Hak Mendasar Bangsa Palestina

Dr. Agus Setiawan, MA1

 

Ada beberapa hak dasar bangsa Palestina yang masih belum diraih. Pertama, hak kemerdekaan. Negara Palestina yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah menunggu pengakuan lebih banyak lagi dari dunia internasional, termasuk negara Asia Pasific. Brasil, Argentina, Bolivia dan Ekuador memutuskan pada awal Desember untuk mengakui secara resmi negara Palestina berdasarkan pada perbatasan yang ada sebelum Perang Enam Hari 1967 ketika Israel merebut Tepi Barat, termasuk Jerusalem, dan Jalur Gaza.


Uruguay dan Guyana merupakan sejumlah negara terakhir yang melakukan hal sama pada awal 2011. Negara Amerika Latin lainnya, termasuk Kuba, Nikaragua, Kosta Rika dan Venezuela, telah mengakui negara Palestina beberapa tahun lalu

Kedua,hak berdaulat atas tanah milik bangsa Palestina. Pemukiman Yahudi di wilayah Palestina oleh Zionis, selain mencabuli hak bangsa Palestina juga merampas tanah sah bangsa Palestina. Pemukiman Yahudi di wilayah Palestina menjadi penghalang serius perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

Sebelum 1948 hanya ada tujuh komunitas Yahudi di tanah-tanah yang diduduki pada 1967, dan pemilikan tanah Yahudi paling-paling hanya 1 persen di daerah-daerah itu. Seperempat abad kemudian, pada Mei 1992, Kementerian Luar Negeri melaporkan ada 129.000 orang Yahudi di Jerusalem Timur Arab (dibandingkan dengan 155.000 orang Palestina); 97.000 orang Yahudi di 180 pemukiman di Tepi Barat dengan separuh tanah berada di bawah kontrol Yahudi sepenuhnya; 3.600 di 20 pemukiman di Jalur Gaza; dan 14.000 di 30 pemukiman di Dataran Tinggi Golan. Menurut laporan lain, Israel dalam waktu seperempat abad itu telah menyita atau menjauhkan 55 persen dari tanah di Tepi Barat, 42 persen di Jalur Gaza, dan seluruh Dataran Tinggi Golan, yang telah dicaploknya bersama Jerusalem Timur Arab dari pemilikan bangsa Palestina.

Hak lainnya ialah sumber air bersih yang seluruhnya dikuasai oleh pemerintah Israel. Para negara pendukung kemerdekaan Palestina harus memastikan jika pemerintah Palestina mendapat akses kepada sumber air bersih.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa keberadaan air dalam kehidupan manusia sangat krusial karena beragam manfaatnya dapat mempengaruhi sejumlah aktivitas vital manusia untuk bertahan hidup. Namun, keberadaan air yang bersih dan layak kini menjadi sesuatu yang langka. Buruknya kualitas air dan sanitasi telah mengakibatkan penyakit global yang dapat menelan ribuan korban jiwa.

Amnesti Internasional menyatakan bahwa Israel mengambil air dari wilayah Palestina secara tidak proprosional. Tindakan itu dianggap sebagai sebuah perampasan hak milik rakyat Palestina. Demikian berita yang dilansir Associate Press.

Selain itu negara Yahudi tersebut juga dilaporkan telah memblokade sejumlah proyek infrastruktur yang bertujuan memperbaiki penyediaan air bersih di Palestina. Perampasan ini terjadi di dua wilayah utama Palestina, yaitu, Tepi Barat dan Jalur Gaza. “Kelangkaan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Palestina. Jumlah yang besar harus diberikan pada mereka,” ujar peneliti Amnesti Internasional Donatella Rovera.

Dalam laporan beberapa tahun lalu, Amnesti Internasional fokus pada masalah air di wilayah Mountain Aquifer di Tepi Barat. Menurut lembaga tersebut, di wilayah itu Israel telah menggunakan 80 persen cadangan air yang ada, padahal Israel telah memiliki sumber air di kawasan lain. Akibatnya 450.000 warga Israel bisa menikmati air yang seharusnya diperuntukkan bagi sekitar 2,3 juta warga Palestina.

Berdasarkan resolusi PBB pada tanggal 29 Juli 2010 lalu, akses air bersih dan sanitasi telah menjadi hak asasi manusia sepenuhnya. Bahkan Indonesia adalah salah satu dari 121 negara lainnya yang turut mendukung keputusan tersebut.

Hak keempat ialah hak keluar masuk wilayah bangsa Palestina. Keberadaan sejumlah warga Palestina yang berada di luar negeri tidak dapat kembali ke Palestina karena pelarangan masuk oleh zionis Israel yang takut akan demografi negara baru Palestina.

Terusir dan terpenjara di negeri sendiri, itulah yang dialami penduduk Palestina selama bertahun-tahun dijajah oleh Zionis. Gaza menjadi penjara terbesar di dunia seluas 320 kilometer persegi yang dikelilingi tembok setinggi delapan meter. Sementara sekitar enam juta pengungsi Palestina yang tersebar di seluruh dunia, tidak dapat kembali ke tanah airnya.

Apa Yang Dapat Kita Perbuat?

  • Sebagai NGO di Asia Pasific kita perlu mendekalarasikan pengakuan terhadap negara Palestina. Sekaligus menjalin kerjasama yang kongkrit dengan pemerintah Palestina. Kemerdekaan Palestina merupakan perwujudan mencita-citakan kawasan Asia Pacific yang damai di dalam maupun dalam peta dunia secara keseluruhan, bekerja bersama mewujudkan gerakan bangsa-bangsa yang harmonis, non-eksklusif, terkait dalam kemitraan dinamis dan menghayati kaitan sejarah serta warisan budayanya. Juga cita-cita mewujudkan masyarakat Asia Pasific di mana umat manusia bisa hidup dalam stabilitas, kemakmuran, memiliki harga diri, dan terbebas dari rasa takut dan kekerasan, tekanan, dan ketidakadilan.

  • Mengajukan ke negara-negara Asia Pasific untuk segera mengakui negara Palestina. Khususnya Indonesia, yang secara tegas amanah konstitusi ini dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “penjajahan di atas dunia” harus dihapuskan. Pengakuan de jure terhadap negara Palestina dapat membuat Palestina memperoleh mandat lebih besar dalam memperjuangkan haknya.

  • Menetapkan langkah-langkah kongrit yang dapat dilakukan oleh NGO-NGO di Asia Pacific dari mulai membahas kebutuhan pembangunan, program pemberdayaan rakyat Palestina maupun menentukan strategi untuk merealisasikan program-program tersebut.

  • Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan capacity buiding warga negara Palestina. Baik aparat pemerintahan maupun lainnya. Agar mereka siap mengelola negara yang merdeka dan berdaulat.

  • Pemberian beasiswa, workshop, program gelar maupun non gelar, study visit dan lain-lainnya. Intinya adalah membantu meningkatkan ilmu pengetahuan/kapasitas rakyat Palestina.

  • Kita siap menjadi donor NGO’s yang bukan saja bantuan berupa capacity building, namun juga bantuan berupa keuangan dan pembangunan fisik

  • Perlu pengalokasian anggaran yang memadai untuk tujuan pengelolaan air di Palestina.

1Coordinator of WISDOMS (World Society for Democracy and Human Rights)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *