“Semua Pemukiman Ilegal” Uni Eropa: Sikap Kami Menolak Pemukiman di Tepi Barat Masih Belum Berubah

Eropa: Sikap Kami Menolak Pemukiman di Tepi Barat Masih Belum Berubah

 
Brussel – Uni Eropa mengumumkan pada hari Senin (18/11) bahwa penolakannya terhadap berbagai aktivitas pemukiman Penjajah Zionis di Tepi Barat yang dijajah masih belum berubah dan bahwasanya semua pemukiman tersebut adalah ilegal.

Hal itu disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Federica Mogherini, menyusul pengumuman Washington yang menyatakan bahwa pihaknya “tidak akan menganggap pemukiman Penjajah Zionis di Tepi Barat berlawanan dengan hukum internasional.”

Pernyataan itu menyerukan Penjajah Zionis untuk mengakhiri semua aktivitias pemukiman, dalam kerangka kewajibannya sebagai kekuatan yang menjajah.

Mogherini menjelaskan bahwa sikap Uni Eropa: “jelas dan tidak berubah terhadap kebijakan pemukiman Penjajah Zionis di wilayah Palestina yang berada di bawah penjajahan.”

Ditambahkannya bahwa “Semua aktivitas pemukiman tersebut adalah ilegal di bawah hukum internasional dan merusak solusi dua negara.”

Pernyataan itu menegaskan berlanjutnya dukungan Uni Eropa bagi solusi dua negara, dengan asumsi itu sebagai jalan keluar satu-satunya yang mampu menjawab aspirasi legal dari kedua belah pihak.

Sekretaris Negara AS Mike Pompeo, mengumumkan kemaren malam, bahwa negaranya tidak lagi menganggap permukiman Penjajah Zionis di wilayah yang dijajah adalah  “bertentangan dengan hukum internasional.”

Dia telah memberikan penegasan bahwa negaranya tidak lagi menganggap permukiman Penjajah Zionis berlawanan dengan hukum internasional, berdalih bahwa langkah ini didasarkan pada fakta, sejarah dan sikon, demikian seperti dikutip dari ucapannya.

Pembangunan permukiman di wilayah yang dijajah adalah pelanggaran hukum internasional yang berkaitan dengan hukum dan peraturan di masa perang dan penjajahan, yang sampai sekarang sesuai dengan sikap resmi Departemen Luar Negeri AS yang terbit pada tahun 1978, yang menyatakan bahwa konstruksi permukiman di Tepi Barat “melanggar hukum internasional.”

Dewan Keamanan PBB, pada 23 Desember 2016, telah mengadopsi rancangan resolusi untuk menghentikan dan mengutuk permukiman, sambil menegaskan bahwa permukiman tersebut adalah ilegal, dan dapat mengancam solusi dua negara dan proses perdamaian.

————–

Sumber: www.palinfo.com, terbit: Selasa, 19 November 2019, pukul 08:31:15 pagi.

ً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *