PBB Masukkan 112 Perusahaan Dalam Daftar Hitam Terkait Pemukiman Ilegal Tepi Barat

Logo Airbnb terlihat dengan maket sebuah rumah di atasnya pada 30 Desember 2019 di Ankara Turki [Metin Aktaş/Anadolu Agency]

Sebuah laporan daftar hitam dirilis kemaren (12/02) oleh kantor HAM PBB yang memuat 112 nama perusahaan yang terlibat dalam pemukiman ilegal negara Zionis di Tepi Barat.

Dari 112 perusahaan tersebut, termasuk didalamnya Bezeq telecommunications, Teva Pharmaceutical Industries dan perusahaan minuman ringan Coca Cola, 94 perusahaan berada di negara Zionis, dan 18 lainnya berada di enam negara lain. Jerusalem Post melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dimasukkan dalam daftar hitam itu tidak diberitahu tentang publikasinya yang mendadak.

Komisaris Tinggi untuk HAM Michele Bachelet mengatakan: “Meskipun pemukiman seperti itu dianggap ilegal menurut hukum internasional, laporan ini tidak memberikan karakterisasi hukum dari aktivitas yang bersangkutan, atau keterlibatan perusahaan bisnis di dalamnya.”

Namun, perusahaan unggulan, Hot Telecommunications Systems Ltd, dalam sepucuk surat yang ditulis CEO-nya Tal Granot-Goldstein kepada PM negara Zionis Netanyahu, meminta “pemerintah negara Zionis dan Kemenlu campur tangan untuk mencegah publikasi daftar hitam ini. Mengatasi masalah ini merupakan kepentingan nasional yang paling penting ”.

Mengutip keyakinan bahwa “dimasukkannya perusahaan-perusahaan negara Zionis ke dalam daftar hitam Dewan HAM PBB dapat membuat perusahaan-perusahaan itu terseret kedalam proses hukum, dan perusahaan-perusahaan internasional dapat terdorong untuk menarik investasi mereka di negara Zionis”.

Laporan yang telah lama ditunggu-tunggu itu sudah diharapkan terbit pada 2019 tetapi ditunda karena keprihatinan yang sama, yaitu bahwa perusahaan yang muncul dalam dokumen tersebut dapat dikenakan boikot atau divestasi sebagai akibat dari tekanan internasional untuk melarang perdagangan dengan pemukiman ilegal. Dewan HAM PBB telah menyetujui resolusi untuk mengumpulkan daftar hitam perusahaan-perusahaan internasional yang beroperasi di pemukiman ilegal pada 2016 dan pada Januari 2018 yang teridentifikasi berjumlah 206 beroperasi di Tepi Barat.

Laporan PBB tahun 2018 menyatakan bahwa “pelanggaran terhadap HAM rakyat Palestina yang terkait dengan permukiman [Yahudi] tersebar banyak dan menghancurkan, dan menyentuh setiap sisi kehidupan rakyat Palestina.”

“Karena pembangunan permukiman (Yahudi) dan infrastrukturnya, rakyat Palestina menderita dari pengekangan terhadap kebebasan beragama, pergerakan, dan pendidikan; hak mereka memiliki tanah dan air; memperoleh mata pencaharian dan hak mereka bagi standar kehidupan yang memadai; hak-hak mereka untuk berkeluarga; dan banyak HAM mendasar lainnya, ”tambah laporan itu.

Pengumuman daftar hitam itu dilakukan beberapa pekan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencananya bagi perdamaian di Timur Tengah, sebuah langkah yang secara luas ditolak oleh para pemimpin regional.

—————-

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 2 Februari 2020, jam: 03:34 sore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *