Ketua-Ketua Parlemen Arab Tuntut Dukungan Bagi Ketabahan Rakyat Palestina

Para petinggi Parlemen Arab pada hari Sabtu (21/07) menuntut penguatan dukungan bagi ketabahan rakyat Palestina dan menolak undang-undang “Nasionalisme” Israel.

Hal itu disampaiakan dalam pertemuan darurat organisasii itu, yang diadakan di Kairo, atas permintaan dari Kuwait, untuk membahas perkembangan terbaru dalam perjuangan Palestina.

Sidang pertemuan itu dibuka oleh Presiden Persatuan Parlemen Arab dan Ketua parlemen Mesir, Ali Abdel Aal, yang menjelaskan bahwa acara itu diselenggarakan untuk membahas perkembangan situasi di Jalur Gaza, dan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan penjajah terhadap rakyat Palestina, menurut Quds Press.

Sidang darurat itu juga dilakukan untuk membahas dampak undang-undang “Negara Nasionalis Yahudi” serta keputusan pemerintah AS saat ini untuk memindahkan kedutaan AS di “Israel” dari “Tel Aviv” ke Yerusalem, menurut Abdel-Al.

Marzouq al-Ghanim, Ketua Majelis Nasional (Parlemen) Kuwait mengatakan: “Ketika kami meminta diadakan sidang darurat, kami sudah memperkirakan pertanyaan tentang apa yang terjadi hingga diadakan pertemuan ini,”

Ghanim menjawab: “Permasalahan Palestina bagi kami adalah topik yang selalu darurat,” kata al-Ghanim.

Dia menambahkan: “Kami diam musuh terus berlanjut, dan kami angkat slogan realistis dan musuh semakin arogan. Jadi kami bekerja melalui jalur politik dan kedutaan dipindahkan ke Yerusalem.”

Ketua Majelis Nasional (Parlemen) Kuwait menyatakan bahwa “Setiap pertemuan dan kegiatan di mana nama Palestina terdengar itu adalah penting dan itu menyakiti musuh dan entitas yang jahat itu,” katanya.

Al-Ghanim mendesak untuk “diambilnya sikap yang serius dan bukan hanya sikap sementara demi menyelesaikan dan mendukung krisis Palestina.”

Dia menambahkan: “Bangsa-bangsa tidak lupa, dan musuh seharusnya meyakini bahwa pada akhirnya nanti tidak akan tegak kecuali kebenaran. Lenyapnya penjajahan dan tegaknya negara Palestina dan ibukotanya Yerusalam dan tidak ada lagi selain itu.”

Mohammed Sabeeh, Sekretaris Dewan Nasional Palestina mengatakan bahwa rakyat Palestina sedang menghadapi perang sengit dan terbuka, terutama setelah keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan negaranya ke Yerusalem, yang merupakan hambatan bagi upaya perdamaian, dan desakan untuk mengambil langkah-langkah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap bangsa Palestina, dengan melakukan tekanan kepada negara-negara di dunia untuk memindahakan kedutaannya ke Yerusalem juga.

Sobeih menambahkan bahwa “tanggapan terhadap seruan Trump amat sangat terbatas, yang mendorong “Israel” untuk melancarkan perang pembersihan etnis terhadap warga Palestina, terutama daerah Palestina Khan Ahmar, di sebelah timur Yerusalem, dengan memanfaatkan keuntungan dari keputusan Amerika.” Dia melanjutkan bahwa “Yerusalem berada di bawah serangan terangan-terangan setiap hari dengan payung kekuatan keamanan “Israel.” Dan yang disayangkan hal itu dilakukan secara brutal di depan telinga dan mata  dunia.”

Dia juga menjelaskan bahwa “Knesset Israel mendukung perang ini dengan memberlakukan undang-undang yang melanggar hukum dan konvensi internasional, yang terakhir adalah undang-undang negara Nasionalisme Yahudi, yang menggambarkan negara itu sebagai negara yang didominasi Yahudi, yang membuka jalan bagi perang agama.”

Pada gilirannya, anggota parlemen Lebanon Michel Moussa mengatakan bahwa inisiatif untuk mengadakan pertemuan darurat – bahkan jika  itu datang terlambat – namun tetaplah penting untuk meyusun prioritas, dan ketiadaan pengajuan permasalahan terkait Yerusalem dan permasalahan Palestina.

Moussa menyerukan pertemuan terbuka Persatuan Parlemen Arab untuk mengikuti perkembangan di Palestina dan turnya para delegasi  untuk menjelajahi kawasan untuk melabuhkan “Kesepakatan Abad Ini.”

Anggota Dewan Libanon itu juga menunjukkan bahwa “pelanggaran Israel yang sistematis telah mencapai 124 kali agresi tahun ini, sampai bulan Mei lalu, disamping penyusunan Knesset terhadap sejumlah undang-undang, diantara yang menonjol pelarangan memfoto tentara Israel selama penyerbuan terhadap Masjid Al-Aqsha, mempercepat pembongkaran rumah-rumah, dan menundukkan Tepi Barat di bawah kedaulatan “Israel” . Dia memperingatkan bahwa Israel tidak akan ragu kapan saja terhadap pemboman Masjid Al-Aqsha, jika reaksi yang diterimanya hanya sebatas pada “pengutukan.”

Dalam konteks yang sama, kepala Dewan Syura (parlemen) Qatar Ahmed bin Abdullah, dalam pidatonya pada sidang itu mengatakan bahwa negaranya “senantiasa mendukung rakyat Jalur Gaza dan Tepi Barat di semua tingkatan, sampai bangsa Palestina meraih kembali hak-hak mereka.”

Dia menyerukan kerjasama dan penguatan dukungan untuk rakyat Palestina dan berusaha untuk mencabut blokade dari Gaza, dan mendukung haknya untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Dia menunjuk pentingnya untuk “tidak meninggalkan cara apa saja kecuali setelah mencobanya, masuk ke dalam negosiasi, untuk menggunakan forum internasional, dengan kebutuhan untuk mengesampingkan perbedaan mereka sesama bangsa Arab sebagai negara dan pemerintah, dan juga di kalangan bangsa Palestina, dengan tujuan memperkuat dukungan bagi rakyat Palestina dan mencabut blokade darinya sampai mampu berdiri sendiri sebagai negara yang sah “Katanya.

Pada gilirannya, Aqila Saleh, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Libya menegaskan bahwa masalah Palestina akan terus menghantui semua bangsa Arab, sambil menyatakan penolakan negaranya terhadap hukum “nasionalisme” Israel, yang digambarkannya sebagai “berbahaya.”

Dia mengatakan: “Kami telah memantau dengan penuh penyesalan atas undang-undang ini, yang melegalkan rasisme dan diskriminasi terhadap rakyat Palestina, sebagai pemilik tanah air, dan meniadakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan menetap untuk penyelesaian.”

Dalam konteks yang sama, Wakil Ketua DPR Yaman, Mohammad Ali al-Shaddadi, menyerukan agar warga Palestina dapat menggunakan hak-hak mereka dan mencabut blokade dari mereka.

Sementara itu, Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit dalam pidato yang disampaikan oleh Asistennya, Dubes Said Abu Ali untuk “melakukan penyelidikan internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh “Israel” terhadap rakyat Palestina,” sambil memperingatkan bahaya undang-undang “nasionalisme” Israel.

Sementara itu, kata Atef Tarawneh, Ketua DPR Yordania mengatakan: “Pertemuan hari ini mendorong untuk pengambilan sikap kolektif menekan yang berperan dalam menghentikan mesin perang dan ekstremisme Israel, dan menolak segala bentuk penyelesaian yang tidak adil bagi permasalahan Palestina.”

Al-Said Bouhja, ketua Majelis Rakyat Nasional Aljazair, menyerukan kepada PBB untuk “mengemban tanggung jawab historis dan undang-undangnya untuk melindungi rakyat Palestina dari entitas yang menggunakan terorisme negara dan bentuk-bentuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mengancam manusia Palestina di dalam kehidupannya, eksistensinya, martabatnya serta jati dirinya .”

Dia menunjukkan bahwa “pembantaian yang mengerikan yang dilakukan oleh militer penjajahan Israel terhadap para demonstran Palestina yang terisolasi di Jalur Gaza saat mereka memperjuangkan hak mereka untuk kembali ke rumah dan kota mereka adalah bukti kebiadaban Israel.”

Sementara itu, Ibrahim Ahmed Omar, Ketua Dewan Nasional Sudan, menyerukan kepada pentingnya bagi bangsa Arab untuk memanfaatkan penolakan internasional yang besar terhadap keputusan AS, dan bekerja menghadang penjajahan “Israel”, dan mengeksposnya ke hadapan dunia. Dia memperingatkan bahwa Amerika menyandarkan keputusan yang terakhir kepada undang-undang yang disahkan pada tahun 1995, dan karenanya  bagi bangsa Arab untuk bekerja sama memberikan tekanan pada “Kongres” untuk membatalkannya, dan tidak mencukupkan diri hanya dengan sebatas menunjukkan pengutukan tanpa rencana dan program kerja melawan negara penjajahan.

Dalam hal ini, ketua delegasi Somalia, Said Muhammad Mahmud menyatakan bahwa  negaranya mendukung semua resolusi yang mendukung permasalahan Palestina, yang ditujukan untuk mencerabut penderitaan rakyat Palestina, dan mencabut blokade darinya, dan memulihkan tanah airnya dan hak-haknya yang sah.

Patut dicatat bahwa Persatuan Parlemen Arab, adalah sebuah organisasi Arab yang mewakili dewan parlemen dan Dewan Syura Arab, yang didirikan pada Juni 1974, dimana Mesir telah menerima tampuk pimpinannnya  pada April lalu selama satu tahun menggantikan Maroko. (i7).

—-

Sumber: www.palinfo.com, terbit: 21/07/2018, jam: 08:40:05 malam.

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *