Mengapa Hubungan Diplomatik dengan Penjajah Israel ‘Haram’ ?

Wacana membuka hubungan diplomatik dengan penjajah Israel kembali mengemuka. Paling tidak itulah yang dikemukakan oleh beberapa pengamat sosial politik dan militer Indonesia.  Namun sebenarnya, wacana ini bukanlah hal baru. Bahkan wacana dan upaya membuka hubungan diplomatik dengan Penjajah Israel telah dikemukakan langsung oleh pejabat Israel sejak era pemerintahan Ir. Soekarno.  Pada masa itu, penjajah Israel sudah mengemukakan keinginannya untuk membuka hubungan secara resmi lewat telegram dan koleganya.

Disisi lain dalam hubungan bilateral Indonesia dan Negara Palestina, Indonesia merupakan salah satu negara paling terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sejarah kedua negara sudah dimulai sejak awal-awal kemerdekaan Indonesia.   

Diplomasi pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kali dimulai dari Palestina dan Mesir. Tim delegasi Indenesia yang dikirim ke negara-negara Timur Tengah mendapat sambutan dan dukungan dari Syaikh Muhammad Amin Al Husaini seorang mufti Palestina yang kemudian membantu Indonesia dalam melobi negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Hingga kemudian Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali pada 22 Maret 1946, lalu diikuti oleh negara-negara Arab lainnya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia selalu aktif menentang penjajahan Israel atas Palestina.

Tahun 1988 saat Yaser Arafat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina pada 15 November di Aljiria, ibu kota Aljazair. Sehari kemudian pada 16 November Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina dan juga menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina.  Sedangkan Indonesia dengan tegas tetap menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama negara Palestina masih dijajah. Hingga tahun 1991 kantor Kedutaan Besar Palestina secara resmi dibuka di Jakarta. 

Lalu apa yang menjadikan dasar ataupun melatar belakangi dukungan Indonesia untuk Palestina, dan menolak secara tegas hubungan diplomatik dengan penjajah Israel :

PertamaAnti kolonoalisme. Sesuai dengan amanat konstitusi yakni pembukaan UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang menolak adanya penguasaan negara terhadap negara lain. Palestina sebagai sebuah negara yang telah memproklamasikan kemerdekaannya telah mendapat pengakuan dari Indonesia. Palestina sebagai negara berhak untuk memiliki pemerintahan yang berdaulat bebas dari campur tangan bangsa lain. Namun pada faktanya, penjajah Israel yang menjajah tanah Palestina membuat Palestina belum dapat menikmati kedaulatannya secara penuh. Disamping itu, Indonesia selayaknya membayar hutang budi politik atas andil Palestina dalam perjuangan dan pengakuan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Kedua, Kemanusiaan. Anarkisme penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina sering menyebabkan bencana kemanusiaan.  Perang sering kali terjadi dan jatuhnya korban jiwa tak dapat dihindarkan. Sejarah mencatat sejak Inggris menyatakan komitmennya untuk mendukung pendirian Israel ditanah Palestina, penjajah Israel melakukan berbagai pengusiran, penyiksaan dan pembantaian secara semena mena dan membabi buta terhadap rakyat Palestina. Bahkan tak sedikit yang menyebut apa yang dilakukan Israel adalah tindakan genosida atau pembersihan etnis, karena Israel tidak pandang bulu dalam setiap serangannya yang banyak menewaskan warga sipil, baik itu wanita maupun anak-anak.

KetigaPerdamaian Dunia.Memperbolehkan aneksasi artinya membuat preseden dimana penguasaan wilayah dengan cara aneksasi adalah perbuatan legal dalam hukum internasional. Seluruh pihak harus menolak secara tegas diseluruh forum internasional baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata bahwa aneksasi adalah illegal dan melawan hukum internasional. Aneksasi penjajah Isarel atas Negara Palestina telah merusak seluruh prospek perdamaian. Aneksasi akan menciptakan instabilitas di kawasan dan dunia. Siapapun yang mengancam terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya dihadapan Dewan Keamanan PBB dan mendapat sangsi tegas. 

Karenanya banyak sarjana dan politisi menganggap bahwa solusi dari masalah Palestina adalah satu-satunya kunci untuk perdamaian dan stabilitas internasional. Dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan penjajah Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina dalam menyelesaikan konflik ini, merupakan langkah dalam mewujudkan perdamaian dunia.

KeempatSejarah,Sejak Presiden pertama hingga saat ini, Indonesia teguh mempertahankan pendiriannya tidak akan mengakui penjajah Israel. Dalam pidato kemerdekaan Indonesia yang ke-21, Ir. Soekarno mengungkapkan bagaimana Indonesia harus bangga sebagai bangsa yang konsekuen, berjiwa kemerdekaan, antiimperialisme, serta secara aktif tidak mengakui Israel.  Presiden Ir. Soekarno dengan lantang berteriak,  “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”

Prinsip ini diejawantahkan saat lobi lobi penjajah Israel yang di pimpin oleh  Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Moshe Sharett mengirimkan telegram yang berisi tentang pengakuan penuh Israel atas Indonesia. Mohammad Hatta hanya menanggapi dengan ucapan terima kasih tanpa menawarkan hubungan diplomatik. Soekarno sendiri tidak menanggapi telegram dari Israel tersebut. Merasa tidak diperdulikan, Sherett lalu terus terang berniat menjalin hubungan dengan Indonesia. Tapi Mohammad Hatta kemudian malah menyarankan agar misi tersebut ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

Indonesia juga tidak mengundang Israel dalam Konferensi Asia Afria (KAA) yang diprakarsai oleh presiden Ir. Soekarno. Pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 ini Indonesia aktif dalam memprakarsai dan menjadi tuan rumah konferensi yang bertujuan sebagai wadah konsolidasi bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk bersatu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan gerakan anti-kolonialisme serta mendukung negara yang belum memperoleh kemerdekaan, termasuk Palestina. 

Bahkan meskipun Burma (Myanmar), India, dan Srilanka dan beberapa negara lain berpendapat agar Israel diikutsertakan dalam KAA, namun dengan tegas Indonesia menolak saran tersebut bahkan hingga saat ini.

Bagi Indonesia, Palestina juga lebih penting daripada lolos Piala Dunia. SaatIndonesia hampir lolos ke Piala Dunia tahun 1957, tim nasional Indonesia sebenarnya sudah lolos pertandingan tingkat Asia dan hanya perlu bertanding melawan Israel untuk bisa lolos ke Piala Dunia 1958 di Swedia. Namun Presiden Ir. Soekarno melarang pertandingan tersebut. Karena bertanding dengan Israel sama saja artinya dengan mengakuinya sebagai negara. 

Demikian halnya saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV tahun 1962, Indonesia tidak memberikan visa kepada perwakilan Israel dan Taiwan. Alasan resminya karena negara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan dua negara tersebut. Meski begitu, alasan sebenarnya masih berhubungan dengan politik anti imperialisme. Dimana, pada waktu itu, negara-negara Arab masih berjuang melawan Israel, sedang Tiongkok dikucilkan dunia karena dunia Barat hanya mengakui Taiwan sebagai pemerintahan yang sah. Dalam pandangan Indonesia, hal ini merupakan bentuk penindasan negara-negara lama.

Keputusan tidak memberikan visa ini jelas membuat Komite Olimpiade Internasional (IOC) berang. Mereka akhirnya menskors keanggotaan Indonesia dari IOC tanpa batas waktu.  Indonesia kemudian membentuk olimpiade tandingan dengan nama Ganefo atau pesta olahraganya negara-negara berkembang. 

KelimaAgenda Utama Politik Luar Negeri.Indonesia merupakan anggota aktif dari berbagai organisasi internasional seperti OKI, GNB, New Asian African Strategic Partnership(NAASP) yang mana organisasi-organisasi tersebut memiliki perhatian khusus terhadap konflik Israel-Palestina. Sehingga penting bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. 

Pada Pertemuan Tingkat Menteri Ke-16 GNB di Bali, Maret 2011, Indonesia bersama negara anggota memperkuat komitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia mengusulkan penggalangan suara bagi penerimaan Palestina menjadi anggota penuh PBB. GNB kemudian melakukan penggalangan suara terhadap pengakuan Palestina sebagai anggota PBB dan Palestina memperoleh dukungan dari 112 negara.

 Demikian halnya dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Isu Palestina merupakan agenda utama OKI. Pada September 2011 Sidang Majelis Umum PBB ke-66 digelar di New York, yang membahas penyelesaian isu Palestina dan Israel. Disela-sela proses sidang, pertemuan OKI diselenggarakan dan Indonesia mengajak negara-negara OKI dan masyarakat internasional untuk mendukung Palestina masuk sebagai anggota PBB ke-194. Pada 28 September 2012 pertemuan yang sama kembali di gelar di Markas PBB, New York, dan Indonesia kembali mengajak anggota OKI untuk serius memperjuangkan peningkatan status Palestina di PBB.35 

Sedang dalam kerja sama regional New Asian African Strategic Partnership (NAASP). Indonesia telah menggagas NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine, di Jakarta, tanggal 14-15 Juli 2008. Indonesia menyampaikan komitmen untuk mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, bukan saja secara politis melainkan juga melalui kerja sama teknis berupa pembangunan kapasitas bagi 1000 warga Palestina. Program ini telah berjalan sejak 2008.

KeenamIslam. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan 82.5% nya merupakan muslim, Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Palestina sebagai bagian dari tanah Arab yang merupakan daerah dimana agama Islam berasal, memiliki hubungan yang kuat dengan Islam itu sendiri.  Sehingga masyarakat Indonesia memiliki simpati yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Jika Indonesia sebagai negara Muslim terbesar membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka secara resmi upaya diplomatik akan kalah. Karenanya upaya yang tepat adalah adalah tekanan diplomatik. 

 Ketujuh, Stabilitas Politik dalam Negeri. Konflik Palestina merupakan konflik yang menarik perhatian masyarakat internasional terutama muslim, termasuk di Indonesia. Isu ini dapat dikategori ke dalam arena konstituen, yang artinya pemerintah melihat bahwa isu ini dapat menjadi jalan untuk mendapat simpati publik. Sehingga opini publik terkait isu ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan luar negeri. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *