Mahkamah Eropa Haruskan Pelabelan Produk Pemukiman Penjajah Zionis


Foto: Gedung Mahkamah Eropa di Luksemburg, 26 Januari 2017 [Sumber: www.voaindonesia]

Negara Penjajah Zionis mendapat pukulan telak dari Pengadilan tertinggi Uni Eropa yang hari ini (12/11) memutuskan bahwa negara-negara Uni Eropa harus memberi tanda pengenal produk dengan label khusus untuk produk yang dibuat di permukiman negara Penjajah Zionis. Semua pemukiman negara Penjajah Zionis adalah ilegal menurut hukum internasional.

Dalam sebuah pernyataan yang memberikan konsumen hak untuk memboikot barang yang diproduksi di pemukiman Zionis, Mahkamah Eropa (ECJ) menegaskan bahwa pelabelan harus memberikan “indikasi asal barang itu” sehingga konsumen dapat membuat “pilihan berdasarkan informasi” saat mereka berbelanja. Keputusan pengadilan yang bermarkas di Luksemburg itu datang sebagai dukungan besar bagi gerakan Divestasi dan Sanksi Boikot global (BDS), dan melemahkan klaim Penjajah Zionis bahwa pelabelan produk itu serbagai tidak adil dan diskriminatif.

Kasus ini diajukan ke pengadilan setelah pabrik arak yang berasal dari pabrik di sebuah pemukiman Zionis dekat Baitul Maqdis menentang penerapan Perancis atas keputusan Mahkamah Eropa sebelumnya tentang pelabelan tersebut. Putusan itu mendukung penggunaan tag pengenal daerah asal tetapi tidak menjadikan penggunaannya mengikat secara hukum.

Dengan langkah lebih jauh pengadilan tertinggi Eropa yang menetapkan  pelabelan setelah ditantang oleh perusahaan Penjajah Zionis yang ingin membatalkan hukum dan konvensi inernasional, putusan tersebut akan dianggap sebagai sebuah penolakan terhadap kebijakan Penjajah Zionis mengenai normalisasi aneksasi, yang telah dikecam oleh Uni Eropa dan komunitas internasional.

Dalam pernyataannya, Mahkamah Eropa (ECJ) menegaskan prinsip mendasar lain dari hukum internasional yang menetapkan bahwa perpindahan penduduk ke wilayah yang dijajah adalah ilegal. Penjajah Zionis menentang pandangan ini terlepas dari fakta bahwa PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), Komite Palang Merah Internasional, Mahkamah Eropa (ECJ) dan hampir setiap negara di dunia telah mendukung prinsip ini dalam berbagai kesempatan.

Menggarisbawahi bahwa pemukiman Zionis memang ilegal, Mahkamah Eropa (ECJ) mengatakan bahwa kegagalan untuk memberi label produk secara tepat akan “memberikan ekspresi konkret terhadap kebijakan perpindahan penduduk yang dilakukan oleh negara itu diluar teritorialnya, yang melanggar aturan umum hukum humaniter internasional.”

ECJ kemudian menekankan perlunya memberi konsumen pilihan untuk dapat memboikot produk-produk yang dihasilkan di dalam pemukiman. “Konsumen tidak memiliki cara untuk mengetahui, dengan tidak adanya informasi yang dapat menerangi mereka dalam hal itu, bahwa bahan makanan berasal dari suatu daerah atau seperangkat daerah yang membentuk pemukiman yang didirikan di salah satu wilayah tersebut melanggar peraturan undang-undang humaniter internasional.”

Putusan itu disambut oleh Human Rights Watch. Direktur pengawas Uni Eropa, Lotte Leicht, menggambarkannya sebagai “satu langkah penting” ke arah negara-negara anggota Uni Eropa menegakkan tugas mereka untuk tidak berpartisipasi dalam “fiksi” bahwa pemukiman-pemukiman ilegal itu adalah bagian dari negara Penjajah Zionis. “Konsumen Eropa berhak untuk yakin bahwa produk yang mereka beli tidak terkait dengan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.”

Tidak jelas bagaimana putusan baru itu akan ditegakkan. Sementara Uni Eropa sebelumnya mendesak agar produk-produk yang berasal dari pemukiman illegal harus diberi label dengan tepat, negara Penjajah Zionis tetap berhasil melewati hukum Eropa dan mengambil untung dari tarif perdagangan preferensial yang diberikan kepada Tel Aviv.

Uni Eropa telah mengakui bahwa telah menjadi “mustahil” untuk memantau sumber produk-produk yang diimpor ke Eropa dari negara Penjajah Zionis. Ini terlepas dari kewajiban hukum untuk menerapkan kebijakan membedakan antara aktivitas-aktivitas negara Pennjajah Zionis dan pemukiman-pemukiman ilegal yang membentuk perdagangan bilateral Uni Eropa bernilai jutaan euro dengan negara Zionis itu.(i7)

—————–

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 12 November 2019 pukul 13.34.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *