Jaksa Agung: Negara Zionis Hadapi Eskalasi Pertempuran Hukum Internasional

Jaksa Agung negara Zionis Avichai Mandelblit [Twitter]

Jaksa Agung negara Zionis memperkirakan negaranya akan menghadapi pertempuran hukum internasional yang kian meningkat dalam waktu dekat, demikian seperti dilansir oleh Safa pada hari Ahad. Avichai Mandelblit dan asistennya Gil Limon menulis bersama dalam sebuah artikel di Yedioth Ahronoth pada hari Ahad bahwa inti dari pertempuran itu adalah dakwaan bahwa negara Zionis bersalah atas kejahatan perang.

Para pakar hukum tersebut mengatakan bahwa serangan negara Zionis tahun 2010 terhadap Freedom Flotilla di perairan internasional dan pembunuhan sembilan aktivis di kapal (yang ke-10 meninggal kemudian akibat luka-luka yang dideritanya) menjadi fokus utama kasus hukum terhadap negara Zionis. Menggambarkan tuntutan hukum yang diajukan di Pengadilan Kriminal Internasional dan badan-badan internasional lainnya sebagai “jalur strategis”, mereka tetap meyakini bahwa apa yang disebut kejahatan negara Zionis terhadap gerakan perlawanan Palestina, sebenarnya adalah “operasi anti-teror”.

“Tidak ada negara lain yang taat kepada pertempuran hukum dalam kaitannya dengan operasinya seperti negara Zionis,” klaim mereka. Mereka mengakui, bagaimanapun, bahwa operasi militer negara Zionis dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan “pertempuran yudisial yang kuat” ini. Mandelblit dan Limon bersikeras bahwa membawa perlawanan ke musuh-musuh negara Zionis adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh “negara demokratis yang memerangi teror”.

Meskipun mereka menerima bahwa Freedom Flotilla bertujuan untuk memecah blokade negara Zionis yang diberlakukan di Jalur Gaza, mereka bersikeras bahwa ada motif tersembunyi “untuk merusak citra negara Zinois dan menciptakan basis bagi tekanan politik dan peradilan internasional” melawan negara Zionis demi mengakhiri blokade dan mengubah kebijakannya di Gaza. Taktik “strategis” ini, menurut mereka, sedang diperjuangkan di kalangan politikus dan pakar hukum.

Mandelblit dan asistennya Gil Limon bersikeras bahwa negara Zionis terlibat dalam perang melawan terorisme – dan bukan melawan gerakan perlawanan yang sah dari rakyat yang hidup di bawah jajahan militer. Mereka mencatat bahwa negara Zionis mengakui pentingnya dilakukan penyelidikan dalam negeri terhadap pelanggaran hukum yang mengatur konflik bersenjata, yang “adalah tanggung jawab negara demokratis yang menghadapi teror. “

Mereka menegaskan bahwa negara Zionis harus melakukan penyelidikan sendiri dan menyerahkan tersangka ke pengadilannya sendiri. Hal ini, menurut mereka, akan mencegah masalah seperti itu dibawa ke pengadilan internasional dan membantu negara Zionis untuk memobilisasi dukungan atas sikapnya, sehingga membatalkan yurisdiksi ICC terhadap negara Zionis.

Statuta Roma, yang menjadi dasar pendirian ICC, tidak dimaksudkan untuk menjadikan pengadilan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik politik atau digunakan melawan negara-negara demokratis yang memiliki otoritas kehakiman yang independen berdasarkan pada prinsip supremasi hukum.

———————-

Sumber: www.middeeastmonitor.com, terbit: 02 Maret 2020 pukul 11:17 pagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *