negara yang memindahkan kedutaan mereka atau membuka kantor komersial mereka di Baitul Maqdis (Yerusalem) yang diajah.

Perihal Suriah, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menegaskan dirinya tidak mengakui keputusan apapun yang bertujuan mengubah status hukum dan demografis Dataran Tinggi Golan Suriah, yang diklaim oleh Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari ‘Israel’.

Dalam Pernyataan Penutup tersebut, OKI mengecam situasi tidak manusiawi yang dialami oleh minoritas Muslim Rohingya, yang memposisikan Pemerintah Myanmar sebagai bertanggung jawab penuh atas perlindungan bagi warganya.

Pernyataan itu juga menyatakan keprihatinan tentang bangkitnya Islamofobia di banyak belahan dunia, dan mengutuk “dengan ungkapan paling keras yang pernah ada, atas serangan teroris yang mengerikan dan keji yang memancarkan kebencian terhadap Islam, yang menargetkan para jamaah shalat yang tidak bersalah di Masjid Al-Noor dan Masjid Lynwood di Christchurch, Selandia Baru, pada 15 Maret 2019.”

Luput hadir dari KTT OKI tersebut Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya,  Mevlüt Çavuşoğlu, yang bertugas menyerahkan kepemimpinan bergilir kepada Arab Saudi setelah (Turki) menerimanya pada tahun 2016.

Presiden Iran Hassan Rowhani juga mengungkapkan penyesalannya bahwa dia tidak bisa berpartisipasi dalam acara tersebut dikarenakan “kurangnya rasa hormat terhadap kebiasaan yang digunakan dalam undangan presiden.”

Dalam pidatonya pada pembukaan KTT, Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz menegaskan penolakan total atas segala bentuk tindakan yang akan merugikan status historis dan undang-undang bagi Baitul Maqdis (kota Yerusalem).

Emir Kuwait, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, mengatakan bahwa percepatan laju eskalasi di kawasan ini menggiring kepada asumsi-asumsi berbahaya bagi umat Islam dan stabilitasnya. Dia meminta OKI untuk menangani situasi ini dengan penuh kehati-hatian dan waspada.

Sementara itu, Raja Yordania Abdullah II mengatakan bahwa rakyat Palestina sedang menghadapi keadaan ekonomi yang sulit yang membutuhkan upaya intensif untuk mendukung ketabahan mereka.

Menteri Luar Negeri Turki mengatakan bahwa OKI, pasca 50 tahun sejak didirikannya, masih terus menghadapi tantangan yang kompleks terutama masa depan permasalahan Palestina dan status Baitul Maqdis (Yerusalem).

Mevlüt Çavuşoğlu menambahkan  bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi masalah utama dan kesepakatan damai manapun yang tidak memuat berdirinya negara Palestina dengan territorial perbatasan tahun 1967 dan ibukotanya Baitul Maqdis (Yerusalem), akan menjadi hal yang tertolak oleh OKI.

————–

Sumber: www.palinfo.com, terbit: 01/06/2019. jam 9:31:11 pagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *