“Hamas”: Rekonsiliasi Dimulai Dengan Pencabutan Sanksi di Gaza


Oleh:  Mahmoud Majadele

Gaza – 18/07/2018. Pada hari Rabu, Moussa Abu Marzouk, anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), mengatakan bahwa gerakannya telah menyepakati usulan Mesir bagi pelaksanaan rekonsiliasi Palestina, yang mencakup pembatalan segera semua tindakan penghukuman yang diberlakukan  di Jalur Gaza, yang didefinisikan dalam periode waktu tertentu.

Abu Marzouk mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Press Agency Palestina (Safa) bahwa “Di dalam proposal yang baru ini terkandung mekanisme untuk melaksanakan rekonsiliasi yang macet, melalui beberapa tahapan yang terikat dalam sebuah kerangka waktu.”

Dan bahwa gerakannya “tidak akan melakukan dialog baru mengenai rekonsiliasi, dan akan terus berdiri di atas kesepakatan yang telah dibuat,” menekankan bahwa Hamas “siap untuk menerapkannya karena memiliki manajemen yang menyeluruh untuk hal itu,” memberi isyarat bahwa mereka masih menanti respond dari gerakan Fatah atas masalah ini.

Abu Marzouk berkata: “Kami berharap bahwa tanggapan Fatah akan positif terhadap proposal ini dan memiliki kemauan yang tulus untuk mengakhiri periode sejarah rakyat kita, terutama karena perubahan regional mendorong ke arah ini.”

 

Detail proposal

Abu Marzouk menjelaskan bahwa proposal Mesir “dimulai dengan pencabutan segera terhadap  semua tindakan hukuman di Jalur Gaza dan mengandung solusi bagi beberapa isu kontroversial.”

Dia mengatakan bahwa “proposal ini bekerja dalam beberapa tahapan yang dibatasi oleh kerangka waktu, dan setiap tahap terdiri dari serangkaian langkah yang diimplementasikan bersama, semua berdasarkan Perjanjian Kairo 2011.”

Dia menjelaskan bahwa “fitur yang paling penting dari proposal baru ini; dimulai dengan diakhirinya tindakan hukuman terhadap Gaza dan kembalinya para menteri dengan komitmen mereka terhadap struktur administrasi saat ini, dan dimulainya musyawarah bagi pembentukan pemerintahan persatuan nasional.”

Abu Marzouk menegaskan bahwa Hamas akan berdiri di atas kesepakatan yang pernah dicapai, khususnya pelaksanaan keputusan Komite Administratif tentang kebijakan gaji terpadu untuk semua pegawai baik yang lama dan juga yang baru.

Dia menjelaskan bahwa “Hamas akan menyerahkan pajak internal Gaza kepada Otoritas (Palestina) pasca memperhitungkan gaji personil keamanan yang tidak tercakup dalam prosedur administrasi Komite, sebagai tambahan untuk mengaktifkan rekonsiliasi kemasyarakatan, dan pertemuan dewan-dewan keamanan”.

Abu Marzouk, menjelaskan, bahwa “akan terjadi penyatuan Lembaga Peradilan dan Dinas Pertanahan, di bawah pengawasan Mesir.

Dia menambahkan bahwa “Harus diadakan pertemuan untuk mengembangkan dan mengaktifkan PLO (sebagai kerangka kepemimpinan sementara) untuk meletakkan mekanisme penerapan yang sesuai bagi Perjanjian Kairo 2011, termasuk Dewan Nasional, pemilu, Dewan Legislatif, kebebasan dan rekonsiliasi masyarakat, yaitu semua permasalahan yang ada di atas meja nasional.”

 

“Fatah” Mencari “Persepsi Mesir”

Sebaliknya, Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah), pada hari Rabu, mengumumkan bahwa pihaknya akan mendiskusikan “persepsi Mesir” yang telah disampaikan tentang masalah rekonsiliasi Palestina.

Atef Abu Seif, juru bicara Fatah, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “kepemimpinan Fatah, akan membahas persepsi Mesir yang diajukan di dalam rekonsiliasi dan mengakhiri perpecahan, dan pihaknya akan menegaskan keputusaan-keputusan yang dibuatnya kepada pihak berwenang Mesir.”

Dia menambahkan bahwa “Gerakannya akan mengambil keputusan yang tepat untuk mensukseskan upaya Mesir dalam menyempurnakan rekonsiliasi, dan akan mengirim delegasi untuk menginformasikan rincian sikap gerakannya kepada Kairo.”

Jumat lalu, delegasi para petinggi Hamas meninggalkan Kairo setelah melangsungkan pembicaraan selama tiga hari dengan para pejabat Mesir, yang terpenting adalah kepala intelijen Mesir Abbas Kamel, mengenai rekonsiliasi dan perkembangan dalam perjuangan Palestina.

Sejak pertengahan Juni 2007, panggung politik Palestina telah terkendali, banyak perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani antara Fatah dan Hamas, yang terbaru di Kairo pada 12 Oktober 2017, yang belum bisa terlaksana karena perselisihan mengenai isu-isu seperti: penguatan pemerintahan, masalah kepegawaian Gaza yang diangkat oleh Hamas selama masa pemerintahannya di Jalur Gaza.

Selama berbulan-bulan, Hamas, di satu sisi, dan Fatah dan pemerintah di sisi lain, telah saling melempar tudingan tanggung jawab atas diulur-ulurnya rekonsiliasi (i7).

————–

Sumber: www.arab48.com, terbit: 18/07/2018, pukul: 19.55.

, , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *