IMB Untuk Warga Palestina Dipangkas Penjajah Zionis Hingga 45 Persen

Jumlah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang diberikan Penjajah Zionis kepada warga Palestina di wilayah yang dijajah terus dikurangi hingga mencapai 45 persen pada kuartal kedua tahun 2020, demikian seperti dilaporkan oleh Kantor Berita Wafa.

Sebanyak 1.217 IMB telah diterbitkan di wilayah Palestina yang dijajah pada kuartal kedua 2019, termasuk 813 untuk bangunan baru, kata Badan Pusat Statistik Palestina hari ini (07/09).

Statistik terbaru menunjukkan terjadinya penurunan hingga 45 persen dalam jumlah IMB yang diterbitkan bagi warga Palestina, jika dibandingkan dengan data kuartal pertama tahun ini.

Warga Palestina jarang diberikan IMB oleh Otoritas Penjajah Zionis, terutama di kota Al Quds Timur yang dijajah.

Warga Palestina menuduh bahwa tujuan sebenarnya dari model penataan kota yang diperketat oleh Otoritas Penjajah ini adalah untuk mengosongkan kota itu dari warga Palestina.

OCHA, badan PBB yang khusus menangani bantuan kemanusiaan, memberikan catatan bahwa pada April, Kantor Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat dalam laporan April 2019 bahwa di kota Al Quds bagian Timur ” model penataan kota yang ketat yang diterapkan oleh Penjajah Zionis membuat hampir tidak mungkin bagi rakyat Palestina untuk memperoleh IMB.”

IMB diterbitkan dengan biaya yang terlalu tinggi dan tidak terjangkau bagi sebagian besar warga Palestina, sehingga ini menciptakan celah hukum bagi negara Penjajah Zionis untuk mencaplok lebih banyak tanah; membuat warga Palestina dalam ketidakpastian dengan menghalangi mereka untuk mengembangkan infrastruktur.

Penghancuran terbaru di Yerusalem Timur yang  dijajah membuat jumlah total bangunan milik warga Palestina yang telah dihancurkan tahun ini menjadi 118 keluarga: “Separuh dari gedung yang dihancurkan itu dilakukan oleh pemiliknya sendiri,” lapor OCHA.

Kebijakan pembongkaran rumah yang dilakukan secara luas di negara Penjajah Zionis yang menargetkan seluruh anggota keluarga adalah tindakan hukuman kolektif ilegal dan merupakan pelanggaran langsung terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

—————-

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 7 September, 2020 pukul 3:28 sore.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *