Knesset Israel Tetapkan 156 UU Rasis Dalam 2 Tahun

aspacpalestine.com – Palestina.Data-data yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Palestina untuk Kajian dan Penelitian Israel “Madar”, menunjukkan bahwa parlemen penjajah Israel “Knesset” selama 2 tahun telah memberlakukan 156 undang-undang dan rancangan undang-undang.

Madar dalam laporannya terkait hukum rasis dan dukungan untuk penjajah dan permukiman di Knesset, menjelaskan bahwa 25 undang-undang telah final  ditetapkan oieh Knesset. Hal tersebut dikaji sejak pemilu 2015 hingga akhir sesi musim panas, pekal lalu, Rabu (26/7/2017).

Madar mengatakan bahwa Knesset mulai membuat undang-undang yang sangat berbahaya. Undang-undang tersebut mengalami perbedaan sikap di kalangan internal Knesset.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa 2 undang-undang telah diputuskan di pembacaan pertama dan keduanya sedang dalam tahap yang dipersiapkan untuk proses akhir legitimasi. Selain itu, 17 undang-undang telah ditetapkan di pembacaan pembuka dan 112 rancangan undang-undang masih terdaftar.

Madar menyebutkan bahwa 14 undang-undang dari undang-undang yang ditetapkan secara final, diprakasai langsung oleh pemerintah Israel. ditambahkan bahwa undang-undang lainnya masih dalam proses pembacaan pertama. Sedangkan 141 rangcangan undang-undang anggota parlemen sendiri.

Disamping itu, 58 undang-undang mendukung penjajah dan menargetkan warga Palestina di Tepi Barat dan Al-Quds. Rancangan undang-undang tersebut terdiri dari 9 rancangan undang-undang nasional dan 89 undang-undang rasis yang menargetkan warga-warga Palestina dalam wilayah Palestina dan Pusat HAM serta lembaga-lembaga pendidikan.

Ditemukan dalam laporan tersebut bahwa 21 undang-undang ditujukan terkait dengan kebebasan pemilu parlemen, 48 undang-undang menentang kebebesan dan aksi politik, serta 33 undang-undang hukum.

Direktur Jenderal dari “madar” Hanidah Ghanam, bahwa dampak lanjutan dari undang-undang rasis dan dukungan penjajah serta permukiman ini, mencerminkan situasi politik Israel secara umum.

Wakil Parlemen Orang Arab di Knesset Israel, ‘Abdullah Abu Ma’ruf menerangkan bahwa adanya pembagian peran, “maka, Partai Rumah Yahudi mempelopori pembentukan undang-undang ini sedangkan Netanyahu mengarahkan serta mendukung undang-undang tersebut. Abu Ma’ruf mencatat langkah politik ini masih menargetkan mengangkat dukungan dalam masyarakat Israel terhadap penjajahan dan terhadap orang-orang yang ingin mengekpos kebijakan tersebut.

 

Sumber: qudspress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *