PBB: Undang-undang Negara Zionis Langgar Pakta Internasional


Aktifis HAM membawa spanduk saat melakukan aksi protes melawan penjajahan negara Penjajah Zionis terhadap Palestina pada tanggal 25 Oktober 2017 [Volkan Furuncu/ Jabtir Berita Anadolu]

Sebuah badan PBB telah mengumumkan bahwa undang-undang negara bangsa Yahudi – negara Penjajah Zionis melanggar undang-undang HAM internasional yang diratifikasi dan diadopsi oleh negara Penjajah Zionis, demikian seperti dilansir oleh Arab48 kemarin (06/11).

Menurut situs tersebut, UNCESCR (lembaga perjanjian PBB terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) telah menerbitkan hasil pengamatannya dalam laporan periodik yang ke-empat terkait negara Penjajah Zionis pada tanggal 18 Oktober dan menyoroti pelanggaran undang-undang internasional oleh negara Penjajah Zionis.

Menurut situs web tersebut, pengamatan UNCESCR mencakup daftar keprihatinan, rekomendasi dan tindakan yang harus diambil negara Penjajah Zionis untuk memenuhi kewajibannya dalam hubungannya dengan konvensi HAM internasional yang ditandatangani pada 1966 dan diratifikasi pada 1991 itu.

Adalah – Pusat Hukum untuk Hak Minoritas di dalam negara Penjajah Zionis mengatakan bahwa temuan dan rekomendasi yang menandai untuk pertama kalinya bahwa badan pemantau PBB menetapkan undang-undang negara -Bangsa Yahudi “tidak mematuhi perjanjian HAM yang telah diratifikasi oleh negara Penjajah Zionis.”

Sebagai tanggapan, pengacara Adalah Myssana Morany mengirim surat pada 6 November kepada Jaksa Agung negara Penjajah Zionis, Avichai Mandelblit yang meminta dia untuk mengubah pandangannnya tentang undang-undang tersebut.

UNCESCR menyuarakan keprihatinan mendalam – dalam rilisnya – tentang efek diskriminatif undang-undang itu terhadap populasi non-Yahudi negara Penjajah Zionis termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, hak budaya dan non-diskriminatif.

Oleh karena itu, badan PBB tersebut meminta negara Penjajah Zionis untuk menanggapi kekhawatirannya terkait pembengkakan pemisahan etnis yang sudah terjadi dan meningkatnya diskriminasi anggaran dalam pengamatan akhir lainnya.

Pada 7 Agustus 2018, Adalah mengajukan sebuah petisi ke Mahkamah Agung negara Penjajah Zionis untuk melawan undang-undang tersebut atas nama tokoh-tokoh politik bangsa Arab di dalam negara Penjajah Zionis.

Undang-undang tersebut mendefinisikan negara Penjajah Zionis sebagai “rumah nasional bangsa Yahudi,” dengan bahasa Ibrani sebagai bahasa resminya dan kota Baitul Maqdis sebagai ibukotanya.

Undang-undang itu menyatakan bahwa “hak untuk melakukan penentuan nasib sendiri secara nasional di negara Penjajah Zionis adalah khusus bagi orang-orang Yahudi,” dengan demikian menyangkal hak atau keberadaan nasional apa pun bagi warga Palestina.

Bahasa Arab diturunkan derajatnya dari bahasa resmi menjadi bahasa dengan “status khusus”. (i7)

————–

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 7 November 2019 pukul 12.22 siang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *