Konferensi Bahrain: Proyek ‘Palestinistan’



Pakar studi futuristik, Walid Abdul Hay, mengamati makalah setebal 38 halaman yang diterbitkan oleh situs Gedung Putih, dimana di dalamnya terdapat rancangan skenario oleh Jared Kushner, menantu dan penasehat Trump, supaya Palestina “mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan.”Tidak Memiliki Karakter Politis Palestina

Abdul Hay, Pakar Studi Futuristik

Abdul Hay telah mengamati beberapa catatan sekitar makalah tersebut dan berkomentar: “Masalah Palestina pada dasarnya adalah masalah politik, tetapi proyek Kushner ini sama sekali tidak memiliki karakter politis baik secara langsung atau tidak langsung bagi entitas Palestina yang akan menerima proyek ekonominya.

Dalam pengamatan seperti dikutip oleh PIP (Pusat Informasi Palestina) bahwa: “Rencana ini berbicara tentang pembangunan masyarakat Palestina. Tidak disebut sekalipun kata ‘negara’ dalam rencana ini, sebagaimana nama Palestina sama sekali tidak dipergunakan tapi yang ada adalah penunjukkan kepada Tepi Barat dan Gaza. Tapi penunjukkannya tidak memberikan pembatasan terhadap teritorialnya atau tabiat entitas yang akan menerima dan berinteraksi sebagai pihak yang harus ada bersama rencana. Yang ini berarti bahwa dua bagian Palestina Tepi Barat dan Gaza akan berada di dalam wilayah ‘Palestinistan’ mirip dengan wilayah Kurdistan Irak.”

Pemerintah Daerah!

Dijelaskannya bahwa rencana ini membahas tentang administrasi dan tata kelola dan sektor umum tanpa merujuk pada otoritas politik tertentu, yang berarti bahwa administrasi dan pemerintahannya tidak memiliki identitas internasional, tapi ini adalah pemerintahan daerah seperti halnya Kurdistan di Irak atau provinsi-provinsi negara bagian … dst.

Abdul-Hay mengatakan bahwa pengamatan yang intensif menunjukkan bahwa proyek ‘Palestenistan’  bertujuan untuk mencapai dua langkah strategis:

A- Mengubah Tepi Barat dan Gaza menjadi jembatan bagi perlintasan ekonomi ‘Penjajah Zionis’ ke pasar Arab, seperti yang ditunjukkan dalam teks “Menghubungkan pasar Tepi Barat dan Gaza dengan mitra dagang utama, termasuk Mesir, ‘Penjajah Zionis’, Yordania dan Lebanon. Dan luar biasanya adalah dikecualikannya Suriah  dari proyek ini  meskipun sebagai negara dia lebih dekat dibandingkan Mesir kepada Palestina, baik secara geografis, sejarah, dan sosial bahwa dari segi sikap politik.

B- Proyek ini mengacu pada menghubungkan talenta diaspora Palestina yang bertebaran dengan proyek ini dalam bentuk yang nampaknya seolah mereka akan tetap tinggal dimana mereka berada sekarang.

‘Angan-angan’

Dalam pengamatan Abdul Hay: Godaan dalam proyek tersebut tampaknya berada dalam dimensi ekonomi dan sosial (pembahasan tentang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, peradilan, investasi, internet, air, listrik, dll.), tapi perincian sisi ini menunjukkan kepada beberapa hal.

Dia menjelaskan bahwa $ 50 miliar yang dibahas oleh proyek ini dibagikan sebagai berikut: Dari segi waktu, dana tersebut disalurkan dalam tempo 10 tahun, yaitu sekitar 5 miliar per tahun. Dan 5 miliar dolar ini sebagian adalah hibah dan sebagian lainnya pinjaman (yaitu dana yang harus dikembalikan berikut bunganya)

Dia berkata: Menurut angka-angka dalam proyek ini, 51,8% dari dana itu adalah pinjaman dan 49,2% adalah hibah. Jika kita hitung total hibah dalam teks yang tersedia, nilai hibah pada tahap pertama adalah $ 3.480 juta. Jika dana itu dibagi kepada populasi Palestina baik yang berada di dalam dan luar negeri (diaspora sesuai yang diklasifikasikan oleh proyek) hasilnya akan menjadi bahwa bagian setiap orang Palestina setiap tahunnya adalah 232 dolar. Jika kita tambahkan ke dalamnya Yordania, ‘Penjajah Zionis’, Lebanon, Mesir, untuk ambil bagian  dari ‘harta rampasan perang’ ini menjadi jelas bahwa bagian setiap satu orang Palestina tidak akan lebih dari $ 30!

Pemegang Keputusan adalah ‘Penjajah Zionis’

Dijelaskannya bahwa dana proyek ekonomi ini akan ditempatkan ke brankas yang dikelola oleh pengembang multilateral. Dewan administratif akan bekerja mengatur brankas ini bekerjasama dengan negara-negara penerima untuk menyusun pedoman. Dijelaskannya bahwa ini berarti bahwa akan ada dewan perwalian untuk administrasi Palestina, dan urgen untuk menjadi perhatian bahwa ‘Penjajah Zionis’ merupakan partai dalam adminstrasi ini yang akan dipercaya untuk mengawasi perencanaan dan implementasi.

Kemungkinan Menurun

Abdul Hay memperingatkan bahwa pengalaman sejarah menjelaskan bahwa bersama dengan pemberian bantuan sejak Konferensi Paris dan berbagai konferensi dukungan Arab bahwa prospek implementasi menurun setiap tahun.Jika ada implementasi yang telah dilaksanakan, dan perjanjian bahkan jika diadakan, maka implementasinya dari pihak Barat dan pihak ‘Penjajah Zionis’ hampir tidak ada, dan Oslo bisa menjadi bukti akan hal ini.

Dia menegaskan bahwa apa yang diperlukan dalam proyek ini adalah untuk mendapatkan tanda tangan Palestina, dan setelahnya dunia akan membalikkan punggungnya dari pihak yang telah melakukan tandatangan.

Dia mengatakan: Saya tidak yakin dengan Otoritas Koordinasi Keamanan. Saya yakin beberapa tokoh Palestina yang akan turut dalam Konferensi Bahrain bertindak dalam perjanjian rahasia dengan Otoritas Koordinasi Keamanan, seperti yang terjadi di Oslo di belakang punggung Haider Abdul Shafi, demikian penjelasnya.

Dia menutup pengamatannya dengan mengatakan: “Jika saya seorang jaksa penuntut di Palestina, saya akan menuntut hukuman mati dengan cara tembak kepada setiap orang Palestina yang perpartisipasi dalam segala bentuknya dalam proyek ini. Dan kami akan melakukan yang terbaik kepada yang berpartisipasi demi mencukupkan kami bagi permasalahan Palestina.” (i7)

————-

Sumber: www.palinfo.com, terbit: Kamis, 27 Juni 2019 pukul 15:38:32 siang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *