Eropa Tolak UU Usir Warga Palestina dari Yerusalem

Uni Eropa menyatakan penolakannya yang tegas terhadap undang-undang yang disahkan oleh Knesset Israel yang memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyita hak warga asli Yerusalem untuk tinggal di Yerusalem terjajah dengan dalih tidak setia kepada Israel dan berpartisipasi dalam tindakan permusuhan.

Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa menggambarkan undang-undang tersebut sebagai sangat berbahaya dan mengatakan bahwa hal itu merusak eksistensi rakyat Palestina di Yerusalem Timur, yang selanjutnya akan mempersulit prospek solusi dua negara.

Uni Eropa menjelaskan bahwa undang-undang baru tersebut dapat membuat status rakyat Palestina di Yerusalem Timur – yang merupakan warga yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional – menjadi semakin berbahaya dibandingkan saat ini.

Uni Eropa mengulangi lagi penolakannya untuk mengakui kedaulatan Israel atas wilayah-wilayah yang telah diduduki sejak Juni 1967, termasuk diantaranya Yerusalem Timur, dan bahwa Uni Eropa tidak menganggapnya sebagai bagian dari wilayah Israel, sambil menekankan dia akan memantau pelaksanaan undang-undang baru tersebut.

Undang-undang Israel – disahkan oleh Knesset pada hari Selasa yang lalu – menyatakan bahwa lebih dari 320.000 orang warga Palestina di Yerusalem Timur hanyalah pemegang hak tinggal dan bukanlah dan bukanlah warga negara yang asli..

Mahkamah Agung Israel telah memutuskan pada akhir tahun lalu bahwa bukan menjadi wewenang menteri dalam negeri untuk membatalkan hak  tinggal warga Palestina di Yerusalem Timur dikarenakan memiliki hubungan dengan organisasi Palestina.

Namun Mahkamah Israel itu telah memberikan izin kepada Otoritas Israel untuk masa enam bulan memberlakukan undang-undang baru yang mengizinkan hal itu, sebelum mengeluarkan keputusan akhir terkait keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut hak tinggal empat orang warga Palestina pada akhir tahun 2006. Keempat orang warga Palestina tersebut adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Hamas: Mohammed Abu Tair, Ahmed Attoun dan Mohammad Totah, dan ditambah Mantan Urusan Yerusalem Khaled Abu Arafa.

Pihak berwenang Israel telah menahan empat warga Palestina tersebut lebih dari satu kali sejak saat itu, sebelum mendeportasi mereka ke Tepi Barat setelah membatalkan hak tinggal mereka di Yerusalem, dan dalam undang-undang baru tersebut keputusan deportasi terhadap mereka telah menjadi final (Aljazeera/Anatolia/i7).

————

Keterangan foto:

Knesset Israel mengeluarkan undang-undang yang memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyita hak warga asli Yerusalem untuk tinggal di Yerusalem terjajah (Al-Jazeera).

About Kholid Abdullah

Kholid Abdullah bekerja sebagai tutor Bahasa Inggris dan Bahasa Arab di beberapa lembaga swasta. Selain mengajar, aktifitas harian yang rutin dilakukannya adalah melakukan alih bahasa dari media berbahasa Inggris dan Bahasa Arab untuk mengisi konten situs ASPAC (Asia Pacific Community for Palestine). Saat ini Kholid sedang menyusun sebuah ebook “Antologi Puisi & Nyanyian Perlawanan Palestina”. Untuk mengirim pesan kepadanya, bisa melalui email: interiorasap@gmail.com.
View all posts by Kholid Abdullah →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *