Bisnis di Permukiman Israel Langgar HAM

aspacpalestine.com – Jenewa. Permukiman ilegal Israel yang terus menyoroti urgensi publikasi database PBB terkait bisnis, yang diperoleh atau memberi keuntungan dari permukiman ilegal Israel, ujar Human Right Watch (HRW) hari ini.

Database tersebut akan secara tersebuka mengidentifikasi bisnis yang berkonstribusi melanggar hak-hak. Pelanggaran tersebut berbentuk pengoperasian bisnis di dalam permukiman Israel atau dengan permukiman Israel di wilayah Palestina terjajah. Dengan melakukan hal ini, database yang dipublikasikan dapat memberikan tekanan terhadap bisnis yang beroperasi di daerah tersebut atau yang bekerja sama dengan daerah tersebut. Tekanan tersebut bertujuan agar para pebisnis di permukiman Israel menghentikan aktivitas bisnis di dalam permukiman Israel maupun yang bekerja sama dengan permukiman Israel. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tanggungjawab hak asasi mereka dan para negara-negara untuk menanggapi seruan dewan keamananan PBB yang berbentuk resolusi 2334. Resolusi 2334 berisi membedakan antara wilayah dan permukiman Israel dalam hubungan mereka. Pada tahun sejak resolusi ditetapkan dengan voting 14-0 dan abstain AS, otoritas penjajah Israel, telah meningkatkan rencanan pemukiman. Otoritas penjajah Israel telah mengeluarkan sebuah hukum yang melegalkan menyita tanah pribadi orang Palestina dan menyatakan bahwa niat mereka untuk mempertahankan permukiman selamanya.

“Kesengajaan Israel untuk tidak memperdulikan resolusi dewan keamanan PBB tahun 2016, menegaskan kembali bahwa permukiman Israel bersifat ilegal dan membuat semua pihak untuk lebih mendesak perusahaan-perusahan untuk menghindari keterlibatan pelanggaran hak asasi manusia yang melekat pada aktivitas-aktivitas di permukiman Israel”, ujar Direktur Eksekutif Divisi Timur Tengah HRW, Sarah Leah Whitson. “Database tersebut dapat berkonstribusi terhadap pembuatan sebuah daftar perusahaan yang saat ini terlibat dalam aktifitas permukiman Israel”, Tambahnya.

Kantor Komisi Tinggi HRW telah mengumpulkan database tersebut setelah Dewan HAM PBB memvoting pada bulan Maret 2016, untuk ditetapkan pada bulan Maret 2017. Dewan HAM PBB telah menerima permintaan Komisaris Tinggi PBB untuk menunda publikasi daftar list perusahaan “hanya untuk sekali permintaan saja”. Tenggat waktu penundaan selambat-lambatnya pada akhir Desember 2017.

 

Sumber: hrw.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *