Knesset Setujui UU Larangan Pemberian Amnesti pada Tawanan

Jerusalem – Pusat Informasi Palestina: Majlis Umum Knesset Zionis pada hari Senin (3/11), menyetujui draf UU yang diajukan oleh Oielit Shaked dari partai “Rumah Yahudi” yang membatasi kemungkinan penentuan hukuman penjara seumur hidup yang diberlakukan pada para tawanan yang dihukum karena membunuh dalam kondisi “sangat serius”.
 
Berdasarkan UU ini dilarang memberikan amnesti atau pengampunan kepada para tawanan Palestina atau meringankan hukuman yang telah ditetapkan pada mereka dalam kerangka perjanjian politik atau pertukaran tawanan.
 
UU ini memberikan kewenangan kepada pengadilan perdata mengakui bahwasanya tidak akan mungkin penentuan lama hukuman sampai kurang dari 40 tahun. UU ini juga mencegah tawanan mengajukan permohonan penentuan hukuman seumur hidup sebelum menghabiskan 15 tahun penjara.
 
Anggota Knesset Dove Hanin mengatakan, “UU yang mencegah pengampunan bagi tawanan, yang diajukan oleh anggota Knesset Oielit Shaked dan mendapatkan dukungan semua kelompok kanan, merupakan hambatan lain dalam kemungkinan mencapai solusi damai dan kesepakatan dengan bangsa Palestina.”
 
Hanin menambahkan, “UU ini tidak hanya menarget tawanan politik Palestina dan tawanan criminal saja, namun bagian dari rangkaian langkah yang dibuat pemerintah koalisi ekstrim terhadap setiap upaya untuk mencapai kompromi damai di masa yang akan datang dan bagi kemungkinan dialog antara Palestina dengan Israel.”
 
Dia menyatakan, UU ini sebagai langkah ekstra, dengannya pemerintah menyetujui penggelengguan dan pembatasan kewenangannya. Ini bukti persaingan besar antara koalisi pemerintah di Knesset dengan pemerintah atas usulan UU yang lebih radikal dan lebih rasis.
 
Dia menyebutkan bahwa semua pengalaman sejatah telah membuktikan kesepakatan pertukaran tawanan menjadi bagian dari kompromi politik yang dicapai oleh bangsa-bangsa dunia. Dia menjelaskan bahwa UU yang mencegah pemberian amnesti pada tawanan yang telah disetujui Knesset ini mengatakan dengan jelas bahwa bangsa Palestina tidak memiliki partner dalam upaya mencapai solusi di mada depan yang menjamin perdamaian.
 
Dia mengatakan, “Pemerintah Netanyahu membuat UU demi UU untuk menghentikan kemungkinan tercapainya kompromi politik yang adil dengan bangsa Palestina.”  (palinfo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *