“Israel Harus Tetap Yahudi Meski Harus Langgar HAM”

Tel Aviv, 12-02-2018. Israel harus melindungi mayoritas Yahudi bahkan dengan mengorbankan hak asasi manusia, kata Menteri Kehakiman negara tersebut dalam sebuah pidato yang membela sebuah RUU yang nantinya secara legal mendefinisikan Israel sebagai “rumah nasional bagi orang-orang Yahudi” untuk pertama kalinya.

Ayelet Shaked mengatakan pada hari Senin bahwa Israel harus tetap menjaga mayoritas Yahudi dan demokrasi, namun dia menekankan bahwa penjagaan terhadap karakter negara Yahudi ini mungkin harus dibayar dengan pelanggaran HAM.

“(Selalu) ada ruang untuk tetap menjaga mayoritas Yahudi meski harus dibayar dengan harga pelanggaran HAM,” kata Shaked dalam sebuah konferensi di Tel Aviv pada hari Senin, media Israel melaporkan.

Dalam sambutannya, Shaked, anggota paling kanan Partai Jewish Home, membela apa yang disebut RUU Negara Nasional Yahudi, yang secara konstitusional mendefinisikan Israel sebagai rumah negara orang-orang Yahudi untuk pertama kalinya. “(Selalu) Ada tempat di mana karakter Israel sebagai negara Yahudi harus dipelihara, dan ini kadang terjadi dengan mengorbankan kesetaraan,” kata Shaked, seperti dilansir surat kabar Israel Haaretz.

Shaked mengatakan bahwa Israel harus mengatur hak warga sipil, tapi bukan HAM nasional yang sama. “Israel adalah negara Yahudi, bukan negara bagi semua bangsanya, yaitu hak yang sama untuk semua warga negara namun tidak memiliki hak nasional yang sama,” katanya.

‘Sangat berbahaya’ RUU Negara-nasional yang memancing perdebatan ini masih harus mendapat persetujuan parlemen Israel, Knesset, setelah lulus dalam pembacaan pendahuluan di bulan Mei lalu diperkirakan akan masuk dalam pembacaan yang pertama di tahun ini.

RUU tersebut menyatakan bahwa “hak untuk melakukan penentuan nasional nasib sendiri di negara Israel adalah unik bagi orang Yahudi”. RUU ini juga menurunkan bahasa Arab dari statusnya sebagai bahasa resmi ke bahasa dengan “status khusus”, meski dia adalah bahasa ibu bagi 1,7 juta orang Palestina yang ada di negara tersebut.

Adalah, sebuah lembaga hukum bagi warga Palestina di Israel, mengatakan bahwa, karena RUU tersebut akan menjadi Undang-Undang Dasar di Israel, yaitu secara konstitusional mengikat, “pemberlakuannya dapat digunakan untuk membenarkan berdasarkan undang-undang tindak diskriminatif yang meluas” terhadap warga Israel non-Yahudi. Oleh karena itu, ini “sangat berbahaya”, kata kelompok tersebut.

RUU tersebut juga akan memaksa semua warga negara, terlepas dari agama mereka, untuk mematuhi hukum perdata Yahudi, seringkali tanpa preseden hukum, jelas Mossawa, sebuah pusat advokasi untuk orang Palestina di Israel, dalam sebuah makalah.

Perundang-undangan tersebut “dengan jelas mencemarkan minoritas orang Palestina Arab non-Yahudi menjadi status warga kelas dua,” Mossawa menyimpulkan (Aljazeera/i7).

————–

Keterangan Foto:

Shaked mengatakan bahwa Israel harus tetap menjaga mayoritas Yahudi meski ‘dengan bayaran’ pelanggaran HAM [Tamas Kovacs / MTI via AP]

About Kholid Abdullah

Kholid Abdullah bekerja sebagai tutor Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di beberapa lembaga swasta. Selain mengajar, aktifitas harian yang rutin dilakukannya adalah melakukan alih bahasa dari media berbahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk mengisi konten situs ASPAC (Asia Pacific Community for Palestine). Saat ini Kholid sedang menyusun sebuah ebook “Antologi Puisi & Nyanyian Perlawanan Palestina”. Untuk mengirim pesan kepadanya, bisa melalui email: interiorasap@gmail.com.
View all posts by Kholid Abdullah →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *