Puluhan Tahun Setelah Dijajah, Baqoura dan Ghamr Kembali ke Yordania Mulai Hari Ini

Setelah berlalu seperempat abad perjanjian damai antara Yordania dan Penjajah Zionis  pada tahun 1994, wilayah Baqoura dan Ghamr kini kembali kedalam kedaulatan Yordania, pasca Penjajah Zionis mengambil manfaat dari penggunaannya, sepanjang masa perjanjian itu hingga sekarang tanpa timbal balik.

Menurut lampiran perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1994 antara Penjajah Zionis dan Yordania, Pihak Pertama diberi hak untuk mempergunakan tanah wilayah tersebut selama seperempat abad, yang akan diperpanjang secara otomatis jika pemerintah Yordania tidak menyatakan keinginannya kepada Penjajah Zionis untuk mengambil tanah ini setahun sebelum berakhirnya jangka waktu. Hal tersebut telah diumumkan Yordania, dimana diputuskan tahun lalu, untuk mengambil kembali tanah wilayah Baqoura di timur persimpangan sungai Yordania dan Yarmouk di Provinsi Irbid, dan Ghamr di daerah Wadi Araba di Provinsi Aqaba yang dikuasai Penjajah Zionis.

Yordania Kamis lalu memberi tahu Penjajah Zionis bahwa mulai hari ini, para petani Penjajah Zionis akan dilarang memasuki Baqoura, sebuah wilayah dengan luas sekitar 6.000 dunim, yang menjadi titik konflik antara Yordania dan Penjajah Zionis yang menjajahnya pada tahun 1950.

Adapun Ghamr adalah wilayah perbatasan Yordania, dengan luas 4,2 kilometer, yang dirampas Penjajah Zionis pada tanggal 5 Juni 1967, yaitu saat berlangsung kejadian yang disebut Perang Enam Hari.

Menurut lampiran (a) dan (b) perjanjian damai itu Yordania memberikan kepada Penjajah Zionis hak untuk mengambil manfaat dari kedua wilayah itu, dengan pengakuan Penjajah Zionis atas kedaulatan Yordania terhadap keduanya.

Perjanjian hak pakai ini berbeda dengan sewa, di mana penyewa berkewajiban untuk membayar sewa tertentu sedangkan dalam hal ini pemakai mempergunakannya tanpa imbalan, dari segala hal yang bisa dimanfaatkan di dalam kedua wilayah itu dan di atasnya.

Menurut media Yordania; secara hukum, akan diberlakukan undang-undang tentang perbatasan dan orang asing pada siapa saja yang memiliki hak di kedua wilayah perbatasan itu, untuk diizinkan masuk sebagai orang asing atau investor dengan visa dari kantor pusat perbatasan yang disetujui, dan bukan dari pintu gerbang masuk Baqoura dan Ghamr secara langsung, seperti yang telah berlaku sejak Seperempat abad.

Undang-undang juga akan diberlakukan bagi penerima manfaat yang memungkinkan mereka memasuki negara melalui Jembatan Sheikh Hussein dengan visa seperti pengunjung asing lainnya yang ingin memasuki negara itu secara timbal balik. (i7)

—————-

Sumber: www.palinfo.com, terbit: Ahad 10 November 2019 pukul 09.20 pagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *