ICC Minta Klarifikasi Atas Status Perjanjian Oslo

Kantor Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Hague, Belanda pada 30 Juli, 2016 [Michel Porro/Getty Images]

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada hari Selasa (26/05) meminta Otoritas Palestina (PA) untuk memberikan klarifikasi mengenai status Perjanjian Oslo, demikian seperti dilansir surat kabar Haaretz .

Menurut Haaretz, permintaan ini menyusul deklarasi oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bahwa dia akan mengakhiri semua perjanjian dengan Penjajah Zionis dan AS.

“Badan ini meminta Palestina untuk memberikan informasi tambahan tentang pernyataan tersebut, termasuk pada pertanyaan apakah itu berkaitan dengan Perjanjian Oslo antara Palestina dan Penjajah Zionis, selambat-lambatnya 10 Juni 2020,” tulis jaksa ICC.

Status perjanjian Penjajah Zionis-Palestina dapat memengaruhi putusan pengadilan tentang apakah ia memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina. Seperti dilansir Haaretz, ICC meminta klarifikasi karena Penjajah Zionis mengklaim bahwa Kesepakatan Oslo tidak menganggap Otoritas Palestina sebagai sebuah negara dan karenanya tidak berada di bawah yurisdiksi ICC.

Dalam pendapat hukum yang disampaikan ke Den Haag mengenai yurisdiksi pengadilan terkait berbagai tindakan Penjajah Zionis di wilayah Palestina, Penjajah Zionis menulis: “Perjanjian Penjajah Zionis-Palestina yang ada memperjelas bahwa Palestina tidak memiliki yurisdiksi kriminal baik secara hukum atau fakta terhadap Area C, kota Alquds atau Yerusalem dan warga negara Penjajah Zionis- dan dengan demikian tidak dapat secara sah mendelegasikan yurisdiksi tersebut kepada pengadilan.”

“Ini adalah prinsip hukum dasar bahwa individu atau lembaga tidak dapat mendelegasikan kepada yang tidak memiliki hak, dan dengan demikian diperlukan tindakan ‘penerapan hukum’ lain yang diluar perhitungan rasional untuk mengklaim bahwa Palestina memiliki yurisdiksi kriminal dalam bentuk apa pun atas warga negara Penjajah Zionis yang dapat mereka delegasikan kepada Pengadilan … yurisdiksi semacam itu secara eksplisit dikecualikan dalam perjanjian yang membentuk Otoritas Palestina. “

Pada hari Ahad, Abbas menyatakan bahwa otoritasnya telah menghentikan semua perjanjian dengan Penjajah Zionis dan AS, memprotes rencana Penjajah Zionis untuk menganeksasi sebagian besar Tepi Barat Palestina yang dijajah.

Namun Haaretz melaporkan sumber-sumber Palestina yang menyatakan bahwa koordinasi keamanan dengan Penjajah Zionis terus berlanjut. Surat kabar itu mencatat bahwa seorang pejabat Palestina membenarkan bahwa Abbas bermaksud untuk menghentikan koordinasi, tetapi masih belum “menutup pintunya”.

————–

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 28 Mei 2020 jam 4.00 pagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *