Kaleidoskop Palestina – Juli 2016

BDS: Boikot Israel Dinilai Berhasil Di Inggris

Gerakan Boikot Israel, Penarikan Investasi, Penarapan Sanksi kepada Israel (BDS) di Inggris mencatatkan keberhasilan besar dalam menekan pemerintah Inggris yang akhirnya mengambil keputusan melarang Dewan-dewan Pemerintah Daerah di Inggris dan instansi pemerintah untuk memberikan pendanaan Israel.

Dalam keterangannya, BDS menjelaskan, sebuah mahkamah Inggris mengeluarkan keputusan menentang usaha pemerintah Inggris yang mencoba melarang boikot Israel karena dianggap – menurut klaim pemerintah – sebagai tindakan amoral dan tidak bisa diterima.

BDS menyatakan, mahkamah di Inggris tersebut mengeluarkan keputusan mendukung tiga Dewan Pemerintah Daerah yakni Leicester, Swansea, Gunide, yang dinilai sebagai kemenangan BDS. Pengadilan Inggris menyakan menolak prosedur pemerintah Inggris yang mencoba menghalangi pemerintah daerah yang memboikot Israel.

Aktivis Inggris Sarah Apes, ketua sementara Kampanye Solidaritas Palestina menyatakan, keputusan Mahkamah Agung hari ini adalah kemenangan bagi kampanye boikot Israel.

“Kami mengapresiasi ketiga pemerintah daerah di Inggris yang membela dirinya di Mahkamah Agung Inggris dan hak demokrasi terkait kebebasan pendapat. Kami sedang berusaha agar ini terjadi di pemerintah daerah lain demi membela hak kemanusiaan Palestina” tegas Sarah.

Koran Independent Inggris edisi Mei lalu menyatakan, organisasi yang menamakan organisasi Yahudi untuk HAM mengajukan tuntutan kepada tiga pemerintah daerah di Inggris yang memboikot Israel dan meminta agar meralat secara hukum.

Menurut Organisasi Yahudi ini, memboikot produk pemukiman yahudi di Tepi Barat Palestina sebagai tindakan ilegal dan bentuk anti semit dan melanggar undang-undnag pemerintah daerah tahun 1988, UU persamaan tahun 2010.

Sumber: melayu.palinfo.com

—–

 

Israel Langgar UU Internasional demi UU Terorisme

RAMALLAH-Para pakar undang-undang internasional dan spesialis urusan tawanan Palestina menganggap persetujuan parlemen Knesset israel terhadap draft undang-undnag pemberantasan terorisme merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip undang-undang internasional. Disamping upaya Zionis untuk memasukan gerakan perlawanan Palestina ke dalam kategori teroris, ditengah sikap diam internasional terhadap pelanggaran yang senantiasa dilakukan pemerintah Zionis terhadap bangsa Palestina.

UU terorisme terbaru menyebutkan, tidak adanya keringanan hukuman terhadap pihak atau orang yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai teroris. Adapun hukuman maksimal bagi pelaku sesuai undang-undang adalah 30 tahun penjara. Namun undang-undang memberikan kewenangan bagi lembaga keamanan Israel untuk menambah masa tahanan kepada para teroris.

Telah Disetujui

Pakar Urusan Israel, Imad Abu Awad mengatakan, undang-undang ini telah mendorong departemen hukum Israel, Eliat Shaked dari partai Rumah Yahudi ultra kanan untuk membatasi hukuman maksimal bagi pelaku teroris dengan penjara maksimal 30 tahun.

Namun undang-undang terbaru ini telah memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi negara Israel dan aparat keamananya untuk mendefinisikan apa itu teroris dan kegiatan apa yang dianggap sebagai gerakan teroris. Undang-undang ditetapkan sebagai UU resmi pemberantasan terorisme di Israel setelah mendapatkan dukungan dari 57 anggota parlemen Knesset. Sementara yang menolak undang-undang ini hanya 16 orang saja. Tampak partai-partai ultra kanan Israel sangat bersemangat untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para aktivis Palestina.

Penentangan Terhadap Undang-Undang Internasional

Dalam kaitan ini, profesor bidang hukum internasional di universitas Al-Quds, Muhammad Syalaladah menyebutkan, undang-undang Israel yang baru terutama menyerang perjuangan Palestina di berbagai tempat dimanapun mereka berada di Tepi Barat dan Jalur Gaza juga wilayah jajahan 48.

Dalam pembicaraannya dengan Quds Pres, dengan undang-undang yang baru ini, Zionis hendak mencampur adukan terorisme yang sedang dibicarakan masyarakat internasional dengan hak perlawanan bangsa Palestina yang dijamin undang-undang dan kesepakatan internasional.

Ia menegaskan, Israel tak boleh membuat undang-undang untuk melegalkan keamananya yang bertentangan dengan undang-undang hasil kesepakatan internasional, seperti kesepakatan Jenewa ke 4 tahun 1949 dan 1977 yang menyebutkan, negara Israel dan Palestina adalah kedua belah pihak yang disebutkan dalam konvensi tersebut yang harus membina hubungan antara keduanya.

Dosen di Universitas Al-Quds ini mengatakan, undang-undang Israel telah mengebiri hak bangsa Palestina dan melanggar prinsip-prinsip internasional terkait hak asasi manusia, disamping berupaya untuk mengkriminalkan perlawanan Palestina serta mancampur adukan jak perlawanan dengan tindak terorisme yang sesungguhnya dilakukan Zionis tiap hari terhadap bangsa Palestina. (asy/melayu.infopalestina.com)

—–

 

 

Kesepakatan Turki-Israel Apa Untungnya Buat Gaza?

GAZA-Hubungan Turki – Israel kembali terjalin setelah terputus pasca penyerangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara yang memuat 581 relawan terhadap Gaza tahun 2010 yang akan berlabuh untuk membuka blokade Gaza. 10 warga Turki kala itu tewas. Kembalinya hubungan Turki – Israel pun melibatkan pembukaan blokade Gaza sebagai syarat dari Turki.

Selain itu, Turki juga mensyaratkan Israel meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban Mavi Marmara. Banyak pihak terlibat dalam memulihkan hubungan. Sampai Israel menerima syarat meminta maaf, memberikan ganti rugi 20 juta dolar dan meringankan blokade Gaza.

Kemarin, PM Turki Ben Ali Yildirm di Ankara dan koleganya Benjamin Netanyahu di Roma menyatakan resmi bahwa sudah dimulai tahap pertama kesepakatan normalisasi hubungan yang mengharuskan pertukaran duta besar dan memasukkan bantuan ke Jalur Gaza  yang terblokade.

Yang Paling Diuntungkan

Bisa dibilang, Israel dan Israel keduanya mendapatkan keuntungan masing-masing dengan normalisasi hubungan bilateral ini, dan tidak bisa disebut dalam permainan politik ada yang menang mutlak.

Dr. Naji Bathah, pengamat khusus urusan Israel menyatakan kepada Pusat Informasi Palestina bahwa logika politik sebuah negara tidak ada perimbangan nol atau perimbangan hitam – putih. Kedua negara diuntungkan sebab Israel terkena krisis akibat persoalan di kawasan dan merasa terisolir oleh dunia juga diburu oleh lembaga-lembaga pengadilan (termasuk oleh Turki) atas kejahatan-kejahatannya. Sementara Turki juga memiliki kepentingan untuk infiltrasi lebih kuat ke dalam politik barat, melalui perdamaian dengan Israel.

Sementara pengamat urusan Israel, Muhammad Muslih menegaskan, kesepakatan Turki – Israel membawa kepentingan kedua pihak sebab keduanya memiliki kepentingan strategi di bidang keamanan, ekonomi, politik dan keduanya merupakan anggota NATO.

Ia menambahkan, “Partai Keadilan Turki dengan kesepakatan ini akan bisa tetap berkuasa dalam jangka waktu panjang setelah secara internal mengalami instabilitas dan hubungannya yang berjarak dengan Eropa yang kini bisa didekatkan melalui Israel. Turki juga butuh berperan dan menebar pengaruh dalam kancah Timur Tengah, terutama terkait masalah Palestina”.

Netanyahu Diuntungkan

Netanyahu selama ini meyakini Partai Keadilan Turki punya pengaruh di Gaza. Pengamat Palestina Muslih menyatakan, Netanyahu selama ini terputus oleh dunia internasional karena kejahatan dan politiknya yang kejam terhadap Palestina. Sementara Amerika menekan kedua pihak untuk menjamin agar kepentingan ekoniminya terjamin.

Israel kini kembali memiliki partner kuat di bidang ekonomi yang bisa menyuplai senjata dan spearpart disamping kerjasama ekonomi dan pertukaran dagang serta pariwisata dan lainnya.

Gaza dan Kesepakatan Turki – Israel

“Pertolongan Pertama” yang hendak dilakukan oleh Turki dalam kesepakatan ini terhadap Gaza adalah berangkat dari sisi kemanusiaan, namun juga memiliki sisi politik di masa depan. Turki mensyaratkan bisa membangun stasiun pembangkit listrik di Gaza dan stasiun pengolahan air laut untuk menyelesaikan krisis di Gaza dan jaminan jalur kemanusiaan dari Turki ke pelabuhan Ashdod (Israel) kemudian ke Gaza.

Naji Bathah menyatakan, Turki ingin berbuat untuk Gaza terutama di bidang kesehatan, air dan listrik.

Israel pun menuruti syarat Turki dengan meringankan blokade Gaza dengan harapan Hamas memiliki niat baik untuk menggulirkan persoalan serdadu Israel yang disandera atau hilang di Gaza. Hamas juga membutuhkan agar blokade keamanan Gaza bisa diringankan, tegas pengamat Palestina Muslih. Ia meyakini Hamas juga memanfaatkan dengan membuka Biro Diplomasi Politiknya di Turki. (at)

—–

UNESCO Gelar Voting Tentukan Al-Aqsha sebagai Tempat Suci Umat Islam

NAZARET-Komisi Purbakala Dunia dibawah organisasi PBB, UNESCO melakuka voting untuk menyepakati draft keputusan Palestina-Jordania yang menganggap Masjid Al-Aqsha sebagai tempat suci ummat Islam khusus untuk ibadah.

Voting ini akan digelar saat konferensi tahunan komite purbakala yang dihadiri 21 perwakilan Negara, paska peluncuran training yang ke 40 pada pertemuan Ahad kemarin.

Dari sini, Radio Zionis melaporkan tentang surat yang dikirimkan direktur umum departemen luar negeri Israel, Durey Gold kepada teman sejawatnya dari sejumlah Negara anggota yang mendorong untuk tidak diteruskan proyek tersebut.

Dalam suratnya yang dikirimkan ke 16 direjen departemen dalam negeri Negara-negara anggota UNESCO, Gold meminta agar draft perundangan yang menganggap Masjid Al-Aqsha sebagai tempat suci ummat Islam, akan merusak sejarah dan akan menimbulkan kemarahan pemeluk dua agama besar di dunia, yahudi dan Kristen dan dengan ini UNESCO akan diragukan kejujuranya di masa yang akan datang.

Sejumlah media Israel kemarin Senin secara resmi menolak nat UNESCO tersebut. Semua deputi luar negeri dan para dubes Israel di dunia,  ikut berupaya untuk menggagalkan draft keputusan tersebut. (asy/melayu.palinfo.comz)

—–

 

 

Paris Anugerahi Wanita Palestina Nobel Bergengsi

PARIS-Presiden Perancis, Francois Hollande menganugerahkan tanda penghargaan nasional peringat Paris (tanda penghargaan tertinggi di Perancis) kepada aktivis wanita Palestina Majed Al-Saqa, wakil ketua umum Organisasi Budaya dan Kebebasan Berfikir sebagai penghargaan atas upayanya untuk kerja kemanusiaan dan swasta.

Konsulat umum Perancis di Al-Quds Hervy Magro menyampaikan kepada Al-Saqo dalam surat tulisan tangan bahwa tanda pengharaan ini diberikan sebagai apresiasi peran kemanusiaan dan non pemerintah untuk kepentingan warga terpinggirkan dan miskin serta sebagai saksi atas hubungan yang baik antara pemerintah Perancis dan masyarakat sipil Perancis.

Al-Saqa bekerja dalam bidang non pemerintah dan kemanusiaan di Jalur Gaza sejak lebih dari 25 tahun. Ia termasuk paling depan dalam bidang rekrutmen dana untuk kepentingan proyek pengembangan dan kemanusiaan di Jalur Gaza.

Al-Saqa mampu merebut perhatian dunia internasional dalam bidang sosial, ilmiah dan kemanusiaan serta kepercayaan dari lembaga-lembaga internasional serta lembaga sipil di sebagian negara-negara Eropa untuk memberikan dukungan kepada Palestina yang hidup di bawah penjajah Israel, mentransfer informasi penderitaan bangsanya dan membuka kedok kejahatan Israel yang represif terhadap warga sipil Palestina, terutama selama tiga perang terakhir di sana. (at/pip)

—–

 

Israel Setujui Pembangunan Ribuan Unit Pemukiman Yahudi di Al-Quds

AL-QUDS-Komite Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Kota Zionis di al-Quds pada hari Rabu (20/7), menyetujui proyek besar pembangunan permukiman Yahudi di al-Quds. Proyek ini mencakup rencana pembangunan ribuan unit permukiman Yahudi, tempat-tempat bisnis dan hotel di sepanjang jalur kereta ringan di kota al-Quds.

Sumber media Zionis menyebutkan bahwa proyek yang disetujui oleh Komite Perencanaan dan Pembangunan Zionis di al-Quds ini akan meliputi pembangunan hotel-hotel, flat-flat rumah, pertokoan dan menara setinggi 30 meter, dengan syarat tetap menjaga wilayah-wilayah yang memiliki urgensi arkeologis di Kota Tua di al-Quds.

Radio Zionis mengutip dari Walikota al-Quds Neir Barakat yang mengatakan bahwa proyek pembangunan ini akan menambah ribuan rumah apartemen dan flat dan memperluas kawasan bisnis dan perhotelan di sepanjang jalur kereta ringan.

Disebutkan bahwa jalur kereta ringan ini membentang sepanjang 22,5 kilomter, dimulai dari al-Quds hingga ke desa Bet Hanini di utara al-Quds. (asw)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *