Lieberman Halangi “Bantuan Kemanusiaan Besar- Besaran ke Gaza Dalam Beberapa Pekan Mendatang”

 



Oleh: Ahmed Darawsh

Setelah “frustrasi” yang dilansir oleh surat kabar “Israel” pekan lalu, terkait utusan Amerika ke Timur Tengah,  Jared Kushner dan Jason Greenblatt, disebabkan oleh ketidakmampuan negara-negara Arab dan Amerika untuk memaksakan rencana presiden AS, Donald Trump, yang dikenal sebagai “kesepakatan abad ini” kepada rakyat Palestina. Kesepakatan itu juga  tersandung dengan Kesenjangan besar antara sikap Hamas dan Kementerian Keamanan Israel sehubungan dengan langkah demi meredakan blokade “Israel” terhadap Gaza dengan imbalan (pembebasan) tahanan Penjajah dari tangan gerakan perlawanan.

Surat kabar “Yirael Hayum” mengutip komentar dari  para pejabat tinggi keamanan “Israel” bahwa Menteri keamanan Israel, Avigdor Lieberman, menuntut dipulangkannya “jenazah” para tentara Israel yang ditahan di Jalur Gaza sebagai imbalan atas pelonggaran blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza. Itu merupakan hal yang ditolak oleh Hamas yang berpegang teguh pada “pemisah-misahan antar permasalahan “.

Menurut surat kabar tersebut, dalam beberapa bulan terakhir, dinas keamanan Israel bermitra dengan badan-badan internasional, telah bekerja secara paralel, untuk mencegah runtuhnya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang dikepung sejak tahun 2007 semakin lebih dalam lagi.

Dinas keamanan Penjajah memperkirakan akan masuk “bantuan kemanusiaan besar-besaran” untuk Gaza “dalam beberapa pekan mendatang,” dengan persyaratan dari Penjajah agar diselesaikan permasalahan tawanan yang ada di tangan gerakan perlawanan Palestina. Ini adalah persyaratatan yang akan menghalangi pelonggaran blokade, dan mengakhiri upaya internasional.

Surat kabar yang sama mengatakan pada hari Ahad kemaren (08/07) bahwa presiden AS berniat untuk melampaui Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan bergerak terlebih dahulu untuk memaksakan rencana bagi perbaikan situasi di Jalur Gaza, yang merupakan tahap pertama dari “kesepakatan abad ini” milik Amerika.

Rencana tersebut, yang sedang dikembangkan, mencakup sejumlah langkah ekonomi untuk memperbaiki situasi ekonomi di Gaza, termasuk pelonggaran blokade dan pendirian dermaga laut di Siprus untuk mengangkut barang-barang Palestina ke dan dari Jalur Gaza.

Sebuah sumber Mesir mengatakan kepada surat kabar itu, mengomentari “Gaza tahap pertama” Rencananya akan dilaksanakan tanpa kerjasama dengan kepemimpinan Palestina, sementara pemantauan akan dilaksanakan bekerjasama dengan sejumlah pihak terlibat dalam proses perdamaian dari negara-negara Arab, termasuk Mesir, Arab Saudi, UEA dan Yordania.

Gerakan Hamas, seperti yang diumumkan oleh petingginya, Osama Hamdan, Rabu lalu, dalam acara “bilaa hudud” atau “tanpa batas” di channel “Al Jazeera”, menolak pengaitan apapun antara permasalahan tawanan dan pelonggaran krisis kemanusian di di Jalur Gaza.

Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dalam rapat komite pusat gerakan Fatah pada hari Ahad, seperti dilansir oleh WAFA  bahwa “kesepakatan abad ini,” di mana kami telah mengambil sikap, dan kami tegaskan kepada dunia bahwa kami menentangnya dan tidak akan membiarkannya berlalu. Kami ingin menegaskan bahwa saudara-saudara Arab kami telah menegaskan kepada kami bahwa mereka menentang kesepakatan ini . Selain itu beberapa negara-negara lain di dunia, dari Eropa, Asia, Afrika dan lain-lain juga, mereka mulai menyadari bahwa kesepakatan abad ini tidak mungkin untuk dapat berlalu. ” (i7)

——————-

Sumber: www.arab48.com, terbit: 09/07/2018 – 06:39.

, , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *