Kaleidoskop Palestina – Desember 2016

 

Israel Kerahkan Kendaraan Militer di Lembah Yordan

TUBAS-Pasukan penjajah Zionis pada hari Ahad (4/12) terus mengerahkan kendaraan-kendaraan militer di tanah warga Palestina di Lemah Yordan utara di timur Tepi Barat, yang sudah dimulai pengirimannya ke lembah Yordan sejak sepekan.

Pakar Urusan Permukiman Yahudi, Arif Daragimah, mengatakan bahwa penjajah Zionis terus menempatkan berbagai macam kendaraan militer di lahan warga di timur Tubas dengan dalih untuk latihan militer.

Daragimah memprediksi, latihan militer pasukan penjajah Zionis akan dimulai dua hari yang akan datang. Dia menjelaskan latihan ini akan mengusir lebih dari 10 keluarga di Rasul Ahmar, ditembah dengan terhalanginya para pemilik dan penggembala ternak.

Selasa (29/11) lalu pasukan penjajah Zionis mulai menempatkan sejumlah kendaraan berat militer di lahan warga di daerah Farisiyah di Lembah Yordan Utara.

Pada 14 November lalu pasukan penjajah Zionis mengusir 14 keluarga di timur kota Tubas, yang terdiri dari 78 jiwa, 42 di antaranya masih anak-anak. Mereka dibiarkan di tempat terbuka selama 10 jam setiap hari selama tiga hari, dengan dalih untuk latihan militer di daerah tersebut. (was/pip)

 ——-

Pernyataan 200 Sarjana Hukum Eropa Tegakkan Hak BDS

Sarjana hukum dari 15 negara eropa menyatakan dukngannya terhadap gerakan boikot, divestasi, dan sangsi (BDS) Israel. pernyataan tersebut bertujuan dalam membela hak-hak asasi orang Palestina yang dijajah oleh Israel dan dikeluarkan bertepatan dengan hari hak asasi manusia yang ditandai di tanggal 10 Desember oleh PBB yang tahun ini berslogan “”berdiri untuk hak-hak seseorang hari ini” . Berita dirilis oleh Palestine News Network,Jumat (8/12).

Dalam berita tersebut, para serjana hukum menyatakan bahwa BDS merupakan langkah yang sah dalam kebebasan bereskpresi. Pernyataan para sarjana hukum dikeluarkan di Inggris, Spanyol, Jerman, Italia dan Belanda. Pernyataan tersebut di tandatangani oleh beberapa tokoh hukum terkenal di dunia termasuk John Dugard (ahli hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional) , Sir Geoffrey Bindman (Penasehat kehormatan ratu di Britania Raya), José Antonio Martín Pallín (mantan hakim Mahkamah Agung di Spanyol), Alain Pellet (ahli hukum internasional di Prancis), Guy Goodwin-Gill (mantan penasehat hukum UNHCR), Eric David (mantan penasehat hukum untuk  dewan eropa dan pemerintah Belgia), Robert Kolb (mantan Ahli Hukum dengan Palang merah internasional dan kementerian luar negeri Swiss), Marco Sassòli (mantan wakil kepala divisi hukum palang merah internasional), Michael Mansfield (penasehat ratu Britania Raya), Lauri Hannikainen (Anggota Komisi Eropa Melawan Rasisme dan Intoleransi), dan Geraud de la Pradelle (orang yang memimpin penyelidikan sipil dalam keterlibatan Prancis di genosida Rwanda tahun 2014).

Masih dalam berita tersebut, pernyataan para sarjana hukum eropa dalam membela hak asasi manusia untuk meneruskan hak asasi orang Palestna di bawah hukum internasional melalui langkah-langkah BDS untuk melawan Israel. “bahwa menyatakan BDS tidak sah merupakan sikap meruntuhkan dasar hak asasi manusia dan mengancam kredibilitas hak asasi manusia dengan membebaskan sebuah negara tertentu dari pembelaan langkah-langkah damai yang telah dirancang untuk mencapai ketertiban dengan hukum internasional”  pernyataan yang disampaikan oleh para sarjana hukum eropa.

——-

Penasehat Trump: Kedutaan Amerika Serikat Di Al-Quds Adalah Prioritas

Penasihat Presiden AS Donald Trump, “Killian Conway”, Senin (12/12), mengumumkan bahwa pemindahan kedutaan besar AS dari kota “Tel Aviv” ke al-Quds akan menjadi prioritas utama Presiden terpilih Donald Trump.

Killian Conway, ketua tim kampanye Donald Trup, mengatakan, “Masalah ini memiliki prioritas tinggi bagi Presiden Trump. Dia telah menjelaskan hal itu lebih dari satu kesempatan selama kampanye pemilu. Dan sebagai presiden terpilih saya telah mendengarnya hal itu dia ulang-ulang lebih dari sekali.”

Ini adalah pertama kalinya dilontarkan pernyataan dari salah seorang tim transisi presiden Amerika terpilih terkait dengan pemindahan kedutaan Amerika ke al-Quds. Masalah ini merupakan hal yang selama ini enggan dibicarahan oleh Amerika dan semua negara dunia sampai sekarang.

Tindakan ini memicu perdebatan khususnya di tengah-tengah upaya internasional untuk memuluskan kompromi di kawasan yang didasarkan kepada solusi dua negara untuk dua bangsa, yang memandang al-Quds sebagai ibukota dua negara.

Sebelumnya dalam kampanye presiden, Donald Trump telah menegaskan niatnya untuk memindahkan kedutaan Amerika dari kota Tel Aviv ke al-Quds. Dalam pertemuannya dengan PM Zionis Benjamin Netanyahu, Trump mengatakan bahwa bila dirinya menjadi presiden maka Amerika akan mengakui al-Quds sebagai ibukota Israel.

 ——-

Palestina Ajukan Draf Resolusi Penghentian Permukiman ke DK PBB

Utusan Otoritas Palestina di PBB pada hari Rabu (14/12) membagikan draf resolusi kepada anggota DK PBB yang isinya menyerukan penghentian segera dan total pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina.

Draf resolusi ini menegaskan bahwa permukiman-permukiman Yahudi yang berdiri di atas tanah Palestina sejak tahun 1967 adalah ilegal. Permukiman-permukiman tersebut juga menjadi hambatan utama bagi terwujudnya prinsip solusi dua negara dan terwujudnya perdamaian menyeluruh dan adil serta permanen antara Palestina dan “Israel”.

Draf resolusi DK PBB ini meminta Israel, sebagai penjajah, agar menghentikan secara dan total semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina yang didudukinya termasuk al-Quds timur. Draf resolusi ini juga meminta Zionis “Israel” menghormati semua komitmen hukumnya dalam konteks ini.

Draf ini mengatakan, “DK PBB tidak akan mengakui perubahan apapun yang terjadi pada batas wilayah tahun 1967, termasuk dalam hal ini adalah al-Quds, kecuali apa yang disepakati antara kedua belah pihak (Palestina-Israel).”

Draf ini juga menegaskan pentingnya negara-negara anggota PBB komitmen untuk tidak memberi bantuan apapun kepada penjajah Zionis yang kemungkinan digunakan dalam aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina.

Untuk memuluskan draf resolusi ini sedikitnya harus mendapatkan persetujuan sembilan negara anggota di DK PBB, dengan syarat tidak ditentang oleh negara manapun di antara lima negara anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika, Rusia, Inggris, Prancis dan China.

Patut disebutkan bahwa permukiman Yahudi di tanah Palestina adalah salah satu sebab utama berhentinya perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel pada April 2014 lalu.

 ——-

Mesir Menunda Pemungutan Suara Terkait Pemukiman Di Palestina

Mesir menunda pemungutan suara rancangan resolusi yang akan dilakukan di dewan keamanan PBB terkait penghentian pemukiman Israel di tanah Palestina yang dijajah. Penundaan tersebut dilakukan pada hari Kamis (22/12). Penundaan tersebut dilakukan berdasarkan tekanan yang diberikan Israel terhadap Mesir. Berita dilansir oleh kantor berita safa, kamis (22/12).

Dalam berita tersebut, Presiden Amerika terpilih Donald Trump dan perdana menteri Israel Benyamin Nehtanyahu menuntut Presiden Obama untuk menggunakan hak veto terhadap rancangan resolusi tersebut. Seruan tersebut muncul karena kekhawatiran Obama meninggalkan perlindungan dalam diplomasi untuk Israel di PBB dalam jangka panjang.

Masih dalam berita tersebut,diplomat Barat mengatakan bahwa anggota dewan keamanan PBB telah bersiap melakukan voting di pukul 3 sore dan Mesir menunda pemungutan tersebut dikarenakan tekanan Israel terhadapnya.  Diplomat tersebut menambahkan bahwa penyelesaian rancangan resolusi tersebut akan dilanjutkan setelah pertemuan menteri-menteri Arab di Kairo pada hari Kamis.

Dikutip dari berita tersebut, rancangan Resolusi tersebut menegaskan bahwa tidak adanya hukum untuk mendirikan pemukiman di tanah Palestina yang sejak tahun 1967 dan menuntut segera dan sepenuhnya pemberhentian aktivitas pemukiman di tanah Palestina termasuk di Al-Quds Timur serta mematuhi hukum yang berlaku.

Sesuai dengan pasal 27 piagam PBB yang telah diamandemen bahwa rancangan resolusi dapat menjadi dasar hukum apabila mendapatkan sedikitnya 9 suara dan tidak ada hak veto yang digulirkan dari salah satu lima dewan keamanan tetap PBB.

——-

Israel Akan Semprotkan Pestisida Di Sepanjang Perbatasan Gaza

Kementerian Pertanian di Jalur Gaza menginformasikan bahwa otoritas penjajah Israel akan melakukan penyemprotan pestisida di sepanjang perbatasan Jalur Gaza. Penyemprotan tersebut akan dilakukan pada tanggal 25 Desember hingga 5 Januari. Berita dilansir oleh badan berita middle east monitor, Senin (26/12).

Dalam berita tersebut, penyemprotan merupakan kegiatan tahunan Israel yang dilakukan akhir tahun dengan tujuan untuk  menyingkirkan rumput yang tidak dibutuhkan di jalur pertanian sepanjang perbatasan Gaza. “Ini adalah aktivitas tahunan Israel yang dilakukan pada akhir tahun untuk menyingkirkan rumput yang tidak dibutuhkan di jalur pertanian di sepanjang perbatasan tersebut,” ujar Direktur Jenderal Kementerian Pertanian di Gaza, Younis Al-Zaytuniyah yang dikutip dalam berita middle east monitor tersebut.

Masih dalam berita tersebut, kementerian pertanian Palestina di Jalur Gaza menjelaskan bahwa pestisida yang disemprotkan Israel memiliki dampak buruk bagi hasil panen yang menyebabkan tanaman rusak dan rugi besarnya para petani Palestina di wilayah yang diblokade tersebut.

Seperti yang dilansir badan berita republika.co.id bahwa penyemprotan pestisida Israel yang telah dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun lalu menyebabkan lebih dari 420 hektar tanah tanah Palestina di Jalur Gaza rusak dan sejumlah tanaman di wilayah Al-Qarrara di timur, Khan Younis dan Wadi Al-Salqa hancur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *