Negara Zionis Lagi-lagi Larang Gubernur Baitul Maqdis Masuki Tepi Barat Selama Enam Bulan

Pasukan negara Zionis menangkap Gubernur kota Baitul Maqdis/ Al-Quds, Adnan Ghaith di rumahnya di kota Al-Quds, November 2018 [Twitter]

Gubernur Palestina untuk kota Baitul Maqdis dilarang untuk memasuki Tepi Barat yang berada di bawah jajahan selama enam bulan berturut-turut oleh tentara negara Zionis dengan dalih terlibat dalam “aktivitas melanggar hukum dan mengandung kekerasan”. Perintah serupa juga diterbitkan oleh Komandan Umum Distrik Pusat dari wilayah jajahan negara Zionis, yang berisi larangan Adnan Ghaith untuk berkomunikasi dengan Otoritas Palestina, demikian seperti dilansir oleh IMEMC News.

Diberitakan bahwa militer negara Zionis telah memanggil gubernur untuk diinterogasi di penjara pusat Al-Maskobiyya di kota Baitul Maqdis dan dia hanya diberikan waktu 72 jam untuk mengajukan banding terhadap dua prasyarat tersebut.

Menyusul pembebasannya dari ruang interogasi, Ghaith mengatakan bahwa rakyat Palestina dan perjuangan mereka mencari keadilan menjadi sasaran salah satu serangan paling agresif negara Zionis.

Ghaith, yang tinggal di kota Baitul Maqdis bagian timur, telah ditahan dan dalam beberapa bulan terakhir ini kediamannya di daerah Silwan digrebek beberapa kali sebagai bagian dari kekerasan terus menerus yang dilakukan  negara Zionis terhadap pejabat Palestina, aktivis dan berbagai instansi pemerintah di kota Baitul Maqdis yang dijajah.

Negara Zionis menuding bahwa aktivitias yang dilakukan oleh gubernur tersebut telah melemahkan otoritas negara Zionis. Namun, dalam kasus-kasus tersebut, penjajah tidak memberikan bukti yang cukup untuk menjadi alasan bagi penahanan Ghaith secara terus-menerus.

“Rakyat kami telah mengalami penindasan dan kekerasan terus-menerus yang dilakukan oleh penjajah Zionis di Palestina. Sekarang pimpinan negara Zionis telah menyetujui lebih banyak lagi keputusan peraturan yang melanggar hukum internasional,” kata Ghaith.

“Tapi kami adalah pemilik tanah air ini dan perjuangan mencari keadilan, dan kami akan melanjutkan perjuangan sah kami demi mencapai kedaulatan, pembebasan, dan kemerdekaan.”

———————-

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 21 Februari 2020, pukul 15:24.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *